Glembert
KN. Keinginan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanpa defisit agaknya bakal jadi angan-angan. Alih-alih angkanya turun pada tahun depan, Kementerian Keuangan menaikkan defisit APBN 2026 menjadi 2,68 persen dari produk domestik bruto.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat setuju atas proposal pemerintah yang diajukan Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Indonesia dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 tentang APBN pada 18 September 2025. DPR setuju menaikkan defisit dari rancangan awal 2,48 persen.
Angka defisit 2,48 persen diutarakan Prabowo saat menyampaikan nota keuangan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 15 Agustus 2025. Saat berpidato, Prabowo mengatakan, “Suatu saat saya ingin berdiri di majelis ini menyampaikan bahwa kita punya APBN yang tak ada defisitnya sama sekali. Entah itu 2027, entah 2028.”
Secara angka, rasio 2,48 persen setara dengan Rp 638,8 triliun. Dengan naik menjadi 2,68 persen, angkanya menjadi Rp 689,1 triliun. Menurut Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, penambahan belanja pemerintah sebesar Rp 56,2 triliun berasal dari tambahan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 43 triliun dan sisanya kenaikan belanja pemerintah pusat.
Dengan begitu, belanja pemerintah tahun depan naik menjadi Rp 3.842,7 triliun dibanding proposal yang dibawa Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR. Sementara itu penerimaan negara hanya naik Rp 5,9 triliun menjadi Rp 3.153,6 triliun.
Angka-angka baru dalam APBN ini akan dibawa Badan Anggaran ke sidang paripurna DPR pada 23 September 2025.
Menurut Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, komisi-komisi DPR merekomendasikan penambahan dana TKD. Mereka mencermati protes yang meluas di daerah akibat pemotongan dana hak pemerintah daerah itu.
Akibat pemotongan dana transfer daerah, pemerintah daerah potong kompas menaikkan tarif. Demonstrasi besar di Pati, Jawa Tengah, adalah penolakan kebijakan Bupati Sudewo yang hendak menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 250 persen.
Selama ini dana TKD menjadi andalan menambah pendapatan asli daerah. Ketika tahun ini pemerintah pusat memotong dana TKD Rp 269 triliun menjadi Rp 650 triliun, pemerintah daerah kelimpungan membiayai program mereka. Pemotongan dana TKD itu dialokasikan untuk membiayai program prioritas Prabowo, seperti makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Karena pemerintah ngotot menjalankan program prioritas, tahun depan belanja pemerintah juga bertambah. “Karena itu ada penyesuaian defisit,” kata Said. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah akan menutup kenaikan defisit melalui penerbitan surat utang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan defisit maksimal 3 persen PDB.
Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Muhammad Rizal Taufikurahman menilai keputusan menaikkan dana TKD dan program populis pada 2026 menunjukkan pemerintah memilih ekspansi jangka pendek dibanding konsolidasi fiskal. “Pembayaran bunga dan utang akan makin besar,” kata Rizal kepada Tempo, Jumat, 19 September 2025.
Tahun depan pemerintah harus membayar bunga utang hampir Rp 600 triliun dan pokok Rp 800 triliun. Ditambah defisit baru, pembiayaan anggaran dalam RAPBN 2026 pun naik dari Rp 638,8 triliun menjadi Rp 681 triliun.
Dampaknya, menurut Rizal, hal itu akan menekan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN). Di sisi lain, defisit yang naik menyebabkan kapasitas APBN merespons gejolak, seperti harga komoditas, iklim, atau guncangan global, makin terbatas.
Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menuturkan kenaikan defisit juga bisa menekan biaya dana dan ruang kredit swasta. Apalagi jika pemerintah menarik utang baru dengan SBN bertenor pendek. “Risiko crowding out pun akan meningkat,” ujarnya.
Akibatnya, investor akan meminta keuntungan atau premi risiko yang lebih besar. Apalagi jika kebijakan pemerintah tidak konsisten menggairahkan ekonomi, tidak efisien, dan proyek-proyek yang memacu pertumbuhan lambat dieksekusi. Biaya utang pemerintah menjadi lebih mahal, yang berdampak anggaran negara makin banyak tersedot.
Menurut Syafruddin, kenaikan defisit merupakan imbas penerimaan negara yang belum pulih sejak masa pandemi. Basis pajak masih sempit dan belum optimalnya kepatuhan setelah transisi ke sistem Coretax menjadi sebab utama.
Menurut ekonom senior Indef University, Didin Damanhuri, dengan kenaikan defisit, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam belanja untuk membiayai program prioritas Prabowo. Makan bergizi gratis, kata Didin, perlu lebih selektif dan melibatkan usaha kecil serta menengah agar belanja proyek ini mendorong ekonomi di daerah.
Menurut Didin, penarikan uang negara Rp 200 triliun di rekening Bank Indonesia juga mesti fokus pada proyek padat karya serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah menarik uang negara itu dan menempatkan di bank-bank milik negara untuk menambah kredit. Tujuannya agar sektor riil bergerak.
Masalahnya, perbankan sedang kelebihan likuiditas. Angka loan-to-deposit ratio perbankan tahun ini sebesar 86,4 persen. Artinya, perbankan sudah cukup menyalurkan kredit. Industri bahkan tak menarik dana kredit karena daya beli masyarakat sedang turun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kenaikan defisit tak masalah karena masih di bawah batas 3 persen yang diatur undang-undang. “Enggak usah takut, kami tetap hati-hati,” ujarnya. (Tempo.co)
admin
