Glembert
KN. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2025 melambat ke 4,87% secara tahunan. Bila dibandingkan dengan kuartal IV-2024, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2025 tercatat menurun dari 5,02% ke 4,87% secara tahunan.
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terkontraksi sebesar 0,98% dibandingkan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02% secara tahunan. BPS melaporkan dari 153,05 juta pasar tenaga kerja, sebanyak 7,28 juta di antaranya menganggur. Angka ini naik sebanyak 83,45 ribu jika dibandingkan Februari 2024.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan dalam paparannya kepada Komisi IX DPR menyampaikan sejak Januari hingga 23 April 2025, sedikitnya 24.036 orang telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut angka itu sudah mencapai sepertiga dari total PHK sepanjang 2024 yang berjumlah 77.965 orang.
Industri pengolahan menjadi sektor dengan PHK terbanyak, yakni mencapai 16.800 orang. Secara wilayah, Jawa Tengah mencatatkan angka PHK tertinggi, yakni sebesar 10.677 orang, diikuti Riau sebanyak 3.530 orang, dan Jakarta dengan 2.650 orang.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan banyak negara, terutama anggota G20 dan kawasan ASEAN yang mayoritas laju perekonomiannya lebih lambat dari Indonesia.
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong konsumsi pemerintah di sisa tahun ini untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Hal itu seiring dengan selesainya proses administrasi realokasi anggaran dan pembukaan blokir anggaran oleh Kementerian Keuangan.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri pengolahan non-migas mengalami peningkatan dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional, yang tercermin dari catatan pada kuartal-I tahun 2025 sebesar 17,50%. Capaian ini naik dibanding periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 17,47%, dan lebih tinggi dari sumbangsih sepanjang tahun 2024 yang berada di angka 17,16%.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi para pelaku industri non-migas. Kinerja positif ini merupakan wujud nyata dari resiliensi dan daya saing industri nasional di tengah gejolak dampak ekonomi global dan banjir produk impor murah di pasar domestik.
Dibandingkan dengan kuartal II-2022 pasca COVID-19, kontribusi ekonomi industri pengolahan nonmigas memiliki tren meningkat sampai dengan triwulan I-2025 ini.
Menurut Agus, salah satu strategi utama yang terus dipacu untuk lebih menguatkan rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, antara lain melalui kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diwujudkan dalam kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Selain itu, lanjut Agus, hilirisasi adalah kunci untuk mengubah paradigma ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini terbukti memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional di antaranya membuka lapangan kerja, memperluas investasi, dan meningkatkan nilai ekspor.
Bahkan, menurut data World Bank, terjadinya peningkatan Manufacturing Value Added (MVA) juga turut berdampak pada posisi Indonesia masuk ke dalam negara manufaktur global. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk di posisi 12 besar dalam Manufacturing Countries by Value Added di dunia.
Tren MVA selalu naik sejak tahun 2019-2023 kecuali pada masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Untuk terus memacu value added ini perlu kebijakan yang strategis, pro-bisnis dan pro-investasi sehingga industri manufaktur kita semakin berdaya saing di kancah global, tambahnya.
Merujuk data World Bank, MVA sektor manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai US$ 255,96 miliar atau meningkat 36,4% dibanding tahun 2022 sebesar US$ 241,87 miliar.
Angka di tahun 2023 tersebut merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan dalam perekonomian nasional. Untuk output dan global value, Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya seperti Inggris, Rusia, dan Prancis.
Sementara itu, BPS mencatat, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,31 persen pada triwulan I-2025. Adapun sektor-sektor yang menjadi penopang kinerja industri manufaktur pada periode tersebut, antara lain industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 6,04 persen. Hal ini didukung oleh permintaan yang cukup tinggi selama Ramadan dan Idulfitri.
Selanjutnya, disokong oleh kinerja industri logam dasar yang tumbuh sebesar 14,47%, sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja.
Selain itu, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang tumbuh sebesar 6,95% karena didorong oleh peningkatan peningkatan permintaan domestik pada momen Ramadan dan Idulfitri, serta peningkatan ekspor.
Pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar menilai laporan dari Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen rakyat Indonesia masih tergolong miskin adalah fakta sebenarnya. Data ini dinilai lebih realistis dari data terbitan Badan Pusat Stastistik (BPS).
Ia pun heran dengan standar ganda pemerintah. Di satu sisi sering koar-koar Indonesia masuk ke negara berpendapatan menengah, tetapi untuk batas kemiskinan masih menggunakan indikator masyarakat miskin.
Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat dari kelompok menengah bawah yang ‘turun kelas’ dan tergelincir ke kelompok miskin rentan. Jadi, kata dia, meskipun pemerintah mengklaim secara agregat angka kemiskinan ekstrem menurun, namun populasi miskin rentan (vulnerable poor) justru makin membengkak.
Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 60,3 persen dari total penduduk pada 2024. Di mana, rakyat Indonesia disebut miskin dihitung berdasarkan standar ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.
Nah, ambang batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah-atas ditetapkan pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Kalau dirupiahkan dengan nilai tukar alias kurs Rp16.829.US$, angka itu setara Rp115.278/hari. Jadi, orang Indonesia yang pengeluarannya kurang dari Rp155 ribu/hari, menurut Bank Dunia, masuk ketegori miskin alias duafa.
Pertimbangan Bank Dunia mengunakan standar ini, karena Indonesia masuk dalam kelas negara berpendapatan menengah-atas sejak 2023. Di mana, gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto Indoneia mencapai US$4.580 per kapita. Jumlah duafa di Indonesia pada 2024 adalah tertinggi kedua di Asia Tenggara. Juara pertama diduduki Laos dengan jumlah penduduk miskin sebesar 68,5 persen. Bak bumi dan langit jika disandingkan dengan Malaysia (1,3 persen), Thailand (7,1 persen), Vietnam (18,2 persen), atau Filipina (50,6 persen).
Unit Kerja Kepala Statistik Bidang Media dan Komunikasi (UKK Media) BPS, Eko Rahmadian mengatakan perbedaan angka itu tidak saling bertentangan meski terlihat berbeda cukup besar. Perbedaan disebut muncul karena adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan untuk tujuan yang berbeda. Eko menjelaskan bahwa Bank Dunia memiliki tiga standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antar negara, yaitu international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem (US$ 2,15 per kapita per hari), US$ 3,65 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income), dan US$ 6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).
Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antar negara. Nilai dolar AS yang digunakan bukan kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli di mana US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp 5.993,03.
Angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3% disebut diperoleh dari estimasi tingkat kemiskinan dengan menggunakan standar sebesar US$ 6,85 PPP yang disusun berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan berdasarkan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik. Bank Dunia juga menyarankan agar setiap negara menghitung garis kemiskinan nasional (National Poverty Line) masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara.
Jika standar kemiskinan global Bank Dunia diterapkan, Eko menilai akan menghasilkan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. BPS sendiri mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN).
Lebih lanjut dijelaskan, komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng dan sayur sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Sementara itu, komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.
Garis kemiskinan Indonesia dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun.
Pada 2024 Susenas dilaksanakan pada Maret dengan cakupan 345.000 rumah tangga di seluruh Indonesia dan pada September dengan cakupan 76.310 rumah tangga. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif.
Oleh karena itu, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS diklaim dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan.
Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp 595.242 per bulan. Perlu diperhatikan bahwa konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang di mana rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota rumah tangga sehingga garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp 2.803.590 per bulan.
Garis kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi, sebab garis kemiskinan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin untuk setiap provinsi berbeda. Sebagai contoh garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta mencapai Rp 4.238.886, di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 3.102.215 dan di Lampung sebesar Rp 2.821.375.
Secara mikro, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang per orang. Sebagai contoh, di DKI Jakarta garis kemiskinan per kapita pada September 2024 adalah Rp 846.085 per bulan. Jika ada satu rumah tangga dengan lima anggota (ayah, ibu, dan tiga balita), maka tidak tepat jika diasumsikan bahwa kebutuhan atau pengeluaran ayah sama dengan balita.
Dengan memahami konsep garis kemiskinan yang benar, kata Eko, kemiskinan tidak dapat diterjemahkan sebagai pendapatan per orang dan tidak bisa diartikan sebagai gaji Rp 20 ribu/hari bukan orang miskin. Selain itu, penduduk yang berada di atas garis kemiskinan (GK) disebut belum tentu otomatis tergolong sejahtera atau kaya.
Di atas kelompok miskin, terdapat kelompok rentan miskin (1,0-1,5 x GK), kelompok menuju kelas menengah (1,5-3,5 GK), kelas menengah (3,5-17 x GK) dan kelas atas (17 x GK). Kondisi September 2024, persentase kelompok miskin adalah 8,57% (24,06 juta jiwa); kelompok rentan miskin 24,42% (68,51 juta jiwa); kelompok menuju kelas menengah 49,29% (138,31 juta jiwa); kelas menengah 17,25% (48,41 juta jiwa); dan kelas atas 0,46% (1,29 juta jiwa).
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menganalisis dampak negatif dari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus skema outsourcing. Langkah ini, bisa dijadikan alasan perusahaan melakukan efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dia mengatakan, skema outsourcing memang seharusnya sudah dihilangkan sejak lama karena sistem ini hanya menguntungkan pihak Perusahaan. Sistem ini membolehkan perusahaan memberi upah murah, buruh dibayar harian tanpa memberikan perlindungan sosial. Ketika dihapus, tutur dia, berpotensi dijadikan dalih untuk melakukan efisiensi.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Universitas Indonesia (LPEM-UI), Teuku Riefky menyebut laporan Bank Dunia atau World Bank tentang 60,3 penduduk Indonesia masuk kategori miskin, menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.
Dia mengatakan, temuan Bank Dunia itu, cukup masuk akal. Saat ini, jumlah kelas menengah yang turun kelas di Indonesia, jumlahnya cukup besar.
Badan Riset dan Inovasi Nasional pernah menghitung adanya penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia. Pada 2019, jumlahnya mencapai 57,33 juta jiwa. Selanjutnya pada 2023, jumlah kelas menengah melorot menjadi 48,27 juta jiwa.
Laporan Bank Dunia juga menyebut, jumlah rakyat miskin di Indonesia tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara. Riefky menegaskan, tim ekonomi yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto, perlu segera mengambil kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja formal, serta menumbuhkan perekonomian berkualitas.
Laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook April 2025, mengumbar informasi yang tak mengenakkan kuping. Pada 2024, sebanyak 60,3 persen atau setara 172 juta penduduk Indonesia jatuh miskin. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, mencatat, jumlah penduduk miskin hanya 24,06 juta jiwa.
Rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia menjadi yang terburuk di banding negara-negara ASEAN. Bahkan, lebih buruk dibanding Timor Leste.
Mengutip catatan Bank Dunia atau World Bank dalam laporan berjudul Macro Poverty Outlook edisi April 2025, rasio penerimaan negara atau revenue ratio pada 2024 hanya sebesar 12,8%. Turun dibandingkan catatan pada 2022 yang sebesar 13,5%, dan 2023 sebesar 13,3%.
Pada 2025, Bank Dunia memperkirakan, revenues ratio Indonesia akan terpuruk menjadi sebesar 11,9%, namun, sedikit meningkat menjadi 12,3% pada 2026, dan terkerek ke level 12,4% pada 2027.
“Namun, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 0,4 poin persentase, mencapai 1,1% dari PDB pada bulan Februari di tengah harga komoditas yang menurun dan gangguan teknis dalam Coretax System. Hal ini menyebabkan defisit fiskal sebesar 0,1% dari PDB selama periode ini,” tulis Bank Dunia.
Bila dibanding Timor Leste, estimasi revenues ratio jauh tertinggal, karena negara tetangga Indonesia itu mampu mencapai 40,8% pada 2024 dan akan naik menjadi 41,2% pada 2025.
Sementara itu, dibanding negara-negara tetangga Asia Tenggara atau ASEAN, juga masih tertinggal. Misalnya, Kamboja mampu mencatatkan revenues ratio sebesar 15,2% pada 2025, dan masih akan stabil di level 15,2% pada 2025.
Lalu, Filipina sebesar 16,7% dan akan sedikit turun menjadi 16,2% pada 2025, Malaysia 16,8% menjadi 16,5%, Laos 18,2% menjadi 18,1%, Vietnam 18,4% menjadi 16,4%, Myanmar 20% menjadi 22%, dan Thailand 21,3% menjadi 21,2%.
Ekonom Gede Sandra menilai pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memperbaiki angka kemiskinan setelah Bank Dunia mengungkap 60,3 persen penduduk Indonesia masih tergolong miskin apabila dihitung sesuai standar batas kemiskinan negara berpendapatan menengah atas.
Sedangkan untuk mewujudkan target pertumbuhan 8 persen, menurut Gede perlu dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri dari pemerintahan periode lalu.
Selanjutnya, dia mengusulkan untuk melakukan reformasi agraria yang sejatinya untuk meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, menurutnya perlu adanya perbaikan ketimpangan kredit perbankan agar lebih banyak porsi kredit yang mengalir ke sektor koperasi dan UMKM.
“Perbaiki tata kelola SDA pertambangan sesuai skema bagi hasil 50:50 agar 50 persen profit bisnis bisa masuk menjadi penerimaan negara. Kemudian, restrukturisasi bunga surat utang negara atau bond untuk memperingan beban pembayaran utang APBN,” kata dia.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah juga perlu mengeksekusi pembangunan 2-3 juta rumah pertahun dengan benar dan serius tanpa membebani kelas pekerja.
Kemudian, percepat pembangunan Kilang Masela berikut industri petrokimia agar bisa dimulai pada 2026, bukan 2030 seperti rencana pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia Timur dan mengurangi impor produk petrokimia.
“Reindustrialisasi nasional dengan fokus pada industri manufaktur berbasis sumber daya perkebunan, pertanian, kehutanan, dan pertanian. Kembangkan juga pariwisata nasional dengan mencetak Bali-Bali baru di destinasi unggulan,” ucapnya.
Hal lain yang harus disoroti dalam mengentaskan kemiskinan adalah menghapuskan kuota impor pangan (non-padi), dengan menggantinya ke tarif agar harga pangan turun sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
World Bank atau Bank Dunia tak hanya menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memasuki tren ‘rebah’ pada tahun ini. Suburnya jumlah orang miskin di Indoneia pun jadi atensi lembaga keuangan global ini.
Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 60,3 persen dari total penduduk pada 2024. Di mana, rakyat Indonesia disebut miskin dihitung berdasarkan standar ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.
Nah, ambang batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah-atas ditetapkan pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Kalau dirupiahkan dengan nilai tukar alias kurs Rp16.829.US$, angka itu setara Rp115.278/hari.
Jadi, orang Indonesia yang pengeluarannya kurang dari Rp155 ribu.hari, menurut Bank Dunia, masuk ketegori miskin alias duafa.
Pertimbangan Bank Dunia mengunakan standar ini, karena Indonesia masuk dalam kelas negara berpendapatan menengah-atas sejak 2023. Di mana, gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto Indoneia mencapai US$4.580 per kapita.
Bank Dunia menetapkan sebuah negara menjadi negara berpendapatan menengah-atas, jika GNI-nya berada di kisaran US$4.466 hingga US$13.845 per kapita. Sehingga betul jika Bank Dunia memasukkan Indonesia di kelas negara berpendapatan menengah-atas.
Sedangkan jumlah penduduk Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai 285,1 juta jiwa pada 2024. Jika dikalikan 60,3 persen, setara dengan 172 juta orang Indonesia masuk kelompok duafa.
Artinya, pada 2024, lebih dari separuh rakyat Indonesia masih bergelimang kekurangan. Tahun ini diperkirakan turun, namun tetap di atas 30 persen.
menurut Bank Dunia, tahun ini, persentasenya kemiskinan menjadi 58,7 persen. Kemudian turun lagi 7,2 persen menjadi 51,5 persen pada 2026. Namun naik pada 2027 menjadi 55,5 persen.
Yang bikin sedih, jumlah duafa di Indonesia pada 2024 adalah tertinggi kedua di Asia Tenggara. Juara pertama diduduki Laos dengan jumlah penduduk miskin sebesar 68,5 persen. Bak bumi dan langit jika disandingkan dengan Malaysia (1,3 persen), Thailand (7,1 persen), Vietnam (18,2 persen), atau Filipina (50,6 persen).
Menariknya, data Bank Dunia sangat berbeda dengan BPS yang mencatat kemiskinan per September 2024 hanya 24,06 juta orang. Atau hanya 8,57 persen dari total jumlah penduduk.
Lembaga statistik pelat merah ini, menyebut angka kemiskinan September 2024 sebagai yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Turun 0,46 basis poin dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 9,03 persen. Setara 25,22 juta orang.
Para ekonom memprediksi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan meningkat pada tahun ini. Seiring dengan hal tersebut, pelemahan daya beli masyarakat menengah ke bawah berpotensi berlanjut. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memperkirakan gelombang PHK masih akan meningkat. Hal ini mengacu pada proyeksi tingkat pengangguran dari Dana Moneter Internasional (IMF). IMF memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan meningkat dari 4,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024 menjadi 5 persen pada 2025.
Tren kenaikan pengangguran di Indonesia masih akan berlanjut pada 2026 menjadi 5,1 persen. Lalu kemudian cenderung stagnan di kisaran 5-5,1 persen hingga 2030.
Menurutnya, tingginya tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi tidak dapat menciptakan lapangan usaha baru. Sedangkan struktur perekonomian Indonesia masih terlalu bergantung pada sektor informal dan padat karya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan, pasar ketenagakerjaan Indonesia pada 2025 masih akan diwarnai oleh maraknya PHK.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) pada Maret 2025 yang sebesar 100,3 mengalami degradasi sejak Januari 2025 yang sebesar 107,7. Turunnya IKLK ini mengindikasikan bahwa semakin sedikit atau semakin sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Terlebih pada Maret lalu, kelompok pengeluaran dengan IKLK yang rendah terjadi pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp 2-5 juta atau masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan indeks di bawah 100 atau batas optimis.
Piter menjelaskan, tingginya gelombang PHK dan minimnya ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pelemahan daya beli masyarakat yang akan berlanjut ke depannya. Namun, dia menekankan, penurunan daya beli tersebut terlihat terutama terjadi pada kelas menengah, sedangkan daya beli kelas atas masih baik-baik saja. Bahkan, menurutnya, kelompok kaya bisa jadi semakin kaya meski kondisi pasar tenaga kerja sedang bermasalah.
Bank Dunia melihat pertumbuhan konsumsi swasta akan tetap tangguh, dengan sedikit moderasi karena kurangnya pekerjaan berkualitas. Dengan permintaan yang berkelanjutan, tingkat kemiskinan, yang diukur pada batasan negara berpendapatan rendah atau lower middle-income country (LMIC), diproyeksikan akan turun menjadi 11,5% pada tahun 2027. Kesenjangan output yang positif akan memicu inflasi, yang diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia.
“Pengeluaran diproyeksikan untuk mengakomodasi program-program prioritas baru, meningkatkan defisit fiskal menjadi 2,7% dari PDB. Pengeluaran akan bergeser lebih jauh ke arah pengeluaran sosial, termasuk Program Makan Bergizi yang baru,” tulis Bank Dunia.
Sementara itu, utang Indonesia akan stabil pada sekitar 41% dari PDB, dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi mendorong pembayaran bunga menjadi 19% dari total pendapatan. Di tengah kondisi keuangan global yang restriktif dan langkah-langkah kebijakan perdagangan, defisit transaksi berjalan diproyeksikan akan melebar menjadi 1,7% dari PDB pada tahun 2027 di bawah tingkat sebelum pandemi.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) Ismail Mandry mengungkapkan, kebijakan tarif tinggi yang ditetapkan Amerika Serikat (AS) terhadap produk baja impor, tidak secara langsung mengguncang industri baja nasional. Dia pun mengingatkan ada ancaman besar yang mengintai dari gelombang dumping komoditas baja asal China yang bisa menyerbu pasar Indonesia.
Meski demikian, ia menegaskan, dampak besar justru datang dari reaksi China terhadap kebijakan tersebut. Ismail menyebutkan, “Yang menjadi persoalan adalah dampak dari kebijakan AS terhadap pemerintah China. Ini yang menjadi persoalan besar untuk kami.”
Ia menjelaskan, industri baja nasional saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 50-60% kebutuhan domestik, dari total produksi baja nasional sekitar 17 hingga 18 juta ton per tahun. Dengan kapasitas produksi nasional yang masih “menganggur” hampir 50%, serbuan produk baja China bisa menjadi ancaman serius.
“Bayangkan kalau mereka nggak bisa ekspor ke Amerika. Kapasitas atau produk Cina di tahun 2023 sampai 2024 itu 1,2 miliar ton. Kita cuma 20 juta ton per tahun,” ujarnya.
Saat ditanya berapa besar ekspor baja China ke Amerika Serikat, Ismail menjawab, “Itu sampai 35% ekspor baja China ke AS.”
Menurutnya, angka ini sangat besar, sehingga jika pasar Amerika tertutup, China akan mencari pasar lain untuk membuang kelebihan produksinya, termasuk ke Indonesia.
Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas menilai, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) tidak mendesak untuk direvisi. Pernyataan ini disampaikan Anwar saat dimintai tanggapan terkait wacana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk merevisi UU, menyusul sejumlah peristiwa perbuatan ormas yang meresahkan masyarakat.
Menurut Anwar, banyak ormas yang meresahkan karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, jika pekerjaan dan hidup anggota ormas layak, mereka tidak akan membuat onar. Karena itu, dia berharap pemerintah membuka lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Ia juga memandang, sebagus apapun produk hukum, jika masyarakat kesulitan mencari pekerjaan yang layak, masalah-masalah seperti ormas yang membuat resah akan terus berulang.
Beberapa waktu sebelumnya, tindakan sejumlah ormas di berbagai daerah membuat publik resah. Mereka melakukan pungutan liar (pungli) hingga aksi premanisme. Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, pada Maret lalu juga mengeluhkan tindakan ormas yang memungut bayaran dari perusahaan. Ia kemudian menyebut bahwa tindakan memaksa oleh ormas itu mengakibatkan investasi senilai triliunan rupiah batal masuk ke Indonesia. Menanggapi situasi ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai bahwa tindakan banyak ormas telah melewati batas.
Ia kemudian menyebut bahwa UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas mungkin perlu direvisi sehingga kelompok itu bisa diawasi secara ketat.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas perlu dicermati dan disikapi dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia. “Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya,” kata Pigai.
Natalius Pigai juga turut merespons terkait dengan adanya aktivitas sejumlah ormas yang meresahkan masyarakat. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan dalam aktivitas ormas. Natalius yakin pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dibentuk secara subjektif untuk membubarkan beberapa ormas. Hal tersebut, kata dia, menimbulkan masalah karena mengunci keran demokrasi di Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengeluarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 pada satuan pendidikan. Salah satu temuannya adalah sebanyak 22,13 persen satuan pendidikan terindikasi melakukan kecurangan dalam akreditasi sekolah.
KPK menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan peningkatan transparansi dalam proses akreditasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih alnjut mengenai temuan tersebut.
Kendati demikian, ia menegaskan jika Kemendikdasmen tidak akan cuci tangan. Abdul Mu’ti mengatakan jika masalah ini merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, perlu diselesaikan dengan bersinergi antara satu dengan yang lain.
Mendikdasmen mengatakan jika masalah ini akan diselesaikan dengan komunikasi dan kerja sama. Kemendikdasmen juga akan menggandeng Komisi X DPR.
admin
