admin
KN-JAKARTA, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan evaluasi kritis terkait kondisi ketenagakerjaan nasional dalam konferensi pers daring, Jumat (13/3/2026). Ada empat isu krusial yang disoroti, mulai dari pelanggaran pembayaran THR hingga ancaman PHK akibat ketegangan geopolitik global.
25 Ribu Buruh Belum Terima THR
Berdasarkan laporan Posko Orange, tercatat lebih dari 25.000 buruh belum menerima THR meskipun sudah melewati tenggat H-7. Beberapa perusahaan yang disorot antara lain PT Wiska (Bandung), PT Riki Spotindo (Bogor), dan PT Amos Indah Indonesia (Jakarta).
- Modus: Pengusaha meliburkan buruh atau memutus kontrak menjelang hari raya untuk menghindari kewajiban.
- Tuntutan: KSPI meminta Presiden Prabowo Subianto menindak tegas pengusaha nakal dan menghentikan “retorika” tanpa aksi nyata dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Tolak Impor 105 Ribu Mobil Pick-up dari India
Said Iqbal mendesak pemerintah menghentikan rencana impor 105.000 mobil pick-up. Menurutnya, jika pesanan tersebut dialihkan ke pabrikan dalam negeri (seperti Hino, Suzuki, atau Mitsubishi), Indonesia bisa menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja baru.
”Jangan hanya melihat harga murah. Impor membuat rupiah tertekan dan menghilangkan kesempatan kerja bagi buruh lokal,” tegas Iqbal.
Kritik RUU Ketenagakerjaan dan RUU PPRT
Partai Buruh mengapresiasi langkah DPR terkait RUU PPRT, namun mengkritik keras lambatnya pembahasan RUU Ketenagakerjaan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/2024. Ia menuding pemerintah lebih cepat merespons tekanan asing dibanding menjalankan perintah MK untuk menghapus outsourcing dan upah murah.
Potensi PHK Massal Akibat Perang
KSPI memperingatkan adanya potensi PHK terhadap ratusan ribu buruh di sektor padat karya (tekstil, makanan, sepatu) jika konflik Iran-Amerika-Israel berkepanjangan. Lonjakan harga minyak dunia dan bahan baku impor diprediksi akan memaksa perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran.
Rencana Aksi
Sebagai bentuk protes, KSPI dan Partai Buruh akan menggelar dua gelombang aksi:
- H-2 Lebaran: Aksi di Kantor Kemenaker fokus pada isu THR dan BHR Ojek Online (Ojol).
- H+10 Lebaran: Aksi nasional besar-besaran di depan Gedung DPR RI dan 38 provinsi yang melibatkan puluhan hingga ratusan ribu buruh.
