Masyarakat Aceh kecewa dengan Bahlil Lahadalia

KN. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, potensi suplai listrik seluruh Aceh terhadap jaringan menengah baru 60-70 persen.

Angka ini jauh di bawah pengakuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemarin, saat menjawab perntayaan Presiden Prabowo Subianto.

“Memperhatikan kondisi paska pernyataan Menteri ESDM Bahlil saat laporan kepada Presiden bahwa listrik Aceh 93 persen menyala, kami memandang perlu melakukan klarifikasi untuk kondusivitas masyarakat,” kata Muhammad MTA, Senin (8/12/2025).

Menurut Muhammad, banyak masyarakat merasa kecewa karena pengakuan tersebut tak sejalan dengan kondisi ril saat ini.

“Dan ini berpotensi resisten bagi tenaga PLN di lapangan,” katanya.

Muhammad merinci, untuk Banda Aceh saja, kondisi saat ini masih pada posisi 35-40 persen menyala, dan apabila suplai Tegangan Tinggi dari Arun selesai pada hari ini atau besok, maka berpotensi besar 100 persen menyala untuk Banda Aceh dan sekitarnya.

“Karena nyaris tidak ada masalah pada jaringan tegangan rendah di masyarakat,” katanya.

Sedangkan daerah terparah rusaknya jaringan arus menengah, seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur, lanjut dia, tentu persentasenya masih di bawah 40 persen.

“Kota Lhokseumawe sekitar 75 persen. Sedangkan untuk Barat Selatan secara keseluruhan 70-80 persen,” katanya.

Muhammad berharap atas kekeliruan yang disampaikan Menteri ESDM tersebut tidak mengakibatkan kekecewaan masyarakat terhadap petugas PLN di lapangan.

“Apalagi sampai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap mereka. Petugas PLN di lapangan yang didatangkan hampir 1.000 petugas dan ini sedang bekerja ekstra dalam upaya pemulihan listrik untuk segenap masyarakat Aceh,” katanya.

  • Related Posts

    Gerakan Rakyat: Misi Dekonstruksi dan Rekonstruksi Indonesia Oleh: Yusuf Blegur

    KN. Rakernas I Gerakan Rakyat tidak hanya sekedar berupaya melakukan konsolidasi dan internalisasi organisasi bertendensi politik kekuasaan. Lebih penting dan mendesak dari itu adalah menemukan kembali ketuhanan dan kemanusiaan, yang…

    Buruh: Lanjutkan Perjuangan UMP DKI dan UMSK Jawa Barat, Lebih dari 10 Ribu Pada Tanggal 19 Januari 2026 Deklarasikan Manifesto Perjuangan Tolak Upah Murah, Sahkan RUU Ketenagakerjaan, dan Tolak Pilkada Melalui DPRD

    KN. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *