Jokowi sebaiknya tidak menjadi juru kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

KN. Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menanggapi pernyataan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka kemungkinan menggaet Presiden RI ke-7 Joko Widodo sebagai juru kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Hensa mengatakan, secara undang-undang memang sah saja dikarenakan Joko Widodo kini sudah tak lagi menjabat sebagai presiden. Namun, menurutnya, Jokowi seharusnya sadar akan etika politik mengingat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu pun menilai, publik sudah mengetahui arah dukungan politik Jokowi di Jawa Tengah tanpa harus menjadi juru kampanye.

Sebab, Gibran sudah beberapa kali terlihat bersama dengan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di beberapa kesempatan, salah satunya saat mengantarkan paslon tersebut mendaftar ke KPU pada 28 Agustus 2024 lalu.

“Tanpa berkampanye untuk Ahmad Luthfi saya rasa publik sudah tahu jika Jokowi mendukung Ahmad Luthfi, ditambah lagi Gibran meski sudah terpilih menjadi wakil presiden ia ikut mengantarkan Luthfi ke KPU dan terlihat beberapa kali bersama Luthfi,” kata Hensa.

Hensat berpendapat, Joko Widodo seharusnya tak berdiri di kandidat mana pun di Pilkada Serentak 2024, terutama Pilkada Jawa Tengah kali ini.

Sehingga, Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI bisa menjadi bapak bangsa yang mengayomi seluruh kandidat Pilkada Serentak 2024.

“Ada dua alasan mengapa ia tak boleh berpihak, pertama dia adalah Presiden ke-7, kedua putranya menjabat sebagai Wakil Presiden, harusnya ia bisa menjadi bapak bangsa yang mengayomi seluruh kandidat, itu baik untuk demokrasi,” pungkasnya.

  • Related Posts

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *