admin
KN-JAKARTA, Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh angka 79,9 persen dinilai bukan sekadar simbolis. Hasil ini menjadi penanda kuat bahwa kebijakan pemerintah saat ini memiliki legitimasi sosial yang solid karena manfaatnya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa tingginya angka tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah telah berjalan di jalur yang tepat (on the right track).
“Hasil survei ini membuktikan kebijakan presiden sudah on the right track. Ke depan tentu ada berbagai hal yang terus diperbaiki, namun respons ini mencerminkan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik,” ujar Eddy di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Menjaga Stabilitas di Tengah Gejolak Global
Apresiasi publik ini muncul di saat dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga komoditas. Dalam situasi sulit tersebut, arah pembangunan yang jelas dan stabil menjadi faktor kunci yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo.
Keadilan Sosial dan Program Strategis
Salah satu pilar utama yang mendongkrak kepercayaan publik adalah keberpihakan negara pada kelompok rentan melalui program-program yang inklusif. Beberapa program yang mendapat sorotan positif antara lain:
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Dipandang sebagai solusi nyata untuk pemenuhan gizi dasar anak-anak Indonesia.
- Program Sekolah Rakyat: Investasi jangka panjang pada kualitas SDM melalui perbaikan akses pendidikan.
Eddy menekankan bahwa pendekatan “no one is left behind” yang digaungkan Presiden bukan sekadar kebijakan populis, melainkan amanat konstitusi untuk memastikan pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Mandat untuk Kementerian Terkait
Hasil survei ini diharapkan tidak membuat pemerintah terlena, melainkan menjadi alat evaluasi untuk penyempurnaan di masa mendatang. Eddy mengingatkan agar kementerian dan lembaga terkait terus menyelaraskan langkah demi mendukung visi besar Presiden.
“Hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar adalah mandat konstitusional. Ini harus menjadi perhatian bagi kementerian terkait untuk mendukung program-program Presiden Prabowo agar semakin bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
