admin
KN-JAKARTA — Ketua Dewan Pembina SETARA Institute, Hendardi, menilai manuver hukum yang dilakukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berpotensi mengalihkan perhatian publik dari substansi dugaan perkara pidana yang sedang dihadapi.
Pernyataan tersebut disampaikan Hendardi melalui keterangan pers yang diterima Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, dalam rangka diskusi publik bertajuk “Eks Jampidsus dan Manuver Politik di Balik Praperadilan: Sejauh Mana Transparansi Kasus Dibuka ke Publik?” di Jakarta Pusat, Sabtu (15/8/2026).
Hendardi menyampaikan bahwa argumentasi mengenai praperadilan maupun perdebatan soal persoalan prosedural merupakan hak hukum yang sah bagi seorang tersangka. Namun, aspek prosedural tersebut dinilai tidak semestinya menggeser perhatian utama masyarakat dari dugaan pokok tindak pidana.
Soroti Transparansi Pengalihan Perkara
Dalam pernyataannya, Hendardi juga menyoroti langkah pengalihan penanganan perkara dari pihak Kepolisian kepada Kejaksaan Agung. Menurutnya, proses pengalihan penyidikan tersebut perlu dipaparkan secara gamblang dan transparan kepada publik demi menjamin independensi serta mengantisipasi potensi konflik kepentingan.
“Penegakan due process of law tidak boleh dipahami secara parsial. Jika memang hendak membela prinsip hukum, maka seluruh rangkaian proses harus diuji secara objektif sejak awal, termasuk keputusan pengalihan penyidikan,” ujar Hendardi.
Ujian Kredibilitas Sistem Peradilan
Hendardi menegaskan bahwa penanganan perkara ini bukan sekadar menyangkut nasib hukum seorang mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan, melainkan menjadi tolok ukur utama kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia.
Menurutnya, publik sangat membutuhkan penegakan hukum yang independen, transparan, bebas dari benturan kepentingan, serta berfokus penuh pada pengungkapan kebenaran materiil.
“Kita semua berharap supremasi hukum ditegakkan sehingga keadilan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik pada penegakan hukum bisa kita jaga,” kata Hendardi.
Peringatan Risiko Hilangnya Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, ia memperingatkan dampak serius apabila kepercayaan publik terhadap mekanisme hukum terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut berisiko mendorong masyarakat memperjuangkan keadilan dengan caranya sendiri, mulai dari aksi civil disobedience, mob justice, hingga street justice.
Atas dasar itu, Hendardi mendorong agar seluruh tahapan proses hukum dalam perkara ini dikawal secara terbuka dan akuntabel oleh seluruh elemen masyarakat.
”Hal ini agar tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa maupun upaya menghindarkan pihak tertentu dari pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Foto: Ketua Dewan Pembina SETARA Institute, Hendardi, sumber foto: SinarHarapan.net
