admin
KN-BANDAR LAMPUNG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Senin (29/6/2026).
Aksi yang diikuti oleh kader PMII dari berbagai kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Pengurus Besar (PB) PMII. Massa aksi menyuarakan rapor merah dan berbagai tuntutan krusial yang mencakup sektor ekonomi, hukum, pendidikan, reforma agraria, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Bentuk Kepedulian Nyata Terhadap Rakyat
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fakih Ilham Kusesi, menegaskan bahwa demonstrasi ini adalah bentuk kepedulian dan fungsi kontrol mahasiswa terhadap kebijakan yang dinilai berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat.
“PMII hadir untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Fakih dalam orasinya di atas mobil komando.
Poin-Poin Tuntutan Utama PMII Lampung
Dalam aksi tersebut, PMII Lampung membawa selebaran tuntutan yang terbagi ke dalam beberapa klaster strategis:
1. Sektor Ekonomi & Kebijakan Anggaran
- Efisiensi Anggaran: Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan pemborosan APBN/APBD dan memangkas belanja seremonial.
- Stabilitas Harga: Meminta jaminan stabilitas harga kebutuhan pokok yang kian mencekik masyarakat.
- Evaluasi Program Strategis: Meminta pengkajian ulang terhadap efektivitas dan beban anggaran pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
2. Sektor Hukum, HAM, dan Demokrasi
- Reformasi Regulasi: Mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan mendesak pencabutan UU Polri.
- Netralitas & Fungsi TNI: Meminta fungsi TNI tetap dijaga agar berfokus penuh pada sektor pertahanan negara.
- Penegakan HAM: Menuntut pengusutan tuntas berbagai dugaan pelanggaran HAM, penghentian kriminalisasi aktivis, serta pembebasan para peserta aksi yang ditahan aparat.
3. Sektor Pendidikan & Reforma Agraria
- Komersialisasi Pendidikan: Mendesak penghentian komersialisasi pendidikan, peningkatan anggaran, serta jaminan kesejahteraan guru.
- Target Angka Putus Sekolah: Menagih komitmen pemerintah untuk merealisasikan target nol putus sekolah pada tahun 2026 ini.
- Konflik Lahan: Menuntut penyelesaian konflik agraria, percepatan redistribusi tanah pasca-pencabutan HGU, dan perlindungan hukum bagi petani lokal.
4. Tata Kelola Daerah & Lingkungan Hidup
- Fiskal Daerah: Meminta Pemprov Lampung mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat sektor UMKM.
- Pemberantasan Tambang Ilegal: Menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik tambang ilegal di Lampung, mengevaluasi izin tambang secara terbuka, serta memperketat pengawasan AMDAL dan kawasan lindung.
Aksi unjuk rasa berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Massa menegaskan akan terus mengawal tuntutan ini hingga mendapat respons konkret dari para anggota dewan dan jajaran pengambil kebijakan di Provinsi Lampung.
