admin
KN-JAKARTA, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut “inflasi pengamat”. Teddy mengatakan banyak di antara para pengamat di bidang tertentu yang berkomentar tanpa dasar mengenai kinerja pemerintah hingga kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.
Menurut Teddy, pemerintah tidak menolak kritik. Ia membolehkan siapa pun mengevaluasi pemerintah. Tapi ia mengingatkan agar mereka tidak melontarkan pernyataan yang memicu kecemasan di masyarakat. “Jangan mengajak orang lain punya harapan dan doa yang jelek untuk negeri yang kita cintai ini,” ujar Teddy.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Habiburokhman, menguatkan pernyataan Teddy. “Pernyataan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya,” kata Habiburokhman.
Habiburokhman menuduh sejumlah pengamat berlindung di balik dalih kritik saat mengomentari pemerintahan Prabowo. Padahal, kata dia, mereka justru menyampaikan kebohongan, propaganda, dan kebencian.
Anggota parlemen dari daerah pemilihan Jakarta Timur itu menduga para pengamat tersebut memiliki motif untuk merebut kekuasaan dari Prabowo. “Baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional,” tuturnya.
Habiburokhman juga mengklaim bahwa pemerintah sudah menindaklanjuti banyak urusan yang dikritik pengamat. Namun, kata dia, tidak semua masukan perlu ditanggapi. Sebab, ada kritik yang justru bertujuan merusak atau meracuni iklim demokrasi di bawah kepemimpinan Prabowo.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan pernyataan Teddy Indra Wijaya soal “inflasi pengamat” tidak berarti pemerintah antikritik. Qodari berdalih bahwa Teddy hanya berupaya agar setiap pernyataan yang disampaikan oleh para pengamat diiringi penggunaan data yang tepat dan akurat.
Qodari beralasan, pernyataan Teddy tidak hanya merujuk kepada unsur pengamat, tapi juga kepada semua figur yang menyatakan pendapat atau aspirasi. “Tapi terutama pengamat, (karena mereka) biasanya berasal dari latar belakang akademis. Jadi pakai data yang akurat,” ucap Qodari, pendiri lembaga survei Indo Barometer yang diangkat menjadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi pada Juli 2025 ini.
Sementara, Anggota presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA, Herdiansyah Hamzah, menilai label “inflasi pengamat” merupakan bentuk lain dari intimidasi terhadap masyarakat yang mengkritik penguasa. Sebab, label tersebut hanya disematkan kepada komentator yang kritis terhadap penguasa.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai pemerintah cenderung mempercayai analisis pengamat yang bernada positif terhadap penguasa. Padahal, kata Hendri, pendapat pengamat bukanlah ramalan horoskop yang hanya dipercaya jika isinya terasa menyenangkan.
“Sayangnya, terkadang orang mendengarkan analisis pengamat seperti membaca horoskop. Kalau enggak bagus, enggak dipercaya, dirobek-robek. Kalau bagus, dibilang ‘wah, bener ini pengamat’,” ujar Hendri.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, sumber foto: Infobanknews.com
Glembert