Glembert
KN. Polemik lama soal pelepasan kawasan hutan 1,6 juta hektare di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali memanas, di tengah banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Kebijakan tersebut kini dituding sebagai biang kerok kerusakan lingkungan akibat ekspansi kebun sawit.
Kritik pun mengalir deras ke Zulhas, yang kini menjabat Menteri Perdagangan dan Ketua Umum PAN. Sejumlah pihak menyebut pelepasan hutan pada 2014 itu membuka jalan bagi deforestasi besar-besaran demi kepentingan korporasi.
Menanggapi isu tersebut, mantan Sekretaris Jenderal Kemenhut era Zulhas, Hadi Daryanto, angkat bicara. Dia membantah pelepasan kawasan itu untuk kepentingan sawit. Hadi menegaskan, keputusan tersebut murni urusan tata ruang.
Dia membeberkan dokumen resmi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Riau yang ditandatangani Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan.
Dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 673 disebutkan bahwa kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut adalah keputusan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.
“Pelepasan lahan itu tidak berkaitan dengan izin kebun sawit, hanya untuk tata ruang provinsi. Menhut menerbitkan SK 673/2014 seluas 1.638.294 Ha sebagai kawasan non hutan dalam rangka Tata Ruang Provinsi akibat pemekaran kota/kabupaten,” jelas Hadi Daryanto, Sabtu (6/12/2025).
Dalam SK yang sama, lanjut Hadi, disebutkan bahwa langkah pemerintah pusat juga untuk mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah. Mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, hingga aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.
admin
