​Banggar Tuntas Bedah LKPJ Bupati Pidie Jaya TA 2025, Kini Tunggu Jadwal Paripurna

KN-MEUREUDU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, A. Kadir Jailani yang akrab disapa Pang Kade, memastikan bahwa proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 telah rampung diselesaikan oleh Badan Anggaran (Banggar).

Penyelesaian pembahasan ini menandai berakhirnya tahap evaluasi internal legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.

Evaluasi Menyeluruh dan Tepat Sasaran
​Pang Kade menjelaskan bahwa setelah menerima draf LKPJ dari Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, dalam sidang paripurna pada Kamis (10/4/2026) lalu, Banggar langsung bergerak melakukan pengkajian secara terperinci.

Fokus utama pembahasan adalah melihat sejauh mana efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

“Pembahasan LKPJ Bupati TA 2025 sudah selesai dilakukan oleh Banggar. Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh agar setiap penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran,” ungkap A. Kadir, Selasa (28/4/2026).

Dalam proses tersebut, Banggar turut melibatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku pihak pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan untuk mengonfirmasi capaian kinerja di lapangan.

Menanti Jadwal Banmus
​Langkah selanjutnya, DPRK Pidie Jaya akan menjadwalkan sidang paripurna penyampaian hasil pembahasan atau rekomendasi atas LKPJ tersebut kepada publik dan pemerintah daerah.

Namun, jadwal pasti pelaksanaan sidang tersebut masih menunggu keputusan dari Badan Musyawarah (Banmus).

“Saat ini masih menunggu rapat Banmus untuk menetapkan jadwal pelaksanaan sidang paripurna,” pungkas Pang Kade.

Sidang paripurna LKPJ ini sangat dinantikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang digunakan untuk pembangunan di Pidie Jaya.

 

Foto: Dok. Prokopim Pidie Jaya

  • Related Posts

    PEMBAHASAN RUU PERAMPASAN ASET SEJAK 2011 S/D 2026 BELUM KUNJUNG SELESAI oleh Marsda Purn Sobandi Parto

    PERTANYAANYA ADALAH : 1. APA MASALAHNYA? 2. KENAPA DEMIKIAN ? 3. SEJAUH MANA DPR RI KONSEN DLM PEMBERANTASAN KORUPSI ? 4. KENAPA PEMERINTAH TIDAK MENGELUARKAN PERPPU DEMI TERLAKSANANYA PERAMPASAN ASET?…

    Kondisi BBM di Indonesia

    KN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah sedang mengkaji skema pembatasan subsidi Pertalite. Pembatasan tersebut dipertimbangkan karena masih ditemukan kebocoran dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Purbaya mengatakan pembahasan…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *