JK Minta ke Probowo Agar Segera Terima Bantuan Dari Luar Negeri.

KN. Ketika Jusuf Kalla menyebut banjir besar Aceh sebagai “tsunami kedua”, ia tidak sekadar mengukur skala bencana.

Ia sedang menegaskan bahwa tragedi ini telah melampaui batas lokal, menuntut pengakuan sebagai bencana nasional.

Dan ketika ia menambahkan bahwa “kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah”, ia sedang mengingatkan pemerintah bahwa solidaritas tidak boleh dibatasi oleh garis negara atau aturan administratif.

Karena Jusuf Kalla memimpin PMI, sedikit kita kilas balik sejarah Palang Merah dan jejak universalitas di dalamnya.

Sejak Jean-Henri Dunant menyaksikan ribuan tentara terluka di Solferino (1859), lahirlah gagasan bahwa korban perang tetap manusia, apa pun bendera yang mereka bela.

Dari pengalaman itu lahir Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan kemudian Konvensi Jenewa (1864), yang menjamin perlindungan bagi korban perang tanpa memandang pihak.

Palang Merah kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia yang mendirikan Palang Merah Indonesia (PMI) sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

Di negara-negara Islam, simbolnya berganti menjadi Bulan Sabit Merah, tetapi prinsipnya sama: netralitas, kemanusiaan, dan universalitas.

Bahkan di masa perang dunia, Palang Merah tetap menyalurkan bantuan lintas batas, menghubungkan keluarga, dan merawat tawanan.

Sejarah ini menegaskan satu hal: kemanusiaan tidak pernah tunduk pada batas wilayah.

Pernyataan JK mengandung dua lapisan kritik:

Status bencana nasional: Dengan menyebut banjir bandang dan tanah longsor lebih besar dari tsunami, ia menyoroti kelambanan pemerintah yang enggan menetapkan status bencana nasional. Padahal pengakuan itu penting untuk memobilisasi sumber daya maksimal.
Larangan bantuan asing: Dengan menegaskan bahwa kemanusiaan melampaui batas wilayah, JK mengingatkan bahwa menutup pintu bantuan internasional berarti melawan arus sejarah solidaritas global. Aceh pernah selamat berkat dunia pada 2004; kini pintu itu ditutup oleh kebijakan administratif.

Tentu saja apa yang disampaikan Jusuf Kalla sepenuhnya dari sudut pandang moral kemanusiaan, bukan sebagai oposisi.

Aceh selalu menjadi panggung moral dunia. Tsunami 2004 memperlihatkan bagaimana solidaritas internasional menyelamatkan sebuah bangsa. Kini, banjir 2025 kembali menuntut solidaritas, tetapi kali ini pemerintah pusat masih memilih menutup diri dan masih ingin memperlihatkan kegagahan sebagai sebuah bangsa besar, sebagaimana yang kerap kita dengar dari dulu.

Dengan menyebut banjir sebagai “tsunami kedua”, JK mengangkat tragedi ini ke level simbolik: sebuah ujian moral bagi bangsa. Apakah kita akan mengulang solidaritas yang pernah menyelamatkan Aceh, atau membiarkan penderitaan rakyat terkurung dalam batas administratif?

Sungguh, dihadapan bencana ini bukan soal harga diri bangsa, bukan soal hadir atau tidak hadir, soal diliput kamera atau tidak, ini sepenuhnya soal menegaskan bahwa kemanusiaan adalah bahasa universal.

Dan Jusuf Kalla, dengan dua pernyataannya, sedang mengingatkan kita bahwa Aceh bukan sekadar daerah yang dilanda banjir, melainkan cermin moral bangsa.

Menolak bantuan asing dan menunda status bencana nasional bukan hanya soal kebijakan, melainkan soal keberanian kita untuk berdiri di sisi sejarah kemanusiaan atau memilih mencoba ke di sisi catatan kegagahan sang pemimpin?