admin
KN-KUALA LUMPUR, Pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu polarisasi tajam di Asia Tenggara. Sementara Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya menyatakan dukungan, Malaysia secara tegas menolak bergabung dengan aliansi tersebut selama hak-hak rakyat Palestina tidak terjamin.
Ketegasan Malaysia vs Optimisme Indonesia
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan posisi negerinya dalam sidang Dewan Rakyat pada Selasa (20/1/2026). Ia menyatakan bahwa Malaysia belum siap memberikan dukungan karena belum adanya jaminan kredibel bagi masa depan warga sipil di Jalur Gaza.
“Setiap inisiatif perdamaian harus menempatkan hak dan kesejahteraan rakyat Palestina sebagai inti utamanya, bukan sekadar isyarat politik,” tegas Anwar.
Sikap ini berbanding terbalik dengan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungannya sejak awal, dengan keyakinan bahwa dewan ini adalah kesempatan nyata untuk mewujudkan perdamaian di Gaza.
Peta Dukungan di Asia Tenggara
Selain Indonesia, sejumlah negara ASEAN lainnya juga telah menyatakan bergabung atau mendukung inisiatif ini:
Kamboja: Telah sepakat bergabung, namun cenderung mengincar status anggota non-permanen untuk menghindari iuran sebesar US$1 miliar (sekitar Rp16,8 triliun).
Vietnam: Menyambut baik upaya ini sebagai langkah perdamaian berkelanjutan.
Thailand: Memberikan dukungan resmi melalui Kementerian Luar Negeri demi bantuan kemanusiaan.
Sementara itu, Singapura dan Filipina dilaporkan masih mengevaluasi undangan tersebut, sedangkan Laos, Brunei Darussalam, dan Myanmar belum memberikan pernyataan resmi.
Analisis Pakar: Bukan Sekadar Diplomasi
Enggar Furi Herdianto, pakar Hubungan Internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII), menilai keragaman sikap ini dipicu oleh empat faktor utama:
Pengaruh Ekonomi Cina: Negara yang bergantung pada Beijing cenderung lebih berhati-hati.
Tekanan Tarif Dagang AS: Keinginan menjaga akses pasar ke Amerika Serikat.
Keamanan Regional: Sengketa di Laut Natuna Utara mendorong beberapa negara mencari aliansi strategis.
Politik Domestik: Tekanan dari dalam negeri masing-masing negara.
”Vietnam, misalnya, meski bergantung pada Cina, mereka butuh memperkuat kerja sama militer dengan AS karena ketegangan di Laut Natuna Utara,” jelas Enggar kepada Tempo, Selasa (10/2/2026).
Sebaliknya, penolakan Malaysia dianggap sebagai langkah rasional untuk menjaga netralitas di tengah persaingan AS-Cina, sekaligus komitmen ideologis terhadap Palestina dan penguatan peran PBB.
ASEAN Diprediksi Tetap Solid
Meski terdapat perbedaan pandangan yang mencolok, Enggar meyakini hal ini tidak akan memecah belah ASEAN. Prinsip non-interferensi yang dianut organisasi kawasan ini membuat negara-negara anggota cenderung menghindari konfrontasi terbuka terkait kebijakan luar negeri masing-masing.
Namun, posisi ini bersifat dinamis. Perubahan sikap negara-negara ASEAN masih sangat mungkin terjadi bergantung pada eskalasi di Timur Tengah, tekanan ekonomi AS, maupun pergeseran posisi Cina terhadap Dewan Perdamaian tersebut.
Glembert