admin
KN-BIREUEN — Gelombang sorotan terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen kian sulit dibendung. Setelah mencuatnya dugaan persoalan pada Program Optimalisasi Lahan (Oplah) senilai sekitar Rp1,8 miliar, kini perhatian publik meluas ke berbagai program bantuan lainnya yang dikelola oleh dinas tersebut.
Sejumlah program strategis kini ikut dipertanyakan oleh masyarakat, mulai dari pembangunan sumur bor, program Cetak Sawah Baru (CSB), tata kelola distribusi bantuan traktor, hingga berbagai program bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) lainnya.
Pusaran Kasus Melebar ke Berbagai Program
Desakan dari berbagai kalangan masyarakat kini terus menguat. Mereka meminta Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tebang pilih dan tidak hanya terpaku pada satu kegiatan saja. Investigasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan terhadap seluruh penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN maupun sumber dana pemerintah lainnya.
Masyarakat menengarai bahwa pola dugaan penyimpangan ini bukan merupakan kejadian tunggal, melainkan persoalan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun. Publik menilai perlunya langkah tegas berupa audit forensik dan penegakan hukum yang transparan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat yang kini mulai luntur.
”Besarnya alokasi anggaran sektor pertanian yang mengalir dari pemerintah pusat menuntut adanya pengawasan yang ekstra ketat. Tanpa pengawasan yang kuat, berbagai program yang semestinya meningkatkan kesejahteraan petani justru berisiko tinggi tidak mencapai tujuan secara optimal,” ujar salah seorang pengamat kebijakan publik setempat.
Desakan Tindakan Tegas Tanpa Pandang Bulu
Program Oplah yang awalnya digadang-gadang menjadi solusi peningkatan produktivitas sawah di Bireuen, kini justru berbalik menjadi polemik hangat. Kondisi ini memicu keresahan sehingga program-program lain seperti sumur bor dan bantuan traktor ikut diminta untuk ditelusuri indikasi penyimpangannya.
Masyarakat berharap lembaga pengawas internal pemerintah beserta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian, segera mengambil langkah taktis berupa:
- Melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab.
- Memeriksa secara detail seluruh dokumen pertanggungjawaban anggaran.
- Melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan realisasi pekerjaan langsung di lapangan.
Masyarakat menegaskan, jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan indikasi tindak pidana korupsi, proses hukum harus dilakukan secara profesional tanpa pandang bulu. Sebaliknya, demi menghindari spekulasi liar di tengah publik, hasil pemeriksaan yang menyatakan tidak adanya penyimpangan juga harus dibuka secara transparan.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, berbagai dugaan yang beredar di tengah masyarakat masih memerlukan pembuktian materiil melalui proses audit fisik maupun penyelidikan resmi oleh pihak berwenang.
Redaksi media tetap berkomitmen menjaga keberimbangan informasi dengan membuka ruang sebesar-besarnya bagi hak jawab dan klarifikasi dari pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, maupun pihak terkait lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Foto: RakyatMerdeka.com
