admin
KN-JAKARTA, Megawati Institute menggelar diskusi publik bertajuk “Demokrasi Ekonomi di Persimpangan: Indonesia Makin Demokratis atau Makin Oligarkis?” pada Senin (7/9/2026). Diskusi yang dipandu oleh Muhammad Islam ini menghadirkan pimpinan lembaga kajian, peneliti, serta perwakilan pemerintah guna membedah arah demokrasi dan ketimpangan ekonomi nasional.
Sorotan Pelemahan Institusi dan Kartelisasi
Kepala LAB45, Jaleswari Pramodhawardani, menyampaikan pandangannya sebagai pembicara kunci. Ia menilai perjalanan demokrasi Indonesia bergerak dalam pola spiral yang dipengaruhi kekuatan institusi, tekanan identitas, dan kendali informasi.
Menurut Jaleswari, stabilitas politik saat ini tidak dibangun di atas penguatan lembaga, melainkan pelemahannya. Stabilitas semacam ini dinilai rentan dan berisiko runtuh apabila ekonomi tidak lagi mampu menyediakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Peran Kelas Menengah dan Generasi Muda
Analis Ekonomi Politik LAB45, Baginda Muda Bangsa, menekankan pentingnya peran Gen Z dan kelas menengah sebagai tulang punggung demokrasi.
Ia menjelaskan adanya keterkaitan erat (virtuous cycle) antara sistem politik yang inklusif dan pembangunan ekonomi. Menurutnya, kelas menengah yang sejahtera memiliki kepentingan besar untuk menjaga sistem tetap terbuka serta menjalankan fungsi pengawasan (checks and balances) terhadap kebijakan pemerintah.
Klaim Kinerja Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
Dari sisi pemerintah, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, memaparkan data pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I dan 5,29 persen pada kuartal II tahun 2026.
Fithra menjelaskan bahwa tingginya belanja pemerintah (government spending) dilakukan untuk memicu pemulihan (jumpstart) dari dampak sektor informal pascapandemi. Meskipun defisit anggaran diproyeksikan melebar akibat tekanan geopolitik, pemerintah menilai kondisi fiskal nasional masih berada dalam jalur yang aman.
Catatan Ketimpangan dan Dampak Kebijakan Desa
Klaim pertumbuhan ekonomi tersebut ditanggapi kritis oleh Peneliti Celios yang juga Menteri Kabinet Bayangan, Media Wahyudi Askar. Ia menyoroti penurunan indeks keyakinan konsumen dan indeks perdagangan eceran.
Media juga mengkritisi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai memangkas anggaran desa hingga ratusan juta rupiah per desa. Pemangkasan ini berdampak pada berkurangnya perputaran uang di tingkat tapak, menurunnya penyerapan tenaga kerja padat karya, serta memperlebar tingkat ketimpangan di pedesaan.
Demokrasi Ekonomi dan Hak Asasi Manusia
Peneliti independen Gustika Jusuf-Hatta menegaskan bahwa demokrasi ekonomi tidak boleh dilepaskan dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip awal pendiri bangsa, Bung Hatta.
Gustika menyayangkan masih maraknya penggusuran dan kriminalisasi terhadap warga maupun aktivis atas nama pembangunan, seperti yang terjadi pada proyek geothermal di Sumatera Barat. Menurutnya, pendekatan pengerjaan program ekonomi—termasuk pendirian koperasi—yang dilakukan secara otoriter (top-down) justru mencederai hak warga untuk berdaulat atas kehidupannya sendiri.
