adminStramed, NU mengkritisi masalah oligarki kekuasaan yang sekarang kelihatannya sangat didominasi antara pengusaha, kemudian Pemerintah sendiri. Saya saat ini mengangkat oligarki minoritas, jemaahnya memang tidak banyak tapi penguasaannya didalam Pemerintahan, maupun di Parlemen yang bisa menyusun undang-undang, termasuk juga mengatur jumlah APBN, bagaimana APBN itu ditetapkan dan di distribusikan dan juga ada BUMN dan sebagainya, ujar Dipo Alam dalam Webinar dan peluncuran bukunya yang berjudul “Demokrasi Ditengah Pandemi”, Selasa (17/11).
Masalah ketimpangan-ketimpangan ini yang menarik ketika beberapa bulan yang lalu ketua PBNU KH. Said Agil Sirodj, di Cirebon mengungkapkan masalah –masalah yang menyangkut dengan ketimpangan atau yang biasa disebut sebagai istilah intolerancy economy. Minoritas kali ini adalah mereka yang bisa menyusun undang-undang, kadang-kadang bisa menentukan juga anggaran APBN, ucap mantan Seskab era Presiden SBY.
Tokoh JIL Ulil Abshar Abdalla menyampaikan bahwa salah satu capaian penting bangsa kita pasca era reformasi itu ada banyak, tapi salah satunya yang sering disebut dengan pujian adalah bahwa Islam dan demokrasi di Indonesia itu bisa jalan bareng. Itu salah satu nilai positif yang ditunjukkan oleh pengalaman Indonesia oleh demokrasi, dimana kelompok Islam, umat Islam dan partai-partai Islam itu bisa bekerja di dalam sistem demokrasi yang normal.
Penerimaan umat Islam terhadap demokrasi itu tinggi sekali, dan ini across the globe dimana-mana, tidak saja di Indonesia tapi juga di negeri-negeri yang lain. Tentu saja ada beberapa catatan-catatan tentang bagaimana demokrasi di praktekkan. Tapi secara dasar, secara prinsip sebetulnya kelompok Islam dan ini bukan saja hanya kelompok Islam yang selama ini kita kategorikan moderat, tetapi juga kelompok Islam yang selama ini mungkin dipersepsikan enggan, ragu atau bahkan benci demokrasi, misalnya kelompok-kelompok yang disebut dengan Ikhwanul Muslimin dengan berbagai kelompok-kelompok yang terafiliasidengan gerakan ini, Dimana-mana itu sebenarnya mereka merupakan partisipan yang aktif di banyak negara didalam demokrasi, terang Ulil Abshar.
Pasca reformasi saya kira kita membalikkan krisis itu, kita mengalami pertumbuhan yang cukup baik pada era pasca reformasi, terutama 10 tahun dibawah pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi kita rata-rata diatas 5-6 % setahun, pertumbuhan yang cukup impresif sebetulnya. Dan itu dicapai dengan tidak mengorbankan political liberty. Menurut saya capaian ini capaian penting yang ditunjukkan oleh pengalaman Indonesia kepada dunia bahwa anda bisa maju secara ekonomi, bisa tumbuh tanpa harus mengorbankan kebebasan politik, ungkap Ulil.
Menurut Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto pada akhir 2019, LP3ES menerbitkan outlook demokrasi yang mengabarkan kemunduran demokrasi dan kecenderungan putar balik ke arah otoriterisme. Outlook itu juga meramalkan tentang akan makin suramnya masa depan demokrasi Indonesia di 2020 yang, sayangnya, justru menjadi nyata, tak lain karena penanganan pandemi yang salah.
Secara singkat situasi kemunduran demokrasi itu ditandai oleh konsolidasi oligarki yang diiringi oleh pemberangusan oposisi, pengingkaran terhadap aturan main demokratis, toleransi atau anjuran terhadap kekerasan serta pembrangusan kebebasan sipil dan media, ujar Wijayanto.
Sedangkan menurut pengamat sosio-politik, Fachri Ali bahwa pada 2017 saya diundang Kompas untuk mendiskusikan tentang kepemimpinan entrepreneur, ketika kemudian orang menyinggung tentang Novanto yang kemudian tiba-tiba muncul lagi menjadi ketua DPR setelah dia tersingkir didalam pertarungan “papa minra saham” itu. Lalu kemudian Ade Komarudin muncul, tetapi kemudian Ade tersingkir, lalu kemudian Novanto tampil lagi.
Waktu itu saya katakan bahwa struktur politik Indonesia yang demokrasi, yang bersifat demokrasi itu, tidak disangga oleh kekuatan material masyarakat yang rata, Didalam situasi yang semacam itu maka yang diuntungkan itu adaah mereka yang sudah terlanjur kaya pada masa orde baru. Itulah yang kemudian saya katakan migrasi modal kedalam dunia politik. Mereka yang sudah terlanjur kaya sementara kemudian aktor-aktor reformasi itu tidak punya dasar material yang kuat, jelas Fachri Ali.(Red)
