admin
KN-JAKARTA, Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, demokrasi Indonesia semakin buruk. Demikian kesimpulan Profesor Saiful Mujani pada program Bedah Politik yang tayang di kanal Youtube SMRC TV bertajuk “Di Bawah Prabowo, Demokrasi Semakin Buruk” yang tayang pada 9 April 2026.
Video utuh presentasi Prof. Saiful bisa disimak di sini: https://youtu.be/lXkepLUB6Rw
Kesimpulan Prof. Saiful tentang memburuknya demokrasi di masa Prabowo ini berdasarkan laporan Varieties of Democracy (V-Dem) tentang kondisi demokrasi Indonesia 2025. Laporan ini dikeluarkan oleh V-Dem pada 2026.
Prof. Saiful menunjukkan bahwa dalam skala 0 sampai 1, di mana 0 sangat tidak demokratis dan 1 sangat demokratis, kondisi demokrasi Indonesia 2025 ada di angka 0.30. Skor ini menurun dari laporan tahun 2024 yang ada di angka 0,33.
“Selisih 0,03 dalam satu tahun itu berarti (penting dalam pengukuran ini),” kata Prof. Saiful.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia secara konsisten memburuk sejak pemerintahan Jokowi, terutama pada periode kedua. Dan pada satu tahun pemerintahan Prabowo, penurunan kualitas demokrasi Indonesia semakin dalam. Skor tertinggi demokrasi yang pernah dicapai Indonesia sejak zaman Orde Baru sampai sekarang adalah 0,55 pada 2008 di masa pemerintahan Susilo Bambang-Yudhoyono.
“Kondisi demokrasi Indonesia sekarang lebih buruk dari masa pemerintahan Jokowi,” ungkapnya.
Dengan kondisi ini, lanjut Prof. Saiful, V-Dem memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara otokrasi atau electoral autocracy. Electoral autocracy, menurut Prof. Saiful, adalah kondisi negara yang melaksanakan pemilihan umum, tapi pemilihan umumnya tidak demokratis.
Prof. Saiful menjelaskan bahwa V-Dem adalah lembaga yang paling banyak jadi rujukan para ahli untuk melihat kondisi demokrasi sebuah negara. Untuk Indonesia, kata Prof. Saiful, lembaga ini sudah melakukan studi sejak awal negara ini berdiri.
Lebih jauh Prof. Saiful menjelaskan bahwa dalam mengukur kinerja demokrasi, V-Dem menggunakan sejumlah indikator yang terbagi dalam dua kelompok besar, yakni indeks demokrasi elektoral (electoral democracy index) dan indeks komponen liberal (liberal component index). Masing-masing komponen ini berisi sejumlah indikator antara lain kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, pemilihan umum yang bersih, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan individu, independensi penegak hukum, pembatasan atau kontrol lembaga legislatif atas eksekutif.
Pendiri SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat demokrasi Indonesia semakin buruk adalah persoalan checks and balances karena minimnya kontrol legislatif atas kekuasaan eksekutif (preseiden) akibat minimnya partai oposisi.
Salah satu ukuran yang dipakai menilai kualitas demokrasi, kata Prof. Saiful, adalah adanya partai oposisi yang relatif kuat. Saat ini hampir semua partai politik ada di pemerintahan.
“Semakin ngumpul semua partai di pemerintahan, semakin tidak demokratis. Kalau semua partai bergabung ke pemerintahan, siapa yang mengontrol pemerintah?” pungkasnya.
Foto: Tangkapan layar Youtube SMRC
Glembert