admin
KN, Judi online telah menjadi permasalahan besar yang tidak hanya merusak perekonomian negara, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai sosial dan keluarga. Berdasarkan data PPATK, sekitar 600 triliun uang masyarakat beredar dalam sektor judi online, namun sayangnya sebagian besar dana tersebut lari ke luar negeri, tanpa memberikan efek ganda bagi perekonomian kita. Bahkan dampaknya sangat nyata di masyarakat, dengan meningkatnya angka perceraian dan kerusakan rumah tangga, termasuk kasus yang melibatkan aparat kepolisian di Mojokerto, demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji saat membuka diskusi bertemakan “Dampak Judi Online Dan Usaha Pemberantasannya”, yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Golkar, Selasa (12/11/2024).
Ini menunjukkan betapa besar ancaman judi online terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, dampak buruk judi online juga meluas kepada generasi muda. Saat ini, semakin banyak pelajar yang terlibat dalam judi online, dengan akses yang semakin mudah dan modal yang terjangkau, hanya dengan Rp10.000, jelas Sekjen Partai Golkar ini.
Menurut data PPATK, sebanyak 4 juta orang terlibat dalam judi online, dengan 2% di antaranya adalah anak-anak. Jika hal ini terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mendukung penuh upaya pemberantasan judi online yang dilakukan oleh negara, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menangani permasalahan ini. Kami berharap dengan langkah-langkah yang konkret, kita dapat memulihkan perekonomian dan menyelamatkan generasi bangsa dari kehancuran akibat judi online, ungkap Sarmuji.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave A. Laksono mengatakan bahwa judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan secara daring dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Para pemain dapat memasang taruhan dalam berbagai jenis permainan, seperti taruhan olahraga, poker, kasino, dan slot, yang semuanya dilakukan melalui internet. Meskipun judi ini awalnya populer di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, kini semakin banyak dijumpai juga di kalangan kelas menengah. Menurut data terbaru, di kuartal IV 2024, kerugian negara akibat judi online diperkirakan mencapai lebih dari 600 triliun rupiah, dengan lebih dari 4 juta orang terlibat dalam aktivitas ini. Sebagian besar pemain berasal dari usia produktif, yakni 30-50 tahun, dan wilayah Jawa Barat menjadi salah satu pusat pengguna terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa judi online semakin merambah ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan menembus batasan ekonomi dan sosial.
Kerugian yang ditimbulkan oleh judi online tidak hanya bersifat material, seperti kerugian finansial negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi juga memiliki dampak sosial yang sangat besar. Gangguan mental, penurunan produktivitas, kerusakan hubungan keluarga, dan kecanduan merupakan sebagian kecil dari dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, angka kejahatan juga diperkirakan meningkat, dengan banyak individu yang terjerat judi online bahkan terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini, berbagai langkah penanggulangan perlu diambil secara serentak, antara lain melalui edukasi publik, penegakan hukum yang lebih tegas, pemblokiran situs judi online, dan kolaborasi antar lembaga, terang Dave Laksono.
Tantangan yang dihadapi termasuk proses penegakan hukum yang memerlukan dua alat bukti yang cukup, serta keterbatasan definisi hukum dalam KUHP yang saat ini masih menggunakan definisi judi konvensional. Fenomena judi online kini berkembang dengan berbagai modus, seperti situs web yang menyediakan permainan judi, tetapi tanpa pertukaran uang secara langsung, sehingga pemain hanya menggunakan koin virtual. Hal ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, di mana transaksi koin virtual sering kali sulit diproses secara hukum. Selain itu, para pelaku juga memanfaatkan kemudahan akses untuk membuat domain dan hosting situs di luar negeri, yang mempersulit pengawasan, ungkap Wadirtipidsiber, Kombes Pol. Dani Kustoni.
Kami menemukan bahwa pelaku judi online kerap menggunakan berbagai aplikasi dan media sosial untuk memasarkan layanan mereka. Perkembangan teknologi juga memungkinkan transaksi pembayaran melalui cryptocurrency, yang sering kali melibatkan server di luar negeri. Situasi ini menciptakan tantangan tambahan dalam mengungkap jaringan judi online, karena sistem transaksi kripto yang tidak mengharuskan identitas yang jelas. Kami juga mencatat bahwa beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina, memberikan izin atau pengaturan tertentu untuk perjudian, sehingga menciptakan ruang bagi pelaku untuk menjalankan operasi secara lintas negara. Dalam menghadapi fenomena ini, peran semua pihak sangat diperlukan, mulai dari upaya edukasi, pengawasan konten, hingga sinergi antar-stakeholder dan kerjasama internasional. Kami pun berharap kerjasama internasional dapat ditingkatkan, mengingat ruang cyber memungkinkan perjudian terjadi di mana saja dan kapan saja, terang Kombes Pol Dani Kustoni.
Pakar Keamanan Digital, Dr. Pratama D. Persadha menyampaikan, kalau selama ini, upaya yang dilakukan baru sebatas memblokir situs-situs yang digunakan sebagai akses login ke platform judi online. Namun, hal ini tidak cukup efektif karena pengguna masih dapat menggunakan VPN atau aplikasi lain untuk mengakses situs yang diblokir. a tindakan yang lebih tepat adalah menargetkan dan mematikan server utama yang mengoperasikan judi online tersebut. Langkah ini, akan lebih signifikan dalam menghentikan akses ke permainan-permainan yang tersedia di platform tersebut.
Aliran dana dari aktivitas judi online dapat dideteksi melalui pola transaksi kecil dan berulang yang berlangsung selama 24 jam, yang umumnya dilakukan melalui rekening bank dan dompet digital. Namun, peraturan perbankan dan kebijakan Bank Indonesia menjadi kendala bagi lembaga keuangan untuk langsung memblokir rekening tersebut. Oleh karena itu, kerjasama antar instansi seperti Bank Indonesia, OJK, PPATK, dan pihak kepolisian sangat penting untuk memberlakukan pemblokiran terhadap rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Dengan langkah ini, harapannya adalah agar dana hasil judi online dapat dibekukan lebih cepat sebelum berpindah-pindah ke rekening lain, Pratama D. Persadha.
Glembert
