admin
KN-JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jauh lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Ia juga membantah tuduhan bahwa draf RUU Perampasan Aset akan digunakan oleh pemerintah saat ini untuk menekan atau menghabisi lawan-lawan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman merespons kecurigaan sejumlah pihak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Tepis Isu RUU Perampasan Aset Jadi Alat Politik
Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa draf ekstrem RUU Perampasan Aset yang sempat memicu kekhawatiran publik justru beredar pada era pemerintahan terdahulu.
”Ada juga yang curiga draf yang lebih ekstrem itu yang beredar di zaman pemerintahan sebelum Pak Prabowo, justru itu draf yang akan digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politik pemerintahan saat itu,” kata Habiburokhman.
Ia menilai, corak kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini terbukti lebih terbuka dan minim indikasi penyalahgunaan hukum demi kepentingan politik.
”Kalau kita lihat coraknya, pemerintahan Pak Prabowo saat ini dengan sebelumnya, mohon maaf, sekarang jauh lebih demokratis. Gejala menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan menurut saya sekarang jauh lebih ringan daripada pemerintahan sebelumnya,” tuturnya.
Belajar dari Pengalaman Sebagai Oposisi
Habiburokhman membeberkan bahwa pandangannya dibentuk oleh pengalamannya sendiri yang pernah berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Ia mengaku memahami betul dampak psikologis dan keadilan ketika hukum dijadikan alat kekuasaan.
”Sakit sekali rasanya ketika hukum jadi alat politik, alat kekuasaan. Bagaimana kelak ketika kita tidak ada kekuasaan, undang-undangnya digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya? Itulah yang selalu kami pikirkan,” ujar Habiburokhman.
Komitmen Pembentukan Undang-Undang
Ia menegaskan, Komisi III DPR RI berkomitmen agar setiap rancangan undang-undang yang disusun dibuat dari sudut pandang masyarakat lemah dan pihak yang berseberangan dengan pemerintah, guna mencegah terjadinya abuse of power.
”Saya, Pak Sahroni, kita itu bikin undang-undang harus berpikir jangan sampai ini nanti ketika digunakan menjadi alat abuse of power. Harus berpikir kita jangan di posisi sekarang pemegang kekuasaan. Harus berpikir kita ada di posisi rakyat biasa yang lemah, ada di oposisi mungkin yang berseberangan,” pungkasnya.
Sumber: Sindonews.com
Foto: Wikipedia
