admin
KN-Jakarta, Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Rabu (15/07/2026). Aksi ini digelar untuk membongkar praktik korupsi, pemborosan anggaran, serta penindasan ruang sipil yang terjadi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang awalnya diklaim sebagai solusi intervensi stunting nasional ini dinilai telah melenceng jauh menjadi arena bagi-bagi konsesi ekonomi para elite politik dan aktor keamanan.
Melalui aksi ini, Koalisi MBG Watch secara tegas menyatakan 3 tuntutan utama kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:
- Hentikan program MBG, serta bubarkan SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN).
- Bongkar, usut tuntas korupsi MBG hingga level Presiden, dan hukum maksimal pelakunya.
- Alihkan total Anggaran MBG ke sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial untuk masyarakat miskin dan rentan.
Berdasarkan temuan koalisi, terdapat risiko kebocoran anggaran masif dalam rantai pasok operasional MBG sejak awal. Dana APBN yang seharusnya diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi justru menyusut drastis akibat korupsi. Kejanggalan ini diperparah oleh keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Badan Gizi Nasional (BGN), sebuah penilaian administratif yang nyata-nyata digunakan untuk menutupi kebobrokan substantif di lapangan.
“Kita hari ini mau menggeruduk kejaksaan agung, mereka buta dan tuli malah sibuk salaman sama polri. Kasus korupsi MBG masih belum tuntas dan MBG masih jalan di tengah carut marut tata keola. Lebih baik alihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlinsos untuk warga miskin” tegas Annete.
Selain penyelewengan dana, Koalisi MBG Watch menyoroti akutnya politisasi dan militrisme program. Pengelolaan dapur umum melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penentuan vendor tidak lagi didasarkan pada pemberdayaan ekonomi lokal, melainkan dikuasai sepihak oleh jejaring partai politik, kepolisian, dan militer. Pelibatan aparat keamanan ini mengancam ruang sipil; di mana kritik dari masyarakat, mahasiswa, dan komunitas terdampak justru direspons dengan pendekatan keamanan formal hingga ancaman privasi digital para aktivis advokasi.
“Proyek MBG ini jelas gagal sejak dalam perencanaan, karena 10 bulan mereka kerja tanpa regulasi. Kita sudah mengingatkan sejak tahun lalu ada masalah di tata kelola, yang seharusnya dibenahi, tapi mereka tidak melakukan apa pun. Saya ingin menantang Prabowo untuk berani mengatakan program ini gagal sehingga harus dihentikan,” jelas Agus Sarwono , perwakilan Koalisi MBG Watch.
Dampak buruk dari karut-marut ini juga memicu disrupsi ekonomi. Peta sebaran SPPG yang tidak akuntabel telah melonjakkan harga komoditas pangan pokok di pasar domestik. Inflasi pangan buatan ini secara langsung mengorbankan daya beli masyarakat miskin kota, buruh, pengemudi ojek daring, serta nelayan tradisional seperti di wilayah Muara Angke.
Aksi massa hari ini turut diwarnai dengan performa teatrikal “Dapur Koruptor Raksasa” yang menggambarkan bagaimana aktor bertopeng Parpol, Polisi, dan Militer berebut merampas bungkusan anggaran di tengah piring-piring kosong rakyat miskin, yang dijustifikasi oleh stempel “WTP” dari aktor BPK bermata tertutup.
Koalisi menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak bangsa tidak boleh dikorbankan demi kepentingan elite korup dan militeristik. Kejaksaan Agung harus segera bertindak tanpa pandang bulu demi menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan pangan rakyat.
“Kelanjutan aksi ini bergantung pada pemerintah, bolanya ga di masyarakat sipil. Hanya ada beberapa lembaga yg paling mungkin mengevaluasi atau bahkan menghentikan MBG ini, diantaranya kepolisian dan kejaksaan agung termasuk KPK, DPR dan Presiden Prabowo. Kalau mau ekonomi kita baik-baik saja, lakukan kebijakan dengan benar, hentikan MBG, evaluasi total, maka IHSG akan kembali pulih,” tegas Media Askar, Juru Bicara MBG Watch.
