TNI AL membongkar pagar laut karena diperintah Presiden

KN. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memastikan akan melanjutkan proses pembongkaran pagar bambu yang melintas sepanjang sekitar 30 kilometer (km) di kawasan pesisir pantai utara di Kabupaten Tangerang, Banten. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan otoritasnya melalui TNI Angkatan Laut (AL) diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut itu.

Pernyataan Jenderal Agus tersebut, merespons Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ‘protes’ dengan pembongkaran pagar laut tersebut karena masih dalam penyidikan.

Jenderal Agus menegaskan, pengerahan prajurit TNI-AL akan secepatnya meratakan pagar laut yang hingga kini tak terang siapa pihak di balik pembangunannya.

TNI AL pada Sabtu (18/1/2025) mengerahkan sekitar 600 prajurit TNI AL dari satuan Marinir untuk membongkar pagar laut yang berada di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Pembongkaran dengan cara manual tersebut turut melibatkan masyarakat, dan nelayan.

Namun dalam pembongkaran tahap pertama itu, pencabutan pancang-pancang bambu pemagaran laut tersebut baru dilakukan sepanjang 2 Km. Sementara pagar laut yang menguasai kawasan tersebut menjorok sampai radius 30-an Km ke perairan.

Pembongkaran pagar laut tersebut, pun dilakukan karena selama ini, tak terang tentang siapa yang melakukan pemagaran, dan pihak mana yang mengambil kepentingan dalam aksi penguasaan atas laut tersebut. KKP belakangan memastikan pagar laut tersebut tak berizin. Sehingga kementerian tersebut melakukan penyegelan.

  • Related Posts

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *