GlembertKN. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung kondisi partainya yang babak belur dalam Pemilu Serentak 2024, saat berpidato di acara Trisakti Tourism Award 2025. Dalam kesempatan itu, Megawati pun menyoroti hasil pemilu yang tak maksimal di wilayah yang selama ini menjadi basis suara utama PDI-P.
Sebagai ketua umum partai, Megawati mengaku memahami situasi internal partai serta performa para kader saat kontestasi Pemilu Serentak 2024. Bahkan, Megawati melihat ada kader yang berambisi untuk menang, hingga terus-menerus turun ke akar rumput. Namun, kader tersebut tetap gagal memperoleh suara yang maksimal. Megawati menilai kekalahan PDI-P di beberapa daerah bukan semata karena kader belum bekerja secara maksimal, tetapi juga disebabkan oleh faktor eksternal.
Terlepas dari hal itu, Megawati mengingatkan seluruh kader untuk tetap solid dan terus bekerja demi rakyat. Dia juga meminta seluruh kadernya meyakini semboyan Satyam Eva Jayate yang selalu digaungkan PDI-P. “Satyam eva Jayate. Saya selalu bilang demikian karena kebenaran itu pasti, pasti, menang,” pungkasnya.
Pengamat Politik, Adi Prayitno menilai bahwa isu politik saat ini mengenai matahari kembar, ijazah palsu Jokowi, hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran merupakan upaya menyusun kekuatan politik menjelang Pilpres 2029. Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat ini tentu akan menjadi sorotan dan selalu diperbincangkan terkait potensinya maju di 2029, sebagai calon presiden atau minimal dibaca publik akan kembali bersanding dengan Pak Prabowo.
Menanggapi pertanyaan apakah Presiden Prabowo akan pecah kongsi dengan Jokowi, Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa pencalonannya di 2029 akan tergantung pada kinerja pemerintahannya yang dinilai oleh masyarakat.
Qodari juga menyebut Pilpres 2029 akan lebih dinamis pasca putusan penghapusan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diharapkan maju untuk mendaftarkan diri menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
PSI yang kini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep saat ini tengah membuka pendaftaran calon ketua umum baru mereka.
Pendaftaran dibuka hingga 31 Mei mendatang di Kantor Pusat PSI, Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
“Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan,” kata Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Steering Committee (SC) Pemilu Raya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman di DPP PSI, Jakarta.
Andy menjelaskan pemilihan ketua umum PSI baru nantinya akan dilakukan dengan sistem e-voting. Setiap kader memiliki hak satu suara atau one man one vote.
Dalam kesempatan itu, Andy mengatakan partainya menganggap Jokowi sebagai mentor. Dia menyebut sistem pemilihan ketua umum ‘satu anggota satu suara’ yang diterapkan, terinspirasi dari Jokowi.
Jokowi beberapa waktu lalu sempat menyinggung soal pembentukan partai ‘Super Tbk’.
Meski begitu, Andy berkata Kaesang masih memiliki kesempatan untuk maju dalam bursa pemilihan calon ketua umum baru tersebut. Termasuk untuk kader-kader yang lain.
Andy menjelaskan syarat yang harus dipenuhi bagi calon ketua, yakni mendapat surat rekomendasi menjadi ketua dari minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) membeberkan sejumlah nama calon Ketua Umum (Ketum) PPP yang muncul dari tingkat pusat dan daerah. Rommy mengatakan, beberapa di antaranya adalah eks KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, eks Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Mentan Andi Amran Sulaiman.
“Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” sambungnya.
Menurutnya, beberapa nama itu ada yang sudah sosialisasi dengan DPW atau DPC, dan ada pula yang baru sowan kepada para sesepuh ulama.
Ketua DPP PPP dan sejumlah ketua DPW PPP buka suara soal kabar 20 DPW ingin ketua umum baru PPP pada Muktamar 2025. Ketua DPP PPP dan Ketua DPW Jakarta hingga Sumatera Utara (Sumut) membantah kabar itu, yang disampaikan Sekjen PPP Arwani Thomafi.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PPP Tengku Amri M Ali, Ketua DPW Jakarta Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPW NTT Djainudin Lonek, hingga Ketua DPW Sumut Jafaruddin Harahap. Saiful menyebut klaim itu dilakukan oleh oknum PPP yang ingin membuat gaduh partai.
Saiful mendukung penuh hasil Mukernas PPP pada 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta. Pada mukernas itu diputuskan tidak ada perubahan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP terkait persyaratan calon Ketum PPP.
Karena itu, Saiful menolak upaya politis yang dimotori Arwani Thomafi. Menurutnya, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan DPP untuk mengambil alih partai secara inkonstitusional.
“Menolak upaya segelintir petualang politik yang dimotori oleh Arwani Thomafi, yang terus berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat,” tegas Saiful.
“PPP terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen bangsa yang ingin ikut berkhidmat dan menjadi energi baru bagi kebangkitan PPP, tetapi tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi Partai PPP sebagaimana layaknya partai atau organisasi lainnya,” lanjut dia.
Saiful lantas meminta para oknum menghentikan petualangannya di PPP menjelang muktamar. Sebab, lanjut dia, PPP butuh kerja keras dan soliditas untuk kembali ke Pemilu 2029.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PPP Tengku Amri M Ali menilai persoalan menghadapi muktamar adalah dinamika wajar. Salah satunya adanya perbedaan pandangan dalam melihat siapa figur untuk memimpin PPP ke depan.
Ali tak mempersoalkan calon ketua umum hasil muktamar nanti berasal dari internal atau eksternal partai. Yang penting, kata dia, prosesnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART yang telah disepakati bersama.
Sementara itu, Ketua DPW Sumut Jafaruddin Harahap menyayangkan polemik yang terjadi di internal partai. Sebab, menurutnya, situasi partai sedang tidak baik.
Menurutnya, seluruh kader seharusnya kompak bangkit dari situasi yang ada saat ini. Lebih lagi, PPP sudah kehilangan kursi legislatif di tingkat nasional.
Lebih jauh, Jafaruddin tidak menutup diri terkait calon ketua umum yang akan maju pada Muktamar 2025. Namun dia menilai Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono telah mengantarkan partai sampai pemilu terlaksana dengan baik.
Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi sebelumnya menyebut sebanyak 20 DPW PPP se-Indonesia, termasuk dari Jawa Timur, sepakat ingin memilih Ketua Umum PPP yang baru. Hal ini juga selaras dengan keinginan majelis partai dan para ulama di PPP.
“Hal ini sejalan dengan spirit rekomendasi Mukernas yang mendorong agar Muktamar 2025 bertemakan transformasi PPP untuk Indonesia. Transformasi sebagai keinginan adanya perubahan baik dari kepemimpinan, tata kerja, keorganisasian, juga cara pandang, termasuk strategi pemenangan pemilu itu harus menjadi mindset agenda perubahan,” kata Arwani dilansir detikJatim.
PP akan menggelar muktamar sekitar Agustus atau September untuk memilih ketua umum (ketum) dan pengurus DPP. Sejumlah nama seperti Sandiaga Uno, Muhammad Romahurmuziy atau Rommy, hingga Amran Sulaiman masuk bursa calon Ketua Umum PPP.
“Pelaksanaan Muktamar PPP setelah menghadapi Hari Raya Idul Adha dan pilkada ulang di beberapa daerah, sehingga diputuskan antara Agustus-September, ini masih tentatif,” kata juru bicara (jubir) PPP Usman Muhammad Tokan.
Nama-nama yang masuk dalam bursa ketum itu berasal dari internal dan eksternal PPP. Pihak eksternal itu, kata dia, ada yang telah melakukan konsolidasi hingga bertemu dengan sejumlah pimpinan DPW PPP.
Usman mengatakan internal partai menghendaki adanya ketua umum baru di Muktamar PPP. Pemilihan ketua umum bagi PPP perlu cepat dilakukan agar memiliki waktu sebelum 2029.
Berikut daftar nama yang masuk dalam bursa calon ketum PPP:
Internal PPP
- Muhamad Mardiono
- Muhammad Romahurmuziy
- Sandiaga Salahuddin Uno
- Amir Uskara
- Taj Yasin Maimoen
Eksternal PPP
- Syaifullah Yusuf (Menteri Sosial)
- Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
- Agus Suparmanto (eks Menteri Perdagangan)
Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai candaan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait nasi goreng merupakan kode ke Presiden Prabowo Subianto. Bawono juga menilai ada potensi PDIP akan menjalin kerja sama dengan Gerinda di Pemilu 2029 terkait dengan posisi wapres.
Senior PDIP, Hendrawan Supratikno, menyebut candaan itu tak perlu disebut kode.
Baginya, pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan meningkatkan indeks stabilitas, kepercayaan dan harapan terhadap ketahanan bangsa di masa depan. Menurutnya, dua tokoh dengan komitmen dan rekam jejak yang sudah teruji bertemu, serasa merevitalisasi etika dan etos kebangsaan.
Ketika ditanya apakah Megawati antusias bertemu dengan Prabowo lagi, Hendrawan menjawab singkat. “Semua tokoh bangsa pasti antusias untuk mewujudkan cita-cita reformasi, visi Indonesia masa depan, dan etika kehidupan berbangsa,” lanjutnya.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai cerita nasi goreng (nasgor) Presiden RI ke-5 sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bukanlah ajakan bertemu untuk Presiden Prabowo Subianto. Deddy menilai ucapan Megawati dalam konteks pembahasan inovasi kuliner.
Deddy mengatakan Megawati berbicara terkait buku resep Mustika Rasa hingga soal masakan beliau. Pada momen itu, Megawati kemudian menyinggung nasi goreng yang pernah dibuat Megawati saat pertemuan dengan Prabowo.
Yogi Arief Nugraha, Pemimpin Redaksi Kompas TV, pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri harus jadi momentum kesepakatan bahwa negara akan terus dijalankan dalam koridor demokrasi, kedaulatan hukum, dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen Prabowo dan Megawati akan sangat membantu mengatasi berbagai persoalan bangsa yang semakin rumit.
Soliditas dan stabilitas politik dalam negeri diperlukan dalam menghadapi krisis dunia yang berdampak langsung terhadap Indonesia.
Kesepakatan politik kedua pemimpin parpol besar itu harus dalam kerangka kepentingan nasional, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.
Situasi krisis global memerlukan sikap kenegarawanan dari para pemimpin bangsa agar negara ini bisa selamat.
Kerja sama para pemimpin dan tokoh bangsa akan mempermudah negara ini keluar dari situasi krisis.
Presiden Prabowo Subianto fokus memimpin pemerintahan untuk bisa selamat dari krisis global yang mulai berdampak ke Indonesia.
Sementara Megawati bisa mendorong kadernya di DPR untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, sekaligus mendukung upaya pemerintah mengatasi krisis ekonomi sepanjang sesuai konstitusi negara.
Masyarakat perlu diberi contoh, bagaimana pemimpin dan tokoh bangsa mengedepankan kepentingan nasional demi keselamatan bangsa dan negara.
Ego politik dan kepentingan golongan hanya akan mempersulit negara untuk bisa keluar dari tekanan krisis dunia.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menangkap sinyal kuat PDI Perjuangan akan menjadi mitra strategis bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
“Mitra strategisnya agak kuat ya, jadi porsinya sudah lebih dari 50 persen,” kata Agung.
Agung kemudian menunjukkan salah satu sinyal menguatnya PDI Perjuangan sebagai mitra strategis pemerintah adalah pada saat UU TNI disahkan.
“Terakhir kemarin di Undang-undang TNI itu ya, dimulai oleh Pak Utut (sebagai) Ketua Panja, diketok oleh Mbak Puan ya (sebagai) Ketua DPR, kurang strategis apa itu, sangat strategis,” ucap Agung.
Sementara di sisi lain, Prabowo Subianto sebagai kepala negara juga memiliki kebutuhan untuk memperkuat pemerintahannya.
“Di sisi Pak Prabowo juga ada kebutuhan, dalam artian, walaupun Koalisi Indonesia Maju plus 81% dan PDIP sisanya, bukan berarti koalisinya bersifat statis, bisa saja ketika PDIP ada arahan mau masuk, di Koalisi Indonesia Maju plus itu juga ada dinamika dan tarik menarik ya, apalagi ketika nanti pembahasan soal 2029 mengitari itu semua,” ujar Agung.
“Sehingga PDIP ini bisa menjadi semacam exit strategi ataupun buffer, strategi dari Pak Prabowo untuk memastikan KIM Plus ini tetap solid ada nggak ada PDIP, apalagi ketika PDIP masuk, sehingga balance of power itu terjadi tidak ada kecenderungan atau kedekatan khusus kepada salah satu (mantan) presiden, jadi beliau bisa memainkan politik yang sehat,” lanjutnya.
admin
