JAKSA AGUNG HARUS INDEPENDEN

Foto: Lamabang Kejaksaan Agung, sumber foto: Id.wikipedia.org

Stramed,  Jaksa Agung merupakan alat negara, pengacara negara dan bukan alat kekuasaan sehingga harus independen, profesional dan kredibel.Demikian ditegaskan pengamat hukum Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad seperti dimuat Kantor Berita RMOL, Minggu (4/8).

“Jaksa Agung adalah alat negara, bukan alat kekuasaan apalagi politik. Pemimpin tertinggi dikejaksaan seharusnya bukan seorang partisan,” terang Suparji.

Suparji menyoroti tindak tanduk Jaksa Agung, M. Prasetyo dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, latar belakang Prasetyo sebagai kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan seorang anggota DPR RI jelas sudah tidak independen.

Lebih lanjut Suparji, menjelaskan, selama 5 tahun terakhir Jaksa Agung kerap menimbulkan kontroversi. Aroma politik di Kejaksaan Agung sangatlah kuat bahkan hingga ke daerah-daerah. Indikasinya banyak kepala daerah dan kader potensial beberapa partai secara mengejutkan berpindah Partai Nasdem karena diduga ada tekanan politik dari jaringan Jaksa Agung.

“Selama 5 tahun kemarin, beberapa dinamika Jaksa Agung sempat mengundang polemik dan kontroversi dipicu karena dugaan adanya aroma politik dalam penegakan hukum dan ada skeptisme terhadap independensi Jaksa Agung. Banyak kepala daerah dari kader partai tertentu lalu berbalik bergabung ke Nasdem, karena ada indikasi kuat tersandera,” tutur Suparji,

Kedepan, kata Suparji, Jabatan jaksa Agung harus steril dari aroma parta politik. agar tidak menguras energi yang tidak produktif dan penegakan hukum bisa berjalan secara profesional dan independen.
Sebelumnya politisi Nasdem Taufikulhadi menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah jabatan politik. partainya mengaku tertarik untuk menempati posisi strategis tersebut. Atas pernyataan Taufikulhadi tersebut, Sekjen Nasdem Johny G Plate pun menyatakan pandangan Taufikulhadi bukanlah sikap partai.

Sementara itu, praktisi hukum dan pemerhati politik, Airla mengatakan, pergantian jabatan menteri setingkat adalah hak prerogratif presiden, sehingga usulan-usulan seperti ini dapat menjadi masukan. Isu pergantian Jaksa Agung yang juga kader Nasdem, karena prestasinya kurang menonjol disamping ada indikasi keretakan komunikasi politik Surya Paloh-Megawati dimana ada kesan Nasdem tidak senang Partai Gerindra masuk kabinet, sdgkan Megawati Soekarnoputri melihat lebih untung gandeng Partai Gerindra daripada Partai Nasdem yang banyak tingkah (Red).