Gerakan Mahasiswa Hukum Jambi-Jakarta (GMHJJ) : KPK segera periksa politisi PKB dan Bupati Batanghari

KN. unjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Hukum Jambi-Jakarta (GMHJJ) ke KPK RI mempersoalkan kasus dugaan korupsi mark up anggaran pembelian tanah Islamic Center Batanghari-Jambi yang menyeret nama anggota DPR RI, Elpisina dari PKB dan Bupati Batanghari, M. Fadil Arief.  GMHJJ mendesak KPK memanggil dan memeriksa Bupati Batanghari dan Kadis Perkim dan Anggota DPR RI selaku penjual yaitu Elpisina. “Ada Permainan Dalam Pembelian Lahan Islamic Center Melalui Dinas (Perkim) Seluas 4,6 Hektar Senilai RP.6,2 Milyar, Diduga Modus Yang Dilakukan Dengan Menaikkan Harga Yang Sebelumnya Sudah Negosiasi Dengan Pihak Penjual,” tulisan dalam salah satu spanduk yang dibawa pengunjuk rasa.

Tuntutan GMHJJ adalah KPK RI segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi mark up anggaran pembelian lahan Islamic Center Batanghari-Jambi yang menyeret nama anggota DPR RI Elpisina dari PKB dan Bupati Batangjari M. Fadil Arief.

Korlap aksi menyampaikan, pihaknya masih percaya terhadap KPK agar segera mengusut kasus ini, sehingga menuntut lembaga antirasuah ini segera mengusut dugaan Mark Up anggaran terkait pembelian lahan islamic center di Kabupaten Batanghari, Jambi dan diduga pemilik tanah anggota DPR RI, Elpisina.

  • Related Posts

    Saiful Mujani: Di Masa Presiden Prabowo, Mayoritas Warga Takut Bicara Politik

    KN-Jakarta, Di masa pemerintahan Prabowo Subianto, mayoritas warga semakin takut bicara persoalan politik. Demikian hasil studi yang dikemukakan Professor Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bertajuk “Di Era Prabowo, Umumnya…

    Analisis Mayjen TNI (Purn) Prijanto: Perbedaan Filosofis Bab XII UUD 1945 dan UUD 2002

    KN-​JAKARTA – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga purnawirawan TNI, Mayjen TNI (Purn) Prijanto, menyoroti perbedaan mendasar antara muatan Bab XII UUD 1945 asli dengan hasil amandemen tahun 2002.…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *