Wali Nanggroe Ajak Ulama dan Umara Bersatu Bangun Masa Depan Aceh

KN-BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menyerukan penguatan persatuan di seluruh elemen masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Pesan ini disampaikan beliau saat menerima audiensi perwakilan ulama muda Aceh di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu (22/4/2026).

​Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan pandangan antara tokoh adat, agama, dan pemerintahan.

​Sinergi Tiga Pilar: Umara, Ulama, dan Tokoh Masyarakat

​Dalam arahannya, Wali Nanggroe menekankan bahwa masa depan Aceh sangat bergantung pada keharmonisan tiga pilar utama kepemimpinan di daerah.

​“Kita semua agar dapat bersatu, baik itu umara (pemerintah), ulama, maupun tokoh masyarakat, untuk membangun Aceh di masa yang akan datang,” tegas Wali Nanggroe.

​Hadir mendampingi Wali Nanggroe dalam pertemuan tersebut, Anggota Majelis Tuha Peut Jufri Hasanuddin dan Staf Khusus Prof. Dr. Rustam Effendi.

​Rencana Silaturahmi Akbar Ulama Muda

​Delegasi ulama muda yang dipimpin oleh Abu Yusri Wali, bersama sejumlah tokoh seperti Abi Hamdani dan Tgk. Halimi Mahmud, menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat sang Wali. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta bimbingan terkait rencana penyelenggaraan silaturahmi lintas sektoral.

  • Tujuan Kegiatan: Mempererat hubungan antara pemerintah, ulama, dan masyarakat.
  • Harapan: Kehadiran Wali Nanggroe sebagai figur pemersatu dan penengah yang independen.

​”Kami datang untuk meminta nasihat, saran, dan pandangan agar rencana silaturahmi ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga sangat berharap kehadiran Wali Nanggroe sebagai tokoh pemersatu masyarakat Aceh,” ujar Abu Yusri Wali.

​Peran Strategis Lembaga Wali Nanggroe

​Abu Yusri menambahkan bahwa posisi Wali Nanggroe sangat sentral bagi masyarakat Aceh. Sebagai lembaga yang mencakup aspek keagamaan, adat, hingga pemerintahan, Wali Nanggroe dianggap sebagai simbol stabilitas dan persatuan daerah.

​Menanggapi inisiatif tersebut, Wali Nanggroe menyatakan dukungan penuh. Beliau berharap kegiatan silaturahmi yang direncanakan dapat menjadi wadah konkret untuk merumuskan kemajuan Aceh dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.

  • Related Posts

    TIDAK ADA YANG KEBAL HUKUM DI NKRI : SOPIR, MASINIS, NAHKODA, PILOT KLO TERJADI ACCIDENT SETELAH INVESTIGASI TERJADI TINDAK PIDANA HARUS DIHUKUM KARENA MERUGIKAN ORANG LAIN DAN NEGARA SETUJU 1000%

    Ditulis dan disajikan oleh SUBANDI PARTO SH MH MBA/Marsekal Muda TNI Purn AAU’69 Bogowonto. KN-JAKARTA, MARI KITA BEDAH BERSAMA ​Ini prinsip dasar negara hukum. Kalau dilanggar, hancur semua tatanan. ​BEDAH…

    Matrikulasi KPK di Manado, KPK Pertajam Pemahaman  Soal Pentingnya Literasi Gratifikasi

    KN-MANADO — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan krusialnya peran pers dalam mengawal transparansi anggaran hingga mencegah praktik korupsi sejak lini perencanaan. Hal tersebut mengemuka dalam agenda Matrikulasi Pemberantasan Korupsi…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *