Kantor Kemenko dan Kementerian akan ditambah di IKN

KN. Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal menambah jumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator (Kemenko). Dengan bertambahnya jumlah kementerian, pemerintah siap menambah 1 tower gedung Kemenko di IKN.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan pihaknya siap untuk membangun 1 tambahan kompleks perkantoran Kemenko lagi di IKN.

Hal ini akan menyesuaikan kebutuhan perkantoran seiring pertambahan jumlah Kementerian di era Prabowo Subianto pada 2025 mendatang. Sebab ada rencana dari Presiden terpilih Prabowo untuk menambah jumlah Kementerian.

“(Pembangunan IKN saat ini) kita masih mengacu pada 4 Kemenko, kalau nanti ada perubahan, kita akan sesuaikan lagi, kita menunggu perintah saja, seperti apa situasinya,” kata Danis saat dihubungi MNC Portal.

Meski demikian, Danis mengaku hingga saat ini memang terdapat arahan lebih lanjut terkait pembangunan sarana dan prasarana dasar yang dibiayai oleh APBN. Termasuk untuk membangun 1 Kantor Kemenko lagi pada tahun 2025.

“Karena memang belum ada dasar (hukum) -nya (pembentukan 1 Kemenko baru Prabowo), kalau ada nanti pasti ada perubahan, ya kita akan sesuaikan,” kata Danis.

Adapun pagu anggaran yang dialokasikan untuk IKN pada tahun 2025, dijelaskan Danis, baru sebatas melanjutkan proyek-proyek atau pelerkaqn Multi Years Contract, dan untuk melelang beberapa pekerjaa baru misal Kantor Lembaga Legislatif.

Danis menambahkan, mengatakan pembangunan kompleks DPR di IKN siap untuk dilelang pada tahun 2025 mendatang. Saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan desain bangunan terlebih dahulu oleh Kementerian PUPR.

  • Related Posts

    UU PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN RESMI BERLAKU, ASPIRASI: JANGAN BERHENTI DI ATAS KERTAS, BURUH HARUS MERASAKAN PELINDUNGANNYA

    KN-Jakarta, 10 November 2026 Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, atas telah disahkan…

    KASUS PENYADAPAN PRESIDEN ALARM KERAS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

    KN-JAKARTA, Penetapan dan penahanan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan, LSP, bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden merupakan…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *