admin
KN-BANDA ACEH – Kesepakatan strategis antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Sabang serta kawasan Nicobar-Andaman mendapat respons positif dari kalangan dunia usaha.
Langkah ini dinilai menjadi momentum emas untuk menghidupkan kembali denyut nadi perdagangan di ujung barat Indonesia.
Wakil Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Aceh, Ayie Ramli Ridwan, mengapresiasi komitmen kedua kepala negara tersebut.
Menurutnya, rencana besar India melalui The Great Nicobar Project harus direspons secara cepat dan serius oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh.
“Sabang memiliki posisi yang sangat strategis. Jangan sampai ketika proyek besar India sudah berjalan, kita masih belum siap memanfaatkan peluang yang ada,” ujar Ayie, Sabtu (11/7/2026).
Mulai dari Skala Kecil, Jangan Menunggu Sempurna
Ayie mengingatkan bahwa Sabang telah menyandang status sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (Free Port and Free Trade Zone) selama 26 tahun. Oleh karena itu, sudah saatnya ada langkah nyata di lapangan tanpa harus menunggu seluruh infrastruktur berstandar internasional selesai dibangun secara menyeluruh.
Sebagai langkah awal, Japnas Aceh mengusulkan agar aktivitas perdagangan dimulai secara bertahap.
Salah satunya dengan membuka konektivitas pelayaran rutin menggunakan kapal berkapasitas sekitar 200 ton untuk melayani rute Sabang–Nicobar.
“Langkah itu dapat menjadi stimulus awal terbentuknya jalur perdagangan yang aktif antara kedua wilayah,” tambahnya.
Tantangan Keberlanjutan Komoditas Ekspor
Meski infrastruktur pelabuhan menjadi faktor penting, Ayie mengakui tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan komoditas ekspor. Aceh dan Indonesia secara umum harus mampu menyediakan produk secara berkelanjutan agar arus perdagangan berjalan dua arah.
Saat ini, diakui Ayie, wilayahnya masih tertinggal baik dari segi kualitas maupun kuantitas produksi. Untuk mengatasinya, pasokan barang tidak bisa hanya mengandalkan komoditas lokal dari Aceh semata.
“Dukungan pasokan barang dari provinsi lain sangat diperlukan agar arus perdagangan berjalan optimal dan investasi infrastruktur pelabuhan yang telah atau akan dibangun tidak menjadi sia-sia,” jelasnya.
Komitmen untuk mengaktifkan jalur ini bukan hal baru bagi Japnas. Selama dua tahun terakhir, Ayie bersama rekan-rekannya telah aktif mengkaji potensi kerja sama Sabang–Nicobar melalui diskusi swadaya dalam komunitas Sabang Free Trade Zone.
Agenda Strategis JAPNAS Aceh ke Depan
Gagasan akselerasi Pelabuhan Sabang ini juga sejalan dengan visi Ketua Umum Japnas Aceh, Hasbul Fayadi. Organisasi para pengusaha ini berkomitmen penuh mengawal agar Sabang dapat bertransformasi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.
Sebagai langkah konkret, Japnas Aceh dalam waktu dekat akan menggelar Musyawarah Bersama (Mubes). Selain untuk memilih kepengurusan baru, forum tertinggi organisasi ini akan difokuskan untuk memperkuat program kerja strategis, khususnya dalam mengoptimalkan jaringan pengusaha nasional demi membuka pintu gerbang perdagangan internasional di Sabang.
