Indonesia Urged to Bolster Governance, Anti-Graft Drive for OECD Bid

KN. Indonesia must strengthen legal governance and anti-corruption enforcement before joining the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Law, Human Rights, Immigration and Corrections Coordinating Minister Yusril Ihza Mahendra said. He warned that OECD accession requires firm adherence to good-governance principles, including credible enforcement and institutional integrity, as Jakarta accelerates efforts to qualify for full membership.

  • Related Posts

    Jamin Kesehatan Warga, Pemprov Lampung Kucurkan Rp125 Miliar untuk Perluas Kepesertaan BPJS

    KN-BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen kuatnya dalam menjamin hak pelayanan kesehatan masyarakat di 15 kabupaten/kota. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Lampung bersama DPRD menyepakati pengalokasikan anggaran sebesar Rp125 miliar…

    Aktivis Ingatkan Khittah Militer Bukan untuk Urus Sipil

    JAKARTA — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Jakarta Selatan menggelar diskusi publik yang menyoroti kondisi demokrasi dan hukum di Indonesia. Diskusi yang berlangsung pada Senin, 18…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *