adminFoto: Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban
Stramed, Pernyataan Presiden Jokowi tanggal 24 April 2020 yang memerintahkan penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibuslaw dan nantinya akan melibatkan para pemangku kepentingan, bukan membuat kami bahagia atau aspirasi kita terpenuhi, tetapi setidaknya memberikan ruang bagi kami untuk fokus menangani buruh yang ter-PHK, dirumahkan dan persoalan THR.
Demikian dikemukakan Elly Rosita Silaban kepada Redaksi di Jakarta seraya menambahkan, pertemuan tiga Presiden konfederasi yang bergabung di MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) atas undangan Jokowi tanggal 22 April di Istana, yaitu KSPI Said Iqbal, KSPSI Andi Gani dan KSBSI, Elly Rosita Silaban adalah untuk meminta Presiden RI menunda pembahasan RUU Omnibuslaw Ketenagakerjaan. Saat yang sama kami telah mengirimkan pemberitahuan aksi dan mogok nasional yang akan dilaksanakan tanggal 30 Apri 2020, dan melihat sibuknya DPR membahas RUU secara virtual tanpa memperlihatkan keprihatinan atas adanya covid dan gelombang ancaman PHK terhadap buruh.
“Rapat baleg tetap berjalan, dan ini seakan-akan mereka tidak menghormati apa yang disampaikan Ketua DPR dan Presiden, sehingga ketika kami diundang Menkopolhukam tanggal 5 Mei 2020 di Kantor Menkopolhukam yang pada saat itu juga dihadiri oleh Mensesneg, Kepala KSP, perwakilan Kemenaker, kami muga menyampaikan protes mengapa terjadi pengingkaran tentang pernyataan Presiden dan Ketua DPR,” jelas Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI, red) ini, seraya menegaskan, pada pertemuan dengan Menko Polhukam yang dihadiri juga ketiga perwakilan MPBI bersama-sama menyepakati akan mengundang Tripartit dan akan bersama-sama membahas RUU ketenagakerjaan dari awal.
Menurut Elly, kampanye terus di media sosial, penolakan terhadap pasal-pasal apa saja yang kita anggap merugikan buruh, anggota sudah hafal. Bahkan internasional sedang menunggu hasil perjuangan buruh ini, karena satu-satunya negara didunia yang terdampak covid hanya Indonesia yang membahas RUU baru yang tidak ada hubungannya dengan pandemi, kan aneh.
“Siapa yang mau investasi saat ini disaat ekonomi global nyungsep? Lalu buat apa RUU ini diburu? Disamping itu kita juga melakukan lobby-lobby, seperti yang kita minta kepada Presiden Jokowi, menarik RUU ketenagakerjaan dan melibatkan kami dari awal, jangan mencatut nama sb sp tapi draft sudah ditangan DPR, dimana tempat untuk kami dapat intervensi? Masak lolos lolos saja padahal kita sudah setengah mati berjuang, sampai amunisi sudah makin menipis? Apa DPR dan mereka yang mempunyai kepentingan tidak dapat merasakan sedikitpun kekecewaan kaum buruh yang memang mereka inilah yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh dan bergerak?,” urainya seraya menginformasikan bahwa beberapa elemen mahasiswa dari Atmajaya, UI dan GAMKI masih melakukan diskusi dengan kami, KSBSI.
“Diskusi virtual yang dilakukan oleh masing-masing serikat sangat bermanfaat, tapi yang dilakukan oleh DPR menjadi bumerang karena saat kita mencoba intervensi langsung di block dan tidak bisa masuk kembali, apakah ini namanya terbuka untuk umum?,” tegasnya
Menurut Presiden KSBSI ini, sebaiknya pemerintah menunda pembahasan, tarik RUU dari DPR dan libatkan Tripartit secara proporsional dari awal, dan keluarkan RUU ketenagakerjaan dari RUU Omnibuslaw.
“Kami tidak anti perubahan, tapi perubahan yang lebih baik. Dalam RUU Ketenagakerjaan pun tidak semua jelek, yang paling kami soroti adalah : Upah minimum kab kota hilang, memudahkan PHK, outsourcing, penghapusan sanksi terhadap perusahaan hanya sanksi administratif, jam kerja yang eksploitatif, hilangnya jaminan sosial karena tidak adanya kepastian kerja, buruh dikontrak tanpa batas, penggunaan TKA yang bebas dan pesangon yang menurun,” jelasnya seraya menegaskan, tentu saja akan ada judicial review, karena kalau ini sampai menjadi UU adalah cacat karena tidak lolos uji publik.
Elly Rosita Silaban memberikan saran berikutnya adalah, seharusnya pemerintah dan DPR harus melihat serikat sebagi mitra yang dapat memberikan masukan dan solusi, lakukanlah dialog untuk win-win solution, jangan terkesan mempertunjukkan power masing-masing, padahal sama sama anak bangsa (Red/Wijaya)
Glembert
