Trending News: Kumpulan Hadis tentang Perilaku, Hukum, dan KeimananPADA HARI INI KAMIS TGL 17 SEPTEMBER 2026 (KOMPAS TV) SIDANG PERDANA ROY SURYO KASUS IJAZAH JOKOWI, APA YANG ANDA KETAHUI TENTANG TERDAKWA ROY SURYOGKSR: AMBANG BATAS PARLEMEN SEBESAR 5% SEBAIKNYA DIHINDARIBelasan Siswa SMAN I Kuala Keracunan MBGKisah Ummu Haram binti Milham: Pejuang Laut Pertama Umat IslamKEBERSIHAN BUKAN HANYA SEBAGIAN DARI IMAN, NAMUN JUGA KEINDAHAN DAN KENYAMANAN KEHIDUPANSUDAH BUKAN WAKTUNYA SENIOR GALAK THD YUNIORNYA, YANG ADA ADALAH SENIOR MENGHARGAI YUNIORNYA DAN YUNIOR MENGHORMATI SENIORNYAWALHI Laporkan 372 Perusahaan Terindikasi Karhutla ke KemensetnegCegah Korupsi dari Rumah, KPK dan Pemprov Bali Gelar Bimtek Keluarga BerintegritasSTANDARISASI KESELAMATAN PEMIKIRAN SAYA SBP SEBAIKNYA ADA KELOMPOK UMUR, TDK SAMA RATA SPT UMUR ANTARA (O-25) TAHUNBuruh: Mengusulkan Kenaikan Upah Minimum 2027 Sebesar 7,5- 9,5 dan Meminta Disahkan RUU Pelindungan KetenagakerjaanPENJELASAN HAK ATAS TANAH ADALAH : HAK MILIK, HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, HAK PAKAI, HAK PENGELOLAAN LAHAN, HAK TUMPANG KARANG DAN HAK TUMPANG KARANG serta HAK EIGENDOMZinaOTT di Kementerian ATR/BPN Harus Jadi Momentum Membongkar Praktik Mafia Tanah dan Korupsi AgrariaBERDASARKAN DATA DAN FAKTA DARI KNKT… DALAM TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TELAH TERJADI ACCIDENT KAPAL TENGGELAM SEBANYAK 601 UNITTPNPB-OPM menembak 3 ASNKPK Tetapkan 8 Tersangka OTT ATR/BPN, Sita Uang Rp106,3 MiliarKPA: OTT di Kementerian ATR/BPN Harus Jadi Momentum Membongkar Praktik Mafia Tanah dan Korupsi AgrariaBERDASARKAN DATA DAN FAKTA DARI KNKT, DALAM TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TELAH TERJADI ACCIDENT KAPAL TENGGELAM SEBANYAK 601 UNIT. KENAPA DEMIKIAN ?Dorong Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah, Koalisi Masyarakat Sipil Riau Sambangi DPRDPENDIDIKAN SENIOR YUNIOR SETELAH SAYA SBP AMATI DENGAN SAKSAMA DAN RASAKAN DENGAN RENUNGAN YANG MEDALAM HANYALAH MENGHASILKAN DENDAM KESUMAT SEUMUR HIDUPNEGARA PALING TINGGI RELIGIUSNYA, NAMUN DIBARENGI DENGAN TINGKAT KORUPSI NYA PALING TINGGI PULACommunications Ministry Presses Meta over Child SafetyCreative Economy Exports to United States Reach $3.31 BillionIndonesian Coal Miners Accelerate Diversification as Volatility RisesUnited States Sees Potential for Indonesia to Secure InvestmentIndonesian Ministers at Odds over Mass Bank Account Opening PlanPotong tangan bagi pencuri/koruptorKORUPSI ITU IDENTIK DENGAN PEMBUSUKANPERNYATAAN SIKAP : PURNAWIRAWAN TNI-POLRI & PURNABHAKTI ASN (VERSI 1).HIMBAUAN : UNTUK BAPAK-BAPAK, SDR2KU PURNAWIRAWAN TNI – POLRI SE-INDONESIA DIMANAPUN BERADAKoalisi Masyarakat Sipil Riau Desak Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau DaerahSUDAH BANYAK KORBAN KERACUNAN MBG, NAMUN SAMPAI HARI INI BELUM ADA YANG DIPROSES MELALUI JALUR HUKUM SECARA TEGAS DAN KERAS BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA…ARTINYA POK DO LEMAHKPK Kembangkan Kasus Suap Proyek Bekasi: Periksa Saksi JS dan Geledah Rumah di CibuburPenembakan ASN di Jayawijaya, Komisi I DPR Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemberantasan KKBMUI Tegaskan Buku ‘Islam Ala Prabowo’ Bukan Produk Resmi OrganisasiEks Intel TNI AD Tuding Ijazah Jokowi Palsu, Seret Nama Paiman Raharjo dan “Pasar Pramuka”Penegakan Hukum Karhutla Desak Sasar Otak Korporasi, Ketua DPR Minta Penanganan Satu KendaliUNTUK SPPG YANG MENGAKIBATKAN KERACUAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN BESTEK HRS DITINDAK DENGAN TEGAS DAN KERAS SAMPAI TUNTAS BERDASARKAN HUKUM POSITIF…BISA DIDUGA PEMBUNUHAN MASAL DAN PELANGGARAN HAM BERATBEM SI Jabar Gelar Aksi ‘Indonesia Gawat Darurat’: Soroti Bencana Alam hingga Desak Moratorium Program MBGTuding Polemik Ijazah Jokowi-Gibran untuk Target 2029, Relawan All Cipayung: Ada Upaya Pecah KoalisiSebut Aparat Hukum ‘Lumpuh’ Hadapi Keluarga Jokowi, Subhan Palal Buka Suara Soal Gugatan Status Wapres GibranPemkab Bengkulu Utara Siapkan Rp174,2 Miliar untuk Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Tahun 2027Pro-Kontra Pengesahan RUU Perampasan Aset: Gayus Lumbuun Minta Segera Disahkan, Abraham Samad Ingatkan Risiko KriminalisasiMinta MK Diskualifikasi Gibran, 13 Tokoh Lintas Sektor Ajukan Gugatan PHPU Pilpres 2024Aliansi Gibran Pertanyakan Gugatan PHPU Denny Indrayana: Duga Ada Agenda PemakzulanAmien Rais Serukan Agenda De-Jokowisasi, Sebut Penting demi Demokrasi dan Masa Depan BangsaBursa Capres 2029 Memanas: Prediksi Tokoh Kunci dan Tanggapan PDIP Soal Peluang AHYKHUTBAH JUM’AT, TEMA : MARI KITA TINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SEBAGAI WUJUD BHINEKA TUNGGAL IKA SALING PEDULI SESAMA DAN LINGKUNGAN DEMI TERCAPAINYA INDONESIA EMAS 2045 Kumpulan Hadis tentang Batasan Nazar, Keberkahan Takaran Syariat, dan Peringatan Memalsukan NasabPERTANYAAN : BAGAIMANA CARA MENEMUKAN TITIK TEMU ANTARA KEPASTIAN HUKUM YANG BERPIJAK PADA KEADILAN FORMAL DENGAN NILAI2 KEADILAN SUBSTANTIFPENEGAKAN HUKUM HARUS BERSIFAT KONTINYU DAN NON DISKRIMINATIF DENGAN TUJUAN ADA KEPASTIAN DAN KEADILAN, UNTUK ITU KEPUTUSAN HAKIM HARUS PRESISI THD KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU ALIAS ZERO TOLERANSIKantor Komnas HAM Papua Dilempari Bom Molotov oleh Orang Tak DikenalAPA TINDAK LANJUT YANG PERLU DILAKUKAN AGAR GAGASAN TENTANG ZEE DI GSO MULAI BERGERAKADA BEBERAPA SEKOLAH MBG DIHENTIKAN BAGAIMANA MENURUT ANDA?KBPBI Gelar Aksi Simbolik Serentak di 30 Daerah, Kawal RUU Perlindungan KetenagakerjaanProf. Ferry Latuhihin: 64% Penduduk Indonesia Tergolong Miskin Versi Bank DuniaAPAKAH UU PERADILAN MILITER (UU NO. 31 TH 1997) MASIH RELEVAN DENGAN UU TNI YANG BARU (UU NO. 3 TH 2025)Evaluasi Aksi 2025–2026, Stranas PK Dorong Penguatan Integritas dan Pengendalian Sejak DiniLPS Catat 15,3 Juta Masyarakat Usia Produktif Belum Memiliki Rekening BankJikalahari Temukan 583 Hektare Lahan Gambut Bekas Terbakar di 5 Konsesi Korporasi RiauBGN Pecat Kepala SPPG“SOLUSI SISTEMIK AGAR 4 PILAR APH BENAR-BENAR JALANBEDAH 6 ASAS PENEGAKAN HUKUMPemerintah Sebut Ekonomi Membaik, Pengamat Soroti Penurunan Keyakinan Konsumen dan KetimpanganHabiburokhman Sebut Pemerintahan Prabowo Lebih DemokratisKENAPA SELALU TERJADI KEBAKARAN HUTAN DAN LADANG (KARHUTLA) PENYEBAB UTAMANYA ADALAH GAMBUTPokja Disabilitas Tolak SK Pansel KND 2026–2031, Sebut Cacat Hukum dan Abaikan OPDPBHI: 43.838 Korban Keracunan MBG, Negara Harus Bertanggung JawabMenkes Kabinet Bayangan Soroti Maraknya Keracunan MBG: “Lebih dari 50 Ribu Anak Jadi Korban”Said Iqbal: Negara harus hadir memberikan pelindungan yang tegas dan nyata bagi seluruh pekerjaRepetisi Keracunan MBG Membahayakan Hak Hidup AnakLuas telaga di surgaTERJADI ERUPSI ANAK GUNUNG KRAKATAU HUJAN ABU SAMPAI BANDUNG SEHINGGA PENERBANGAN DI BANDARA SUTTA DI CANCEL BAIK DOMESTIK MAUPUN INTERNASIONAL KARENA SEKITAR SUTTA DINYATAKAN DANGER AREAKONSEP PENTAHELIX UNTUK PEMADAM KARHUTLAKami Trauma MBGGunung Anak Krakatau Erupsi, Hujan Abu Vulkanik Selimuti Kota Bandar LampungHendardi: Proses Hukum Kasus Andrie Yunus Didesain untuk Melanggengkan ImpunitasDULU ADA GNOTA (GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH) sekarang ADA GNAMK (GERAKANNASIONAL ANTI MENTAL KERE)Rocky Gerung Minta Publik Jernih Sikapi RUU Perampasan Aset, Minta Waspadai Penumpang PolitikHadiah Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp7 MiliarSurvei Berbagai Lembaga Catat Tren Penurunan Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-GibranSurvei ARCI: Gerindra Kokoh di Puncak Jawa Timur, Demokrat Melesat NaikKritis Digerogoti Sawit Ilegal, Hutan Lindung Bukit Suligi di Riau Terancam MusnahProf. Hadi Supratikta Kembali Terpilih Pimpin IPINDO Periode 2026–2031Mayoritas Publik Minta Reshuffle Kabinet Prabowo, Nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD MencuatTerobosan Xenotransplantasi: Ginjal Babi Hasil Rekayasa Genetik Berhasil Bertahan Sembilan Bulan pada ManusiaRasa Syukur Penghuni Surga dan Penyesalan Penghuni NerakaTRI DARMA PERGURUAN TINGGI SALAH SATUNYA ADALAH : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATKHUTBAH JUMAT Tanggal : 04 September 2026 dengan Tema : BERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUHKATA ORANG TEMPO DOELOE… BANYAK ANAK BANYAK REJEKIPRESIDEN PRABOWO SUBIANTO BERPIDATO DI ESTERN ECONOMIC FORUM (EEF) DI VLADIVOSTOKKejaksaan RI Raih Predikat WTP 10 Tahun Berturut-turut dari BPK RIKunjungan Presiden Prabowo ke Rusia di Tengah Penanganan Bencana Nasional Jadi Sorotan 5 NORMA PENEGAK AKHLAK dan MORALSiksa neraka yang paling ringanSocial Media Admin Arrested by Jakarta Police, Allegedly Linked to Posts About ProtestsPresident’s Visit to Russia amid forest and land fires in IndonesiaWorld Bank: Indonesia’s Poverty Rate to Reach 64.2 Percent in 2026, Ranked Fourth Among ASEAN and PeersMinistry Launches Human Rights 2036 Study to Map Social Issues

Bad News Is A Good News - Free Palestine

Keponakan Prabowo menjadi Deputi Gubernur BI, pekan ini?

Glembert
Ekonomi, Nasional, Politik
January 20, 2026
0 Comments

KN. Tiga nama calon Deputi Gubernur BI pengganti Juda Agung antara lain Thomas Djiwandono yang menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Dicky Kartikoyono yang menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, dan Solikin M. Juhro yang menjabat Asisten Gubernur BI. Proses uji kelayakan akan dilaksanakan pekan ini. Jika Thomas Djiwandono, yang juga keponakan Presiden Prabowo akan menjadi pengganti Juda Agung. Sementara itu, Juda Agung berpotensi menggantikan Thomas di Kementerian Keuangan. Berdasarkan data BI, Juda Agung resmi menjadi Deputi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021. Juda mengucapkan sumpah jabatan pada 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai 2027. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, Juda Agung menjabat sebagai Asisten Gubernur BI Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Internasional Monetary Fund (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat periode 2017-2019.

Post Views: 219

Glembert

admin
Hukum , Nasional
September 19, 2026
10 views

PADA HARI INI KAMIS TGL 17 SEPTEMBER 2026 (KOMPAS TV) SIDANG PERDANA ROY SURYO KASUS IJAZAH JOKOWI, APA YANG ANDA KETAHUI TENTANG TERDAKWA ROY SURYO

KN-Jakarta, MARI KITA JELASKAN BARENG-BARENG…SBP. A. Baik, mari kita bedah dengan jernih dan fakta hukum saja. YANG SAYA KETAHUI TENTANG SIDANG ROY SURYO KASUS IJAZAH JOKOWI adalah : STATUS HUKUMNYA…

admin
Nasional , Politik
September 18, 2026
20 views

GKSR: AMBANG BATAS PARLEMEN SEBESAR 5% SEBAIKNYA DIHINDARI

KN-Jakarta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang memberi pemaknaan baru terhadap aturan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT), perlu dibaca secara utuh dan cermat. Dengan cara demikian, maka akan…