admin
KN-BANDA ACEH — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Banda Aceh mengkritik keras fenomena sebagian pelaku usaha yang dinilai menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai ajang pamer keuntungan bisnis. Pembahasan mengenai omzet dan ekspansi dapur MBG dinilai telah bergeser dari semangat pengabdian serta memperlihatkan krisis empati di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang terhimpit.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua KAMMI Banda Aceh, Ariska, yang didampingi oleh Aulia Rahmi dari Bidang Advokasi dan Isu Perempuan KAMMI Komisariat Universitas Syiah Kuala (USK), Jumat (10/7/2026).
Dinilai Minim Empati di Tengah Tekanan Ekonomi
Ariska mengungkapkan keprihatinannya terhadap diskusi di kalangan pengusaha belakangan ini yang justru lebih banyak berkutat pada besarnya laba harian dan jumlah dapur yang berhasil dikelola.
Menurutnya, pamer pencapaian bisnis tersebut sangat tidak etis di saat daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.
“Di saat masyarakat sedang berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi yang semakin berat, kami justru mendengar sebagian orang membicarakan laba harian, omzet, bahkan berlomba menunjukkan berapa banyak dapur yang mereka miliki. Menurut kami, ini sudah tidak lagi mencerminkan empati terhadap situasi rakyat,” ujar Ariska.
KAMMI menilai banyak keluarga saat ini harus mengetatkan ikat pinggang demi memenuhi kebutuhan dasar harian, sementara lapangan pekerjaan yang layak masih sulit diakses.
Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk menghadirkan kebijakan yang lebih kreatif dan berkelanjutan guna mendongkrak ekonomi riil masyarakat, bukan sekadar bertumpu pada satu program seremonial.
Soroti Masalah Tata Kelola dan Penghentian Operasional Dapur
Lebih lanjut, KAMMI membeberkan bahwa ruang kritik publik terhadap program MBG tidak muncul tanpa alasan. Sejak awal digulirkan, program ini dinilai sudah diwarnai berbagai persoalan struktural, mulai dari tata kelola anggaran hingga kualitas makanan yang disajikan ke masyarakat.
Beberapa poin krusial yang disoroti KAMMI terkait sengkarut MBG antara lain:
Masalah Anggaran: Tata kelola anggaran yang dipertanyakan dan berpotensi memicu konsekuensi hukum di masa mendatang.
Proses Penunjukan Mitra: Indikasi adanya transaksi kepentingan dalam proses perolehan hak pengelolaan dapur.
Penghentian Operasional: Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian dapur MBG saat ini justru terpaksa berhenti beroperasi.
Kualitas Makanan: Munculnya berbagai keluhan dari penerima manfaat terkait mutu hidangan yang disediakan.
“Kami terus terang tidak respek jika yang dipamerkan adalah keuntungan dari program yang sejak awal masih menyisakan banyak pertanyaan publik. Jangan lagi membanggakan berapa besar laba atau berapa banyak dapur yang dimiliki,” tegas Ariska.
Apresiasi Gotong Royong Warga Bener Meriah
Sebagai bentuk otokritik terhadap pemerintah dan dunia usaha, KAMMI menyatakan jauh lebih menaruh hormat kepada aksi-aksi swadaya murni masyarakat yang bergerak tanpa pamrih demi kepentingan umum. Ariska mencontohkan aksi nyata warga di Kabupaten Bener Meriah.
“Kami justru lebih salut kepada orang-orang yang bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun jembatan gantung di pedalaman, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu masyarakat tanpa berharap keuntungan.
Kami sampaikan salut kepada warga Bener Meriah yang bergotong royong membangun jembatan Enang-enang. Mereka adalah pahlawan di tengah kemiskinan dan absennya kehadiran pemerintah,” tandasnya.
Meski melayangkan kritik tajam, KAMMI mengklarifikasi bahwa pandangan ini tidak ditujukan untuk menggeneralisasi seluruh mitra penyedia program MBG. Mereka tetap memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pelaku usaha yang tetap menjaga integritas, memegang teguh etika, dan berfokus pada kualitas pelayanan tanpa menjadikannya sebagai ajang pamer profit.
