adminFoto: Pelaksanaan diskusi Virual yang diadakan oleh Pimpinan Pusat GMKI, Ist
Stramed, Dalam rangka momentum peringatan hari Buruh, Internasional, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melalui Akspel Forum for Young Leader mengelar diskusi virtual dengan tema “Cipta Kerja Ditunda, PHK Melanda, Pra-kerja Waspada” Sabtu (02/05/2020).
Diskusi virtual tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena , Kepala BP2MI Benny Rhamdany , Ketua Umum KSBSI yang juga tokoh buruh Prof. Muchtar Pakpakhan, Pengamat tenaga kerja dan jaminan sosial Timboel Siregar, Ayub Manuel Pongrekun seorang pengusaha muda, Ekonom Indef Enny Sri Hartati dan bertindak sebagai moderator adalah Christian Patricho Adoe yang juga merupakan pengurus pusat GMKI.
Dalam sambutannya Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay, menyampaikan bahwa Presiden telah menyatakan stop pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, tapi kenapa Baleg DPR RI tetap ada membahas secara virtual?
Sebaiknya Pemerintah bersama DPR RI fokus dulu kepada pandemi yang melanda bangsa kita. Serta pembahasan seluruh klaster Omnibus Law yang pro kontra bisa ditarik dan dibahas ulang dengan melibatkan seluruh akademisi serta terkhusunya untuk cipta kerja melibatkan kelompok buruh dan pekerja, ujar Kornelis Galnjjinjinay.
Prof. Muchtar Pakpakhan mengatakan Pasal 170 RUU Cipta Kerja populer Omnibus Law membahayakan kelangsungan NKRI. PP dapat merubah uu atau lebih tinggi dari uu. Dan uu ini potensial membuat presiden jadi diktator.
Menurut saya Jokowi berbakat jadi diktator kalau saya cermati dari PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, ambisi membuat Omnibus Law menyenangkan hati kapitalis-neolib dan memasukan pasal 170 di ruu omnibus law ungkap Prof. Muchtar Pakpakhan (Tokoh Buruh) dalam Diskusi Virtual dengan yang dibuka langsung oleh Korneles Galanjinjinai (Ketua Umum GMKI) serta dihadiri lima narasumber lainnya Melki Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI), Benny Rhamdany (Kepala BP2MI), Timboel Siregar (Pengamat Tenaga Kerja & Jaminan Sosial), Ayub Manuel Pongrekun (Pengusaha Muda), Enny Sri Hartati (Ekonom Indef) dan dimoderatori oleh Christian Patricho Adoe (Pengurus Pusat GMKI).
Pengamat Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial, Timboel Siregar mengusulkan Presiden untuk bisa menarik kembali draf cluster ketengara kerjaan dan juga cluster cluster lainnya untuk di bicarakan dalam tim yang memang di bentuk oleh pak Menteri kordinator ekonomi.
“Persoalan ini kan juga persoalan formil bahwa serikat pekerja tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan. Karena dalam tim yang di buat oleh Menkoperekonomian itu disebutkan bahwa tim yang terdiri dari pengusaha dan serikat buruh membahas draff ini dengan demikian draf – draf regulasi oprasional seperti PP ataupun perpres yang nantinya diamankan oleh ruu cipta kerja menjadi lebih memudahkan, lebih berkualitas, lebih dioptimalkan pada saat pembicaraan di DPR RI” ungkap timboel.
Ekonom INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, RUU Omnimbus Law masih sangat jauh dari yang kita harapkan, bahkan terdapat rumusan rumusan pada beberapa klaster dalam Omnibus Law yang berpotensi membahayakan Perekonomian kita kedepan. Terutama terkait disektor Pertambangan, khususnya Minerba yang diberikan ijin sampai 90 tahun, tanpa mengikuti prosedur baku. Ini mungkin salah satu penumpang gelapnya. Sebenarnya, inisiatif Pemerintah segera membahas omnibuslaw cipta kerja ini sangat bagus.
Namun karena terlalu esesif, banyak klaster, sehingga justru banyak penumpang gelapnya. Mestinya fokus dulu ke dua sektor, yaitu Industri Manufaktur dan sektor Pertanian, yang jelas-jelas berdampak pada cipta kerja yang besar, ujar Enny Sri Hartati
Komisi IX DPRRI tidak akan meninggalkan buruh. semua fraksi tanpa terkecuali dari fraksi partai Golkar, makannya kami mengajak pemerintah, buruh, pengusaha, DPR RI dan semua stakeholder untuk kita bisa duduk bicara.
Hal itu di ungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sabtu (02/25/2020).
Ayub Manuel Pongrekun sebagai seorang pengusaha muda mengatakan bahwa kartu prakerja mudah diakses banyak orang. Di Papua untuk mengakses kartu pra kerja masih sangat susah dilakukan karena terkendala teknis registrasi nya.
Pengusaha dan pekerja harus disenergikan dengan baik. tapi tentunya pemerintah juga harus berpihak kepada kepentingan bangsa jangan sampai lebih berpihak pada kepentingan kepentingan global, ekonomi global pemasuk masuk elit global kelompok-kelompok neokolim yang berusaha menguasai bangsa kita melalui undang undang omnibus law ini, ujar Ayub.
Sedangkan Kepala BPEMI Benny Rhamdani menjelaskan bahwa 2 minggu setelah dilantik Presiden, Pertanggal 28 april 2020 mencatat telah kembali ke tanah air kurang lebih 123.285 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mereka sudah kembali ke kapung halaman masing masing. 330.434 orang diantarannya pulang secara mandiri tidak difasilitasi oleh BP2MI, 14.427 PMI yang kepulangan mereka harus difasilitasi oleh BP2MI, 75.424 PMI yang difasilitasi oleh Gugus Tugas Pusat dan peran BP2MI sebatas melakukan tugas-tugas koordinasi dan fasilitasi informasi, koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.(REd/KG)
Glembert
