Prihatin RS Regional Aceh Barat Mangkrak, Wali Nanggroe Siap Temui Presiden

KN-MEULABOH — Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus rasa bangganya terhadap potensi Rumah Sakit (RS) Regional Aceh Barat. Meski progres fisik bangunan telah mencapai sekitar 50 persen, proyek strategis ini hingga kini masih mangkrak dan belum rampung.

​Pernyataan tersebut disampaikan Wali Nanggroe saat melakukan kunjungan kerja memantau langsung kondisi rumah sakit bersama Bupati Aceh Barat, Tarmizi, pada Minggu (17/5/2026). Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebutkan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk perhatian serius terhadap sektor kesehatan di wilayah Barat Selatan (Barsela) Aceh.

​Kagumi Kualitas Bangunan, Sayangkan Penghentian Proyek

​Dalam tinjauannya, Wali Nanggroe mengaku terkejut sekaligus kagum melihat desain dan kualitas konstruksi rumah sakit yang dinilai berstandar tinggi.

​”Saya melihat gedung ini luar biasa, cukup bagus. Konstruksinya bergaya Eropa dan menurut saya tidak kalah dengan yang ada di Eropa maupun Singapura,” ujar Wali Nanggroe.

​Namun di sisi lain, ia mempertanyakan alasan di balik terhentinya proyek ini, mengingat anggaran yang telah dikucurkan sejak awal tergolong sangat besar. Wali Nanggroe memperingatkan bahwa kondisi mangkrak yang dibiarkan terlalu lama berpotensi merusak struktur bangunan yang sudah ada.

​Untuk itu, Wali Nanggroe berkomitmen membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Ia menegaskan akan mengupayakan pertemuan langsung dengan Presiden RI bersama Bupati Aceh Barat demi memperjuangkan kelanjutan pembangunan. Sebagai langkah persiapan, ia menginstruksikan jajarannya untuk menyusun dokumentasi video serta kronologi lengkap pembangunan dari awal hingga kondisi terkini sebagai bahan pertimbangan Presiden.

​Sejarah Panjang dan Target Fungsional 2028

​Gagasan RS Regional Aceh Barat ini sebenarnya telah dirintis sejak masa pemerintahan Dr. Zaini Abdullah. Pada saat itu, pihak dari Jerman bahkan sempat menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan pembiayaan hingga pelatihan tenaga medis standar Eropa.

​Kehadiran RS Regional ini dirancang agar masyarakat di wilayah Barsela bisa mengakses layanan kesehatan modern tanpa harus bergantung dan menempuh perjalanan jauh ke RSUD dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh.

​Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menjelaskan bahwa skema pendanaan melalui APBA saat ini sedang digodok oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Pihak Pemkab berharap tahun ini ada alokasi minimal Rp50 miliar agar proyek tidak vakum. Selain itu, skema multiyears senilai Rp150 miliar juga diusulkan saat dana Otonomi Khusus kembali tersedia.

​Estimasi Kebutuhan Anggaran RS Regional Aceh Barat

​Jika dukungan anggaran berjalan lancar, Pemkab Aceh Barat menargetkan rumah sakit ini dapat mulai beroperasi secara bertahap pada akhir tahun 2028. Berikut adalah proyeksi kebutuhan sisa anggaran:

Alokasi Anggaran

Target Output / Fasilitas

Rp50 Miliar (Usulan APBA Tahun Ini)

Stimulus awal agar proyek tidak kosong anggaran

Rp150 Miliar (Usulan Skema Multiyears)

Kelanjutan konstruksi utama via dana Otsus

Total Tambahan ±Rp200 Miliar

Penyelesaian penuh fasilitas IGD, Rawat Inap, dan Poli Pelayanan

Pembenahan Data Desil Layanan Kesehatan

​Di samping fokus pada infrastruktur fisik, Bupati Tarmizi menambahkan bahwa Pemkab Aceh Barat saat ini tengah gencar melakukan pembenahan data desil masyarakat. Validasi data ini sangat krusial agar warga tidak lagi membentur kendala administratif saat berobat.

​Langkah konkret yang telah diambil meliputi:

  • ​Membuka pelatihan bagi operator data.
  • ​Membentuk posko pengaduan di tingkat gampong (desa).
  • ​Melakukan pendampingan intensif perbaikan validitas data.

​Hingga saat ini, capaian perbaikan data telah menyentuh 60 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Agustus–September, sehingga data final yang akurat sudah siap digunakan pada Oktober mendatang.

Related Posts

Jamin Kesehatan Warga, Pemprov Lampung Kucurkan Rp125 Miliar untuk Perluas Kepesertaan BPJS

KN-BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen kuatnya dalam menjamin hak pelayanan kesehatan masyarakat di 15 kabupaten/kota. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Lampung bersama DPRD menyepakati pengalokasikan anggaran sebesar Rp125 miliar…

Aktivis Ingatkan Khittah Militer Bukan untuk Urus Sipil

JAKARTA — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Jakarta Selatan menggelar diskusi publik yang menyoroti kondisi demokrasi dan hukum di Indonesia. Diskusi yang berlangsung pada Senin, 18…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *