KORNELES GALANJINJINAY : RUU OMNIBUS LAW HARUS MEMPERLUAS DUKUNGAN PUBLIK

Foto: Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Korneles Galanjinjinay, sumber foto: Istimewa

Stramed-Jakarta. Setelah Omnibus Law diwacanakan kita terus mengikuti perkembangan, sampai sekarang belum ada kepastian, sosialisasi dan lain-lain, termasuk naskah akademik. Jadi memang secara prosedural dan substansi itu belum terlalu banyak melibatkan publik, jadi kita melihat pemerintah masih tertutup untuk pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini.

Demikian dikemukakan Korneles Galanjinjinay kepada Redaksi di Kantor PP GMKI, Jakarta, seraya menambahkan pihaknya akan mengadakan diskusi dan konsolidasi dengan teman-teman OKP, Kelompok Cipayung, dan kawan-kawan mahasiswa, dan kita akan diskusi dan dilanjutkan dengan konsolidasi, jadi kita mau satu pandangan, jangan sampai terpecah-pecah lagi di gerakan mahasiswa. Kita akan bangun kekuatan dulu, dan menyamakan persepsi, pandangan kita soal Omnibus Law, karena jangan sampai gerakan mahasiswa dipolitisasi, seperti sebelum-sebelumnya.

Menurut Ketua Umum GMKI ini, walaupun ada anjuran Presiden dan Gubernur Anies Baswedan soal dilarang ada kerumunan massa, kita pasti tetap berunjuk rasa, karena hal ini persoalan yang lebih besar.

“Kita akan terima ajakan diskusi dari pemerintah, termasuk teman-teman mahasiswa, tapi selama ini kan tidak dibuka ruang diskusi, kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita sama-sama untuk kepentingan bangsa ini, tapi kalau pemerintah melihat sebelah mata kita tetap mengkritisi,” ujarnya seraya menyarankan agar pemerintah membuka ruang publik seluas-luasnya dalam pembahasan RUU Omnibus Law di DPR RI nanti. (Bayu/Red)

Related Posts

Aliansi HMI-GMNI Jakarta Gelar Aksi di KPK, Bongkar Skandal Korupsi Rp112 Triliun Proyek KDMP & Tolak Pelibatan TNI dalam Urusan Sipil

KN-Jakarta, Puluhan mahasiswa dari Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta, dipimpin oleh Dandi selaku koordinator lapangan, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi…

DPRK Banda Aceh Gelar RDPU Raqan Insentif dan Penanaman Modal, Serap Masukan Stakeholder

KN-BANDA ACEH – DPRK Banda Aceh melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait rancangan qanun (raqan) tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Selasa (12/5/2026), di gedung…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *