Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Desak KPK Usut Skandal Jual Beli Jabatan di Bekasi

KN-JAKARTA, Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didatangi massa dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi pada Kamis (29/1/2026). Sekitar 50 orang yang dipimpin oleh Wahyu selaku penanggung jawab aksi, menuntut lembaga antirasuah tersebut untuk membongkar dugaan mafia jual beli jabatan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi.

Dugaan Gratifikasi di Perumda Tirta Bhagasasi dan PT BPJ

​Dalam orasinya, massa mendesak KPK untuk segera memeriksa jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi. Beberapa nama yang disorot antara lain Direktur Utama Reza Luthfi Hasan, mantan Direktur Usaha Ade Efendi Zarkasih, Direktur Umum Daud Husein, dan Direktur Teknik Rika Nursantika. Mereka diduga memberikan gratifikasi kepada pihak tertentu guna mengamankan atau memuluskan jabatan mereka di perusahaan daerah tersebut.

​Selain itu, massa juga meminta KPK memeriksa Abdul Halim, General Manager PT Bekasi Putra Jaya (BPJ), yang diduga memberikan sejumlah uang kepada pihak HM. Kunang demi posisi Direktur Utama di PT BPJ.

​”Kami menginginkan para koruptor itu segera ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Kabupaten Bekasi yang dekat dengan ibu kota ini jangan sampai menjadi sarang tikus-tikus kantor,” tegas Wahyu dalam orasinya di depan Gedung KPK.

Rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT)

​Aksi ini merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025 lalu terhadap Bupati Bekasi, Ade Koswara Kunang, bersama HM. Kunang dan seorang pengusaha berinisial S terkait dugaan kasus ijon proyek.

​Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi menduga bahwa selain kasus ijon proyek, terdapat aliran dana gratifikasi yang melibatkan pejabat BUMD.

Ancam Mogok Makan

​Massa membawa alat peraga berupa spanduk dan poster bertuliskan “Tangkap Direksi Perumda Tirta Bhagasasi dan Calon Dirut Bekasi Putra Jaya”. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mengancam akan melakukan aksi yang lebih ekstrem jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.

​”Jangan terlalu lama diperiksanya. Jika para terduga koruptor ini tidak segera ditangkap, kami akan melakukan aksi mogok makan di sini,” pungkas Wahyu.

​Hingga berita ini diturunkan, aksi berlangsung kondusif dengan pengamanan dari pihak kepolisian di area Gedung KPK Jakarta Selatan.

Related Posts

Jamin Kesehatan Warga, Pemprov Lampung Kucurkan Rp125 Miliar untuk Perluas Kepesertaan BPJS

KN-BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen kuatnya dalam menjamin hak pelayanan kesehatan masyarakat di 15 kabupaten/kota. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Lampung bersama DPRD menyepakati pengalokasikan anggaran sebesar Rp125 miliar…

Aktivis Ingatkan Khittah Militer Bukan untuk Urus Sipil

JAKARTA — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Jakarta Selatan menggelar diskusi publik yang menyoroti kondisi demokrasi dan hukum di Indonesia. Diskusi yang berlangsung pada Senin, 18…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *