adminStramed, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanggapi adanya dugaan monopoli perusahaan freight forwarding (jasa pengangkutan dan pengiriman) ekspor bibit bening lobster (BBL) yang tengah diteliti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Staf Khusus Menteri KKP, Andreau Pribadi, mengatakan pihak kementerian tidak pernah melakukan penunjukan terhadap perusahaan logistik tertentu.
“Kesepakatan terkait perusahaan logistik dengan eksportir merupakan kesepakatan dari Pelobi (Perkumpulan Lobster Indonesia), yaitu perkumpulan yang mewadahi perusahaan-perusahaan eksportir,” ujar Andreau saat dihubungi Tempo, Jumat, 13 November 2020.
Titiknya pun diatur melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perbuatan ini disinyalir membuat tarif ekspor menjadi mahal.
Andreau mengatakan, sejak Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur ekspor bibit lobster terbit, KKP mendata sudah ada beberapa perusahaan logistik yang tertarik menawarkan jasa pengiriman.
Perusahaan-perusahaan itu memaparkan detail proses pengiriman BBL dari bandara dari balai karantina.
Di samping itu, KKP telah merekomendasikan enam bandara sebagai titik awal pengiriman lobster. Rekomendasi termaktub dalam Surat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Nomor 37 Tahun 2020.
Keenam bandara yang disebutkan dalam surat tersebut merupakan bandara di Cengkareng, Surabaya, Bali, Lombok, Makassar, dan Medan.
Ihwal adanya dugaan monopoli yang melibatkan satu badan usaha, Andreau pun menampik. Ia mengatakan saat ini sudah ada satu perusahaan logistik pengiriman BBL yang beroperasi di Surabaya. Perusahaan tersebut, kata Andreau, adalah entitas yang berbeda dengan badan usaha yang melayani pengiriman BBL dari Jakarta.
“KKP full memantau dan memastikan proses di bawah benar-benar terjaga dan mengikuti prosedur,” ucapnya.(Tempo)
