Gerakan Mahasiswa Hukum Jambi-Jakarta (GMHJJ) : KPK segera periksa politisi PKB dan Bupati Batanghari

KN. unjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Hukum Jambi-Jakarta (GMHJJ) ke KPK RI mempersoalkan kasus dugaan korupsi mark up anggaran pembelian tanah Islamic Center Batanghari-Jambi yang menyeret nama anggota DPR RI, Elpisina dari PKB dan Bupati Batanghari, M. Fadil Arief.  GMHJJ mendesak KPK memanggil dan memeriksa Bupati Batanghari dan Kadis Perkim dan Anggota DPR RI selaku penjual yaitu Elpisina. “Ada Permainan Dalam Pembelian Lahan Islamic Center Melalui Dinas (Perkim) Seluas 4,6 Hektar Senilai RP.6,2 Milyar, Diduga Modus Yang Dilakukan Dengan Menaikkan Harga Yang Sebelumnya Sudah Negosiasi Dengan Pihak Penjual,” tulisan dalam salah satu spanduk yang dibawa pengunjuk rasa.

Tuntutan GMHJJ adalah KPK RI segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi mark up anggaran pembelian lahan Islamic Center Batanghari-Jambi yang menyeret nama anggota DPR RI Elpisina dari PKB dan Bupati Batangjari M. Fadil Arief.

Korlap aksi menyampaikan, pihaknya masih percaya terhadap KPK agar segera mengusut kasus ini, sehingga menuntut lembaga antirasuah ini segera mengusut dugaan Mark Up anggaran terkait pembelian lahan islamic center di Kabupaten Batanghari, Jambi dan diduga pemilik tanah anggota DPR RI, Elpisina.

  • Related Posts

    Buruh Menuntut Kenaikan Upah Minimum 7,5 hingga 9,5 Persen yang Diputuskan 1 November 2026 dan Revisi Permenaker No 07 Tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya Sesuai Undang-Undang yang Baru. Aksi di Nerbagai Daerah akan Digelar oleh KSPI

    KN-JAKARTA, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menyoroti tiga persoalan utama dalam konferensi pers, Selasa (13/10/2026): kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5–9,5 persen, pelaksanaan pembatasan pekerja alih daya…

    Sepekan Pasca-Sidak Presiden Prabowo, Nelayan Teluk Kelabat Dalam Gugat Menteri ESDM ke PTUN Jakarta

    KN-JAKARTA — Koalisi masyarakat sipil bersama para nelayan yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Senin (12/10/2026). Langkah hukum…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *