Peringatan IWD 2026: Koalisi Gebrak Gelar Aksi di Monas, Suarakan Perlawanan Terhadap Kapitalisme dan Imperialisme

KN-JAKARTA, Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) memadati kawasan Silang Selatan Monas, tepatnya di seberang Gedung Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/3/2026). Aksi unjuk rasa ini digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) dengan membawa pesan kuat melawan penindasan sistemik terhadap perempuan dan kelas pekerja.

​Aksi yang dipimpin oleh Sriningsih Yoisangaji (SMI) dan Siti Nurhalimah (KASBI) ini mempertemukan berbagai aliansi, mulai dari serikat buruh, organisasi mahasiswa, komunitas adat, hingga jurnalis. Beberapa afiliasi yang hadir antara lain KASBI, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Koalisi Masyarakat Adat, SMI, Perempuan Mahardika, hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

​Ketegangan di Garis Pengamanan

​Massa aksi mulai tiba di lokasi sekitar pukul 15.35 WIB setelah melakukan longmarch. Situasi sempat memanas ketika massa tertahan oleh barikade kepolisian. Orator di atas mobil komando menyerukan protes atas penghadangan tersebut dan sempat terjadi aksi saling dorong serta penendangan pagar pengamanan sekitar pukul 15.49 WIB. Massa kemudian melakukan penutupan jalan di Jl. Medan Merdeka Selatan sebagai bentuk protes sebelum akhirnya situasi terkendali dan aksi dilanjutkan dengan panggung bebas serta diskusi lintas sektor.

​Enam Tuntutan Utama

​Dalam pernyataan sikapnya, Gebrak menyoroti bahwa peringatan 8 Maret bukan sekadar seremonial, melainkan momentum perjuangan kelas. Terdapat enam poin tuntutan utama yang dideklarasikan:

  1. Reformasi Ketenagakerjaan: Pencabutan kebijakan fleksibilitas kerja yang eksploitatif, penghapusan sistem kontrak berkepanjangan/outsourcing, dan penerapan upah layak nasional.
  2. Perlindungan Buruh Perempuan: Ratifikasi Konvensi ILO 190, jaminan hak reproduksi (cuti haid dan melahirkan), serta penyediaan fasilitas day care dan ruang laktasi.
  3. Pendidikan Gratis: Mewujudkan pendidikan dasar hingga menengah yang bebas biaya dan menghentikan komersialisasi pendidikan tinggi.
  4. Reforma Agraria Sejati: Penghentian perampasan tanah dan kriminalisasi pejuang agraria, serta pengesahan RUU Reforma Agraria yang mengakui perempuan sebagai subjek utama.
  5. Demokrasi dan Kebebasan Sipil: Perlindungan hak berserikat, penghentian kriminalisasi gerakan rakyat, dan perlindungan kebebasan pers.
  6. Keadilan Lingkungan: Penghentian proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup rakyat dan wilayah adat.

​Suara dari Berbagai Sektor

​Dalam sesi diskusi, perwakilan berbagai sektor memaparkan urgensi isu yang mereka hadapi:

  • Sektor Buruh: Ibu Eni (KASBI) menekankan dampak buruk UU Cipta Kerja yang memperparah ketidakpastian kerja dan kemiskinan ekstrem, terutama bagi buruh perempuan.
  • Sektor Agraria: Mai (KPA) menyoroti meningkatnya konflik agraria dan perampasan tanah oleh investor yang meminggirkan peran perempuan pejuang tanah.
  • Sektor Pers: Devi (AJI) mengungkapkan kondisi industri media yang sedang tidak sehat, maraknya PHK jurnalis, serta minimnya perlindungan hukum bagi jurnalis yang kritis terhadap kekuasaan.
  • Sektor Mahasiswa: Alya (Sempro) dan Neng (SMI) menyoroti darurat kekerasan seksual di kampus serta sulitnya akses lapangan kerja bagi lulusan baru akibat syarat pengalaman kerja yang diskriminatif.

​Penutup dan Simbol Perlawanan

​Menjelang malam, aksi diisi dengan penampilan seni teatrikal dari Candra Kandri dan paduan suara Gitaku. Karena bertepatan dengan bulan Ramadan, massa aksi melakukan buka puasa bersama di lokasi sebagai bentuk solidaritas.

​Aksi ditutup dengan menyanyikan lagu Internasionale dan penyalaan flare sebagai simbol semangat yang tetap membara. Massa membubarkan diri dengan tertib, meninggalkan pesan bahwa perjuangan perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan menjatuhkan sistem yang menindas.

Related Posts

Revolusi BUMN: Kepala BP BUMN Pangkas 1.000 Perusahaan Menjadi 300, Sinergi Kini Jadi Kewajiban

KN-JAKARTA – Kepala Badan Pelaksana (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengumumkan langkah radikal dalam menata ulang ekosistem perusahaan pelat merah. Dalam upaya meningkatkan daya saing global dan efisiensi negara, pemerintah menargetkan…

BPK Temukan 251 Perusahaan Tambang Beroperasi Tanpa RKAB, Risiko Lingkungan dan Kerugian Negara Menanti

KN-JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan mengejutkan terkait carut-marut tata kelola pertambangan di Indonesia. Dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, BPK mencatat sebanyak 251…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *