Aliansi Pemuda Geruduk Gedung KPK, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkot Medan

​KN-JAKARTA – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa (27/1/2026) pagi.
​Massa yang tiba sekitar pukul 10.04 WIB tersebut membawa tuntutan terkait dugaan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.
​Fokus Tuntutan: Proyek Jalan dan Pengadaan
​Dalam aksinya, koordinator lapangan sekaligus penanggung jawab aksi, La Ode Ardi Yanto, mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk segera memanggil dan memeriksa Kabag Umum Kesekretariatan Pemkot Medan.
​Terdapat dua poin utama yang menjadi sorotan massa aksi:
​Dugaan korupsi proyek pengadaan paket di lingkup Bagian Umum Pemkot Medan.
​Dugaan penyimpangan pekerjaan ruas jalan batas Medan – Bagan Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan.
​Dugaan “Korupsi Berjamaah”
​Dalam orasinya, orator menyampaikan adanya indikasi kedekatan yang tidak wajar antara pejabat di lingkungan Pemkot Medan dengan pihak pengusaha. Mereka menuding adanya praktik “korupsi berjamaah” yang memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
​”Kami meminta KPK RI untuk turun tangan memeriksa dugaan korupsi di Pemkot Medan dan juga memperluas pengawasan hingga ke wilayah Kabupaten Deli Serdang,” ujar salah satu orator di atas mobil komando.
​

Related Posts

Buruh: Pengusaha Wajib Mengiur Dana Cadangan Pesangon Kepada Lembaga Penyelenggara Pemerintah. Buruh Mempunyai Kepastian Mendapatkan Pesangon

Jakarta, 16 November 2026 – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun…

Menakar Wapres Pengganti Gibran: Konstitusi Harus Menjadi Panglima

Oleh: Amril Jambak KN-Jakarta, Pergantian seorang Wakil Presiden bukan perkara pergantian jabatan politik biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan keberlanjutan pemerintahan, stabilitas nasional, legitimasi politik, sekaligus penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *