Trending News: 15 Januari………buruh unjuk rasa lagiTafsir Al Qur’anKASAU AKABRI ’73 BEDA PENDAPAT. “KEGENTINGAN NEGARA AKIBAT UUD 2002 LEBIH DAHSYAT DARIPADA KEGENTINGAN DI TAHUN 1959 !”Buruh kembali aksi di depan Istana 8 Januari 2026. Ini tuntutanyaAjaran IslamPemerintah Pusat segera menetapkan Aceh sebagai daerah Bencana NasionalAMIR SANTOSO, GURU BESAR FISIP UI TURUN GUNUNG. INDONESIA BUTUH STRONG LEADER JUJUR, ADIL, DEMOKRATIS dengan HAK RECALL RAKYAT.Modifikasi cuacaPartai Buruh Tegaskan Penolakan Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh RakyatRibuan Buruh DKI dan Jawa Barat Aksi Besar-Besaran 8 Januari 2026 di Istana Negara atau DPR RITafsir Al Qur’anTafsir ajaran Islam204 unit hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang siap dihuni mulai 1 Januari 2026Bantuan internasional yang bersifat Non-Government to Government (Non-G2G)Surat Edaran (SE) tentang Pergeseran Anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Daerah BencanaKementerian Kehutanan sedang melakukan review audit di kurang lebih 24 perusahaanMassa KOSASI Bakar Ban Desak Pengusutan Kasus Cetak Sawah Gatot NurmantyoKMP Reformasi Desak KPK Investigasi Dugaan Suap Ketua DPD RIMassa SPKR Geruduk Gedung Merah Putih, Desak KPK Periksa Jampidsus Terkait Aset JiwasrayaBendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah tidak boleh lagi digunakan atau dikibarkan di ruang publikREVOLUSI BELUM USAIHormati Penetapan UMP 2026, Namun Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan NyataTANGSE MEMBARA! Massa “Kepung” Gunung Neubok Badeuk, Buru Mafia Tambang dan Perambah HutanPuluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi 2 hari berturut-turut 29 dan 30 Desember 2026 di Istana Negara JakartaMedsos tentang bencana SumateraHotel masih sepiIsu isu strategisAjaran IslamKASAD AKABRI ’74 TURUN GUNUNG. LANGKAH PERTAMA KEMBALI KE UUD 1945 atau KAJI ULANG UUD 2002 ?Uni Eropa Semakin Arogan dan semena-menaKewenangan Badan Intelijen Jerman diperluasAPBN Tekor Rp560,3 T per November 2025PERNYATAAN KRITIK DAN TUNTUTAN KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAJK Minta ke Probowo Agar Segera Terima Bantuan Dari Luar Negeri.Sewa Pesawat Demi Cabai: Ketika Mantan PNS Menampar BirokrasiKekecewaan warga Aceh atas keputusan pemerintah pusatKalkulasi Politik Soal Keengganan Prabowo Tetapkan Bencana Nasional Oleh Pius LustrilanangPESAN CINTA TERAKHIRAjaran IslamUnjuk Rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung Merah Putih KPK RIKapan perang AS vs China dimulai?Penduduk IKN mayoritas Gen ZIKNBuruh menolak PP Pengupahan dan hanya menerima indeks tertentunya 0,9 Saja. Peringatan keras kapada para gubernur untuk tidak merubah rekomendasi angka kenaikan upah minimum dari bupati/walikotaRUMUS UPAH MINIMUM PROVINSI ( UMP ) TAHUN 2026 TIDAK MENJAMIN KEBUTUHAN HIDUP LAYAKDaerah aliran sungai (DAS) Garoga di Tapanuli, Sumatera UtaraPuluhan ribu buruh akan aksi di Istana pada hari Jumat 19 Desember menolak PP Pengupahan yang baru dan menolak angka kenaikan upah minimumSejak Gibran menjadi Cawapres dan Anwar Usman ditetapkan bersalah, masyarakat tidak percaya lagi terhadap UUD 2002“Gebrakan” Menteri KeuanganUndang-Undang TNI (UU TNI) dinilai mengurangi persamaan hak menduduki jabatan sipilKim Jong Un memuji “kepahlawanan massal” dari Resimen Insinyur ke-528 Tentara Rakyat KoreaPeraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah KonstitusiWapres berkantor di IKN tahun 2026RESTRUKTURISASI TELKOM GROUP: HOLDING DAN SPIN-OFF JANGAN MENGHILANGKAN HAK PEKERJAKoalisi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando) :Panggil Komisaris Utama PT. Lawu Agung Mining (Tan Lie Pie Alias Lily Salim) Atas Dugaan Keterlibatannya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kasus Korupsi Pertambangan Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe UtaraGAM mulai berulahBaca ! terus amalkan!Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil atas Bencana Ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat : “Masyarakat Sipil Melayangkan Somasi Kepada Presiden Prabowo Karena Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional”Geruduk Mahkamah Agung, Buruh Minta Pengurus Serikat PT YMMA Dipekerjakan KembaliKSPI Tegaskan Komitmen Memperkuat Budaya K3 dan Pencegahan Bahaya AsbesKEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE BUKTI KEGAGALAN SISTEM K3 DI PERKANTORAN, NEGARA HARUS BERTINDAK CEPAT!!Panja Alih Fungsi Lahan DPR, Janji Sesat Pahlawan Kesiangan di Tengah BencanaMurottal Al Qur’anCARA ALLAH UNTUK KITAMasyarakat Aceh kecewa dengan Bahlil LahadaliaPerlunya petisi Penguatan Tim Tanggap Darurat Bencana di Aceh TamiangKabupaten Bener Meriah masih memprihatinkanHarga BBM di Aceh Tengah “mematikan” korban banjir dan longsorKORUPSI MUSUH UTAMA BURUH/PEKERJA INDONESIA, SAHKAN UU PERAMPASAN ASET SEKARANG!!Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merekomendasikan pemerintah pusat menutup operasional PT Toba Pulp Lestari menyusul konflik agraria yang terus berlarut antara perusahaan dan masyarakat adat di Buntu Panaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.Pelepasan 1,6 Juta Hektare Hutan Era Zulhas Bukan untuk Sawit, tapi Tata Ruang4 Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim Ditahan, Kapan 17 Tersangka Lainnya Akan Menyusul?Ajaran agama IslamPergulatan konstitusiPLN Ciptakan Kebohongan PublikAjaran agama IslamCATATAN KRITIS Bea Cukai di Ambang Pembekuan: Purbaya Menabuh Genderang Reformasi (16.000 Karyawan) oleh M. Jaya, S.H., M.H., M.M.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERLU MEMANGGIL DAN MEMERIKSA BUPATI KERINCIBuruh: Menolak RPP Pengupahan yang dijadikan Acuan Penetapan Upah Minimum dengan Menggunakan Alpha 0,3–0,8. Hanya Naik 4,3 Persen, Buruh Makin Susah. Rencana Aksi Besar Sedang DipersiapkanIsu strategisDisharmonis Tidak Bisa Jadi Alasan PHK: Negara Wajib Menjamin Hak BekerjaMENYAMPAIKAN DUKA MENDALAM DAN MENDESAK EVALUASI MENYELURUH ATAS BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI ACEH, SUMATERA UTARA DAN SUMATERA BARATIsu-isu strategisKPK telah mengidentifikasikan berbagai skema korupsi di sektor kesehatanPB HMI-MPO Desak Investigasi Keterkaitan Banjir Bandang Tapanuli Dengan Aktivitas Perambahan Hutan Oleh: Rizki Medisandi Harahap, PB HMI MPOJARINGAN ADVOKASI TAMBANG : Dari Hulu yang Robek ke Kampung yang Tenggelam: Banjir Sumatera dan Ledakan Izin EkstraktifKetika Sungai Membongkar Rahasia: Banjir Batang Toru dan Jejak Korporasi di Baliknya Catatan Agus M MaksumDahsyatnya Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut dan SumbarAjaran IslamTragedi Palembayan, Sudah 74 Tewas Akibat Bencana Tanda TanganRusia akan bantu CSTODugaan penyimpangan atau kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana penyelenggaraan Religion 20 (R20) di Bali pada 2022 yang diterima PBNU dari Rabithah Alam Islami atau Muslim World League (MLW).LSM dan Inspektur Pembantu V Inspektorat Sumenep memeras kepala desaMenkeu akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan CukaiCIA intelijen nomor 1 di duniaRISAUNYA PARA PROFESORRevisi UU ASN : Apakah usia pensiun ASN akan ditambah?Bobby Nasution sepakat dengan masyarakat tetua adat Tapanuli Raya untuk merekomendasikan surat penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL)Kejaksaan Agung memeriksa mantan Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Suryo UtomoKomisi II DPR RI mengusulkan agar para wakil menteri ikut menemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2026
Tue. Jan 13th, 2026
Trending News: 15 Januari………buruh unjuk rasa lagiTafsir Al Qur’anKASAU AKABRI ’73 BEDA PENDAPAT. “KEGENTINGAN NEGARA AKIBAT UUD 2002 LEBIH DAHSYAT DARIPADA KEGENTINGAN DI TAHUN 1959 !”Buruh kembali aksi di depan Istana 8 Januari 2026. Ini tuntutanyaAjaran IslamPemerintah Pusat segera menetapkan Aceh sebagai daerah Bencana NasionalAMIR SANTOSO, GURU BESAR FISIP UI TURUN GUNUNG. INDONESIA BUTUH STRONG LEADER JUJUR, ADIL, DEMOKRATIS dengan HAK RECALL RAKYAT.Modifikasi cuacaPartai Buruh Tegaskan Penolakan Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh RakyatRibuan Buruh DKI dan Jawa Barat Aksi Besar-Besaran 8 Januari 2026 di Istana Negara atau DPR RITafsir Al Qur’anTafsir ajaran Islam204 unit hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang siap dihuni mulai 1 Januari 2026Bantuan internasional yang bersifat Non-Government to Government (Non-G2G)Surat Edaran (SE) tentang Pergeseran Anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Daerah BencanaKementerian Kehutanan sedang melakukan review audit di kurang lebih 24 perusahaanMassa KOSASI Bakar Ban Desak Pengusutan Kasus Cetak Sawah Gatot NurmantyoKMP Reformasi Desak KPK Investigasi Dugaan Suap Ketua DPD RIMassa SPKR Geruduk Gedung Merah Putih, Desak KPK Periksa Jampidsus Terkait Aset JiwasrayaBendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah tidak boleh lagi digunakan atau dikibarkan di ruang publikREVOLUSI BELUM USAIHormati Penetapan UMP 2026, Namun Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan NyataTANGSE MEMBARA! Massa “Kepung” Gunung Neubok Badeuk, Buru Mafia Tambang dan Perambah HutanPuluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi 2 hari berturut-turut 29 dan 30 Desember 2026 di Istana Negara JakartaMedsos tentang bencana SumateraHotel masih sepiIsu isu strategisAjaran IslamKASAD AKABRI ’74 TURUN GUNUNG. LANGKAH PERTAMA KEMBALI KE UUD 1945 atau KAJI ULANG UUD 2002 ?Uni Eropa Semakin Arogan dan semena-menaKewenangan Badan Intelijen Jerman diperluasAPBN Tekor Rp560,3 T per November 2025PERNYATAAN KRITIK DAN TUNTUTAN KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAJK Minta ke Probowo Agar Segera Terima Bantuan Dari Luar Negeri.Sewa Pesawat Demi Cabai: Ketika Mantan PNS Menampar BirokrasiKekecewaan warga Aceh atas keputusan pemerintah pusatKalkulasi Politik Soal Keengganan Prabowo Tetapkan Bencana Nasional Oleh Pius LustrilanangPESAN CINTA TERAKHIRAjaran IslamUnjuk Rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung Merah Putih KPK RIKapan perang AS vs China dimulai?Penduduk IKN mayoritas Gen ZIKNBuruh menolak PP Pengupahan dan hanya menerima indeks tertentunya 0,9 Saja. Peringatan keras kapada para gubernur untuk tidak merubah rekomendasi angka kenaikan upah minimum dari bupati/walikotaRUMUS UPAH MINIMUM PROVINSI ( UMP ) TAHUN 2026 TIDAK MENJAMIN KEBUTUHAN HIDUP LAYAKDaerah aliran sungai (DAS) Garoga di Tapanuli, Sumatera UtaraPuluhan ribu buruh akan aksi di Istana pada hari Jumat 19 Desember menolak PP Pengupahan yang baru dan menolak angka kenaikan upah minimumSejak Gibran menjadi Cawapres dan Anwar Usman ditetapkan bersalah, masyarakat tidak percaya lagi terhadap UUD 2002“Gebrakan” Menteri KeuanganUndang-Undang TNI (UU TNI) dinilai mengurangi persamaan hak menduduki jabatan sipilKim Jong Un memuji “kepahlawanan massal” dari Resimen Insinyur ke-528 Tentara Rakyat KoreaPeraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah KonstitusiWapres berkantor di IKN tahun 2026RESTRUKTURISASI TELKOM GROUP: HOLDING DAN SPIN-OFF JANGAN MENGHILANGKAN HAK PEKERJAKoalisi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando) :Panggil Komisaris Utama PT. Lawu Agung Mining (Tan Lie Pie Alias Lily Salim) Atas Dugaan Keterlibatannya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kasus Korupsi Pertambangan Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe UtaraGAM mulai berulahBaca ! terus amalkan!Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil atas Bencana Ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat : “Masyarakat Sipil Melayangkan Somasi Kepada Presiden Prabowo Karena Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional”Geruduk Mahkamah Agung, Buruh Minta Pengurus Serikat PT YMMA Dipekerjakan KembaliKSPI Tegaskan Komitmen Memperkuat Budaya K3 dan Pencegahan Bahaya AsbesKEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE BUKTI KEGAGALAN SISTEM K3 DI PERKANTORAN, NEGARA HARUS BERTINDAK CEPAT!!Panja Alih Fungsi Lahan DPR, Janji Sesat Pahlawan Kesiangan di Tengah BencanaMurottal Al Qur’anCARA ALLAH UNTUK KITAMasyarakat Aceh kecewa dengan Bahlil LahadaliaPerlunya petisi Penguatan Tim Tanggap Darurat Bencana di Aceh TamiangKabupaten Bener Meriah masih memprihatinkanHarga BBM di Aceh Tengah “mematikan” korban banjir dan longsorKORUPSI MUSUH UTAMA BURUH/PEKERJA INDONESIA, SAHKAN UU PERAMPASAN ASET SEKARANG!!Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merekomendasikan pemerintah pusat menutup operasional PT Toba Pulp Lestari menyusul konflik agraria yang terus berlarut antara perusahaan dan masyarakat adat di Buntu Panaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.Pelepasan 1,6 Juta Hektare Hutan Era Zulhas Bukan untuk Sawit, tapi Tata Ruang4 Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim Ditahan, Kapan 17 Tersangka Lainnya Akan Menyusul?Ajaran agama IslamPergulatan konstitusiPLN Ciptakan Kebohongan PublikAjaran agama IslamCATATAN KRITIS Bea Cukai di Ambang Pembekuan: Purbaya Menabuh Genderang Reformasi (16.000 Karyawan) oleh M. Jaya, S.H., M.H., M.M.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERLU MEMANGGIL DAN MEMERIKSA BUPATI KERINCIBuruh: Menolak RPP Pengupahan yang dijadikan Acuan Penetapan Upah Minimum dengan Menggunakan Alpha 0,3–0,8. Hanya Naik 4,3 Persen, Buruh Makin Susah. Rencana Aksi Besar Sedang DipersiapkanIsu strategisDisharmonis Tidak Bisa Jadi Alasan PHK: Negara Wajib Menjamin Hak BekerjaMENYAMPAIKAN DUKA MENDALAM DAN MENDESAK EVALUASI MENYELURUH ATAS BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI ACEH, SUMATERA UTARA DAN SUMATERA BARATIsu-isu strategisKPK telah mengidentifikasikan berbagai skema korupsi di sektor kesehatanPB HMI-MPO Desak Investigasi Keterkaitan Banjir Bandang Tapanuli Dengan Aktivitas Perambahan Hutan Oleh: Rizki Medisandi Harahap, PB HMI MPOJARINGAN ADVOKASI TAMBANG : Dari Hulu yang Robek ke Kampung yang Tenggelam: Banjir Sumatera dan Ledakan Izin EkstraktifKetika Sungai Membongkar Rahasia: Banjir Batang Toru dan Jejak Korporasi di Baliknya Catatan Agus M MaksumDahsyatnya Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut dan SumbarAjaran IslamTragedi Palembayan, Sudah 74 Tewas Akibat Bencana Tanda TanganRusia akan bantu CSTODugaan penyimpangan atau kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana penyelenggaraan Religion 20 (R20) di Bali pada 2022 yang diterima PBNU dari Rabithah Alam Islami atau Muslim World League (MLW).LSM dan Inspektur Pembantu V Inspektorat Sumenep memeras kepala desaMenkeu akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan CukaiCIA intelijen nomor 1 di duniaRISAUNYA PARA PROFESORRevisi UU ASN : Apakah usia pensiun ASN akan ditambah?Bobby Nasution sepakat dengan masyarakat tetua adat Tapanuli Raya untuk merekomendasikan surat penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL)Kejaksaan Agung memeriksa mantan Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Suryo UtomoKomisi II DPR RI mengusulkan agar para wakil menteri ikut menemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2026
Tue. Jan 13th, 2026

SARAN FADLI ZON AGAR PANGLIMA TNI BERKANTOR DI PAPUA TAK PERLU DITANGGAPI SERIUS

Stramed, Peneliti Institute for Scurity and Strategic Studies (Isses) Khairul Fahmi menanggap cuitan politikus Partai Gerindra Fadli Zon ihwal pemberian saran agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkantor di Papua tak perlu ditanggapi serius. Menurutnya, ide tersebut adalah sesuatu yang ‘genit’.

“Saya pikir ide genit seperti itu tidak perlu ditanggapi dengan serius,” katanya ketika dihubungi, Selasa (1/12/2020).

Dia mengatakan, saran agar Panglima TNI berkantor di Papua, malah akan berdampak buruk. Menurutnya, Organisasi Papua Merdeka atau OPM akan merasa dibesarkan jika Panglima sampai berkantor di sana.

“Kehadiran Panglima TNI sampai berkantor di Papua justru akan makin membesarkan OPM,” tuturnya.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menyarankan agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk berkantor di Papua. Saran tersebut disampaikan Fadli menyikapi kemungkinan adanya aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember.

Dengan berkantor di sana, kata Fadli, Panglima TNI dapat memantau langsung dan mengendalikan situasi di Papua. Hal tersebut disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya, @fadlizon, Senin (30/11/2020).

“Biasanya pada 1 Desember ada peringatan OPM mereka dan yang menginginkan Papua merdeka. Saya sarankan Panglima TNI ke Papua dan memantau langsung dan mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius “NKRI Harga Mati”,” kata Fadli.(Sindonews)

Post Views: 158

admin

Related Posts

The dangerous of growing miiliterization for Indonesia democracy
The dangerous of growing miiliterization for Indonesia democracy

KN. Time has passed since the House of Representatives passed the revision of the controversial Indonesian Military (TNI) Law, leading to nationwide civic unrest. Demonstrators have demanded that the government…

Continue reading
Adakah dwi fungsi TNI?
Adakah dwi fungsi TNI?

KN. Pasal 30 ayat (3) & (4) UUD 2002 : ….. TNI : “Keutuhan & Kedaulatan Negara”…… Polri : Kamtibmas. Generasi Muda :….. Narkotika, ancaman yg bisa hancurkan Negara. Ada…

Continue reading

Kabar Buruh

1
15 Januari………buruh unjuk rasa lagi
15 Januari………buruh unjuk rasa lagi
2
Buruh kembali aksi di depan Istana 8 Januari 2026. Ini tuntutanya
Buruh kembali aksi di depan Istana 8 Januari 2026. Ini tuntutanya
3
Partai Buruh Tegaskan Penolakan Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Partai Buruh Tegaskan Penolakan Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
4
Ribuan Buruh DKI dan Jawa Barat Aksi Besar-Besaran 8 Januari 2026 di Istana Negara atau DPR RI
Ribuan Buruh DKI dan Jawa Barat Aksi Besar-Besaran 8 Januari 2026 di Istana Negara atau DPR RI
5
Hormati Penetapan UMP 2026, Namun Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan Nyata
Hormati Penetapan UMP 2026, Namun Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan Nyata
6
Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi 2 hari berturut-turut 29 dan 30 Desember 2026 di Istana Negara Jakarta
Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi 2 hari berturut-turut 29 dan 30 Desember 2026 di Istana Negara Jakarta