Indonesia Urged to Bolster Governance, Anti-Graft Drive for OECD Bid

KN. Indonesia must strengthen legal governance and anti-corruption enforcement before joining the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Law, Human Rights, Immigration and Corrections Coordinating Minister Yusril Ihza Mahendra said. He warned that OECD accession requires firm adherence to good-governance principles, including credible enforcement and institutional integrity, as Jakarta accelerates efforts to qualify for full membership.

  • Related Posts

    Berjuang Bersama ke Pusat untuk Kesejahteraan Rakyat

    Oleh: Amril Jambak KN-Pekanbaru, Pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat ke daerah bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen APBN dan APBD. Di balik berkurangnya transfer ke daerah, ada pembangunan yang harus…

    Ribuan Buruh Gelar Aksi di Berbagai Provinsi, Menyuarakan Kenaikan Upah Minimum Dan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

    KN-Jakarta, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Suparno, menyampaikan bahwa buruh menggelar aksi serentak di berbagai daerah pada 1 Oktober 2026 untuk menyuarakan kenaikan upah minimum tahun 2027 dan…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *