admin
KN-BANDA ACEH, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 di Gedung DPRA, Senin (6/4). Agenda utama rapat ini adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam pidatonya, Mualem menegaskan bahwa LKPJ ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud akuntabilitas Pemerintah Aceh atas pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025. Laporan ini juga menjadi basis evaluasi bagi eksekutif dan legislatif untuk mempertajam kualitas pembangunan di masa mendatang.
Capaian Indikator Makro Pembangunan
Pemerintah Aceh mencatatkan sejumlah tren positif pada indikator makro selama tahun 2025, di antaranya:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat dari 75,36 (2024) menjadi 76,23 (2025).
Angka Kemiskinan: Mengalami penurunan signifikan dari 14,23% menjadi 12,23%. Namun, Mualem mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kembali akibat dampak bencana alam.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Menurun dari 5,75% menjadi 5,64%.
Dari sisi fiskal, kinerja keuangan daerah menunjukkan performa yang sangat sehat dengan realisasi pendapatan yang melampaui target.
|
Sektor |
Capaian |
Persentase |
|---|---|---|
|
Pendapatan Daerah |
> Rp10,69 Triliun |
100,07% |
|
Belanja Daerah |
> Rp10,61 Triliun |
95,07% |
|
Realisasi Investasi |
> Rp9 Triliun |
– |
Program Strategis dan Kesejahteraan
Mualem juga merinci berbagai langkah nyata yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari sektor perumahan hingga kesehatan:
Infrastruktur & Hunian: Pembangunan rumah layak huni serta peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
Pendidikan: Pemberian beasiswa kepada puluhan ribu siswa di seluruh Aceh.
Kesehatan: Pembiayaan jaminan kesehatan yang meng-cover lebih dari 1,7 juta jiwa penduduk.
Ekonomi: Dorongan pada aktivitas ekspor untuk memperkuat daya saing daerah di pasar global.
“Seluruh pelaksanaan program telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” tegas Mualem.
Sinergi Menuju Aceh Islami
Menutup keterangannya, Gubernur mengajak DPRA dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi melalui filosofi kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
Hal ini dipandang krusial untuk mewujudkan visi Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan di masa depan.
