DPP KSBSI Desak Pemerintah Tetapkan Upah Minimum 2025 Berdasarkan KHL

KN, Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP K-SBSI) telah menegaskan posisinya terkait rencana kenaikan Upah Minimum Tahun 2025. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Pernyataan sikap yang disampaikan…

Ribuan Buruh Akan Geruduk Istana 24 Oktober 2024

KN, Para buruh dari beberapa serikat, termasuk KSPI, KSBSI, FSPMI, SPG, dan Serikat buruh lainnya, akan menggelar aksi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024. Mereka akan mengumpulkan sekitar 3.000…

PERISTIWA HUKUM (KONFEDERASI)SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA VS KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA

Oleh: Muchtar B. Pakpahan Pengantar Stramed, Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya saya pergunakan sebutan SBSI  bagi (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 25 Senen, Jakarta Pusat…

TISNUR PRIYANTO: DESAKAN KOMNAS HAM AGAR OMNIBUS LAW DIHENTIKAN PEMBAHASANNYA AKAN EFEKTIF

Stramed-Jakarta. Jika Omnibus Law ini disahkan, maka kaum buruh melakukan aksi penolakan, apakah hal ini dapat membahayakan keberlanjutan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, maka menyikapi pertanyaan ini Tisnur Priyanto menyatakan, jika pengesahannya…

ELLY ROSITA SILABAN: JIKA OMNIBUS LAW TIDAK DIRUBAH, KSBSI AKAN MENGUGATNYA MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI

Stramed-Jakarta. Mengingat diantara serikat buruh tidak bersatu dan masing-masing memiliki strategi tersendiri dalam menolak Omnibus Law, maka perlawanan kaum buruh tidak akan membahayakan keberlanjutan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bagi KSBSI, kalau…