adminFoto: Michelle Bachelet, sumber foto: Britannica.con
Stramed-Jakarta. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet angkat bicara mengenai kondisi HAM di Papua. Dia mendorong penyelesaian persoalan Papua dilakukan dengan dialog.
Pernyataan tersebut disampaikan Bachelet menanggapi kondisi Papua. Selama beberapa waktu terakhir, kerusuhan yang dipicu ucapan rasial terjadi di Papua dan Papua Barat.
Menurut Bachelet, dirinya merasa terganggu atas peristiwa yang belakangan terjadi Papua. Sebab, kerusuhan telah menyebabkan kematian demonstran dan aparat keamanan.
“Ini adalah bagian dari tren yang sudah kami amati sejak 2018 dan kami sudah menyampaikan keprihatinan kami kepada Pemerintah Indonesia,” sebut Bachelet, seperti dikutip dari situs Dewan HAM PBB, Rabu (4/9).
“Tidak ada tempat bagi kekerasan di negara Indonesia yang demokratis dan beragam, saya mendorong agar otoritas melibatkan dialog dan dengan warga Papua dan Papua Barat terkait apa yang menjadi kekhawatiran dan aspirasi mereka,” sambung dia.
Di samping itu, Bachelet juga meminta penutupan layanan internet di Papua dicabut.
“Penutupan internet memungkinkan terjadi pelanggaran kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi dan dapat memperburuk ketegangan,” jelas dia.
Meski menyampaikan kekhawatiran, Bachelet menyambut upaya Presiden Jokowi dan pejabat pemerintah lainnya untuk menyelesaikan masalah rasialisme di Papua.
“Kami menyambut apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh lainnya terhadap masalah diskriminasi dan rasialisme, di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan upaya menyerukan dialog dan menahan diri,” sambung dia.
Sementara itu, pemerhati masalah politik, Wildan Nasution mengatakan, jika Indonesia mengikuti saran Dewan HAM PBB, maka Indonesia hanya menunggu waktu saja untuk mengalami disintegrasi dan separatis akan semakin menjamur. “Keadaan yang dibutuhkan sekarang ini adalah figur kepemimpinan nasional yang memiliki karakter tangguh, tegas dan tidak tunduk kepada tekanan asing, apalagi terhadap Dewan HAM PBB yang selama ini bertandar ganda,” ujarnya seraya mencontohkan, Dewan HAM PBB selama ini tutup mata atau tidak peduli dengan masalah Palestina misalnya.
Menurutnya, Indonesia jangan lemah sama negara tetanga yang ingin mencampuri urusan dalam negeri dengan menggunakan “non state actor” yang mereka sudah galang sebelumnya,” tegasnya.
Wildan menegaskan, kalau mau bertindak adil mengapa Dewan HAM PBB tidak berani menyeret Amerika Serikat dan Israel ke pengadilan internasional, dunia sudah mencatat terlalu banyak pelanggaran HAM yang dilakukan mereka di berbagai negara dunia ketiga. “Indonesia harus menjadi negara yang tangguh dan berani dalam menegakkan politik luar negerinya. Indonesia sepertinya perlu belajar kepada Iran, Korea Utara dan Tiongkok yang berani melawan negara adidaya hanya untuk menjaga marwah dan harga diri bangsa serta negaranya,” tegasnya (Red).
