admin
KN-BANDA ACEH – Ancaman bencana alam akibat perubahan iklim di wilayah Sumatra, khususnya Aceh, menuntut langkah mitigasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif. Menjawab tantangan tersebut, Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) berkolaborasi dengan Tim Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 8–9 Juli 2026 di Amel Convention Hall, Banda Aceh.
Kegiatan yang didukung penuh oleh Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan aktif kaum perempuan dan kelompok rentan dalam agenda perubahan iklim daerah.
Instrumen Integrasi, Bukan Sekadar Dokumen Administratif
Kepala ACCI USK, Suraiya Kamaruzzaman, menegaskan bahwa FGD ini dirancang untuk menghasilkan strategi nyata yang berpihak pada kelompok yang paling merasakan dampak krisis iklim. Kota Banda Aceh saat ini menghadapi berbagai risiko lingkungan mulai dari banjir genangan, cuaca ekstrem, hingga abrasi yang mengganggu layanan dasar dan mata pencaharian warga.
“Penyusunan RAD-GPI Kota Banda Aceh bukan sekadar proses penyusunan dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen kerja bersama untuk memperkuat integrasi perspektif gender, inklusi sosial, dan perubahan iklim ke dalam kebijakan serta program pembangunan daerah,” ujar Suraiya.
Menurutnya, kelompok rentan—seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, rumah tangga miskin, dan pelaku usaha mikro—menghadapi risiko yang jauh lebih besar karena keterbatasan akses terhadap informasi, perlindungan sosial, dan ruang pengambilan keputusan. Melalui forum ini, program kerja di berbagai perangkat daerah dipetakan kembali agar lebih responsif gender.
Dukungan Global dan Kolaborasi Lintas Sektor
Langkah progresif ini merupakan bagian dari program EmPower, sebuah inisiatif bersama antara UN Women dan United Nations Environment Programme (UNEP). Program internasional ini didukung oleh pemerintah Swedia, Jerman, Swiss, dan Selandia Baru, dengan fokus pada:
- Penguatan keterampilan perempuan dan kelompok marginal untuk transisi energi yang berkeadilan.
- Penggalangan komitmen aksi iklim yang responsif gender.
- Pengembangan mata pencaharian yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim.
Di tingkat lokal, penyusunan RAD-GPI ini diselaraskan dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Periode 2025–2029. Landasan hukumnya diperkuat oleh Pergub Aceh Nomor 11 Tahun 2023 tentang RAD PUG serta sejumlah Peraturan Wali Kota terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah dalam memastikan aspek keadilan sosial berjalan beriringan dengan pembangunan fisik dan ketahanan iklim.
“Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan, dan keadilan. Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberi perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar,” jelas Illiza.
Senada dengan hal tersebut, Iriantoni Almuna selaku Programme Manager for Women’s Economic Empowerment and Sustainable Livelihoods UN Women Indonesia, menambahkan bahwa ketangguhan kepemimpinan perempuan adalah kunci utama.
“Memastikan hak-hak perempuan terlindungi, serta memperkuat ketangguhan dan kepemimpinan mereka melalui aksi yang terarah serta kebijakan, rencana, dan strategi yang responsif gender adalah kunci dalam memajukan keamanan iklim dan pengurangan risiko bencana,” ungkap Iriantoni.
FGD yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh 145 peserta yang berasal dari berbagai instansi strategis, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas P3AP2KB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Seluruh hasil perumusan dari forum ini akan dikonsolidasikan oleh Tim RAD-GPI sebagai bahan utama dalam penyusunan draf akhir RAD-GPI Kota Banda Aceh Periode 2026–2030.
