GlembertKN. Suasana gelap di ruang bioskop, jelang dimulanya pemutaran film, biasanya diisi cuplikan film atau iklan komersial. Namun, beberapa hari terakhir, penonton layar lebar dikejutkan oleh tayangan capaian setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Video berdurasi beberapa menit itu dibuka dengan cuplikan pidato Presiden Prabowo yang menegaskan komitmen menghapus kemiskinan dan menjawab tuntutan rakyat hari ini. Cuplikan berikut memperlihatkan Presiden menyapa masyarakat dalam berbagai kesempatan.
Dari podium pidato, layar berganti menampilkan hamparan sawah hijau. Presiden berdiri bersama para petani, sementara teks capaian produksi beras nasional terpampang jelas bertuliskan ”21.760.000 ton total produksi beras nasional hingga Agustus 2025”.
Dari sektor pangan, sorotan bergeser ke meja makan anak-anak sekolah. Mereka duduk rapi, menyantap nasi, sayur, dan lauk, menggambarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tulisan yang menyertai visual menegaskan capaian 5.800 satuan layanan gizi telah beroperasi di seluruh Indonesia. Narasi tulisan juga menunjukkan, sejak diluncurkan pada 6 Januari, program MBG telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.
Tak berhenti di sana, layar kembali menyorot momen Presiden meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Angka capaian kembali ditegaskan, 80.000 kelembagaan koperasi telah hadir mendukung ekonomi rakyat.
Adegan berikut memperlihatkan sejumlah anak di Sekolah Rakyat mengikuti upacara bendera. Narasi tulisan menjelaskan bahwa pemerintah telah mendirikan 100 Sekolah Rakyat baru bagi anak-anak dari keluarga miskin. Video ditutup dengan Presiden Prabowo yang berbaur dengan anak-anak, tersenyum, dan bercengkerama.
Penayangan iklan capaian pemerintah di bioskop itulah lantas memantik perdebatan. Pihak yang mendukung menilai langkah ini menunjukkan bentuk transparansi pemerintah dalam menyampaikan hasil kerja. Namun, pihak yang menolak menyamakannya dengan praktik propaganda ala masa lalu.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, video yang ditampilkan di layar bioskop sejatinya sering diunggah oleh akun media sosial pemerintah. Namun, ketika video itu ditayangkan di bioskop, justru memantik reaksi publik.
Menurut dia, pro dan kontra itu tak lepas dari kondisi sosial-politik saat ini yang belum sepenuhnya stabil seusai gelombang demonstrasi Agustus lalu. Publik juga belum sepenuhnya percaya terhadap pemerintah sehingga informasi tentang capaian dan kinerja kerap dipandang secara sinis, skeptis, dan kritis.
Terlebih saat gelombang demonstrasi bulan lalu, pemerintah kerap dianggap tidak bekerja. ”Jadi ini dilemanya. Pemerintah ingin menginfokan capaian dan kinerja, dianggap salah. Tidak diinfokan pun, tetap dianggap salah,” tutur Agung dihubungi dari Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus meninggalkan pola-pola komunikasi lama yang cenderung hard selling. Iklan layanan pemerintah semestinya dibuat dengan kemasan yang menarik dan dibagikan melalui medium yang tepat sehingga tidak menimbulkan penolakan dari publik. Termasuk, akuntabilitas anggaran dalam penayangan iklan tersebut.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies Arya Fernandes menambahkan, pemerintah memiliki dukungan kelembagaan komunikasi yang cukup besar, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Komunikasi Kepresidenan, hingga humas-humas kementerian. Seluruh sumber daya itu seharusnya bisa dioptimalkan untuk menyampaikan pesan pembangunan dan capaian program secara lebih efektif.
”Media sosial jauh lebih efektif. Jangkauannya luas, cepat, dan bisa menjangkau hingga pelosok. Kalau bioskop itu terbatas di kota-kota besar. Jadi, sebenarnya akun resmi pemerintah atau akun Presiden sendiri jauh lebih besar dampaknya,” katanya.
Arya juga menyinggung soal pentingnya orkestrasi dalam strategi komunikasi pemerintah. Berbagai iklan yang dibuat oleh instansi pemerintah melalui beragam saluran yang ada perlu diintegrasikan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal itu perlu dilakukan agar komunikasi publik dilakukan secara terintegrasi sehingga pesan yang disampaikan bisa lebih konsisten dan terjaga dari kesalahpahaman.
Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan ruang hiburan sebagai medium komunikasi bisa menimbulkan risiko tafsir negatif. Kontennya pun harus lebih dapat menyentuh hati rakyat. ”Kalau niatnya menenangkan publik, jangan sampai justru menimbulkan polemik baru,” ujarnya.
Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Suko Widodo, menilai, pemerintah sah-sah saja menyampaikan informasi di ruang publik. Namun dalam bioskop, penonton pada umumnya ingin menikmati hiburan, bukan pesan-pesan politik dari pemerintah.
Akibatnya, muncul kesan pemerintah memaksakan diri untuk mengirimkan pesan di bioskop. Pesan akhirnya tidak efektif karena ada penolakan dan resistensi. Terlebih, tidak semua penonton bioskop merasakan dampak langsung dari kebijakan yang ditampilkan dalam iklan.
”Kalau hanya ditampilkan melalui layar lebar, bisa dianggap hanya sebagai pencitraan,” tuturnya.
Lebih jauh, kata Suko, dominannya Presiden Prabowo dalam iklan layanan masyarakat di bioskop dapat mengarah pada propaganda. Mayoritas gambar yang ditampilkan merupakan sosok Prabowo, bukan program maupun institusi. Iklan yang ditampilkan juga dapat membentuk opini publik secara sepihak tanpa ada ruang untuk kritik.
”Komunikasi pemerintah harusnya lebih partisipatif dan transparan, bukan pendekatan top-down dan sentralisasi figur,” katanya.
Meskipun demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai, penggunaan ruang publik untuk menyampaikan pesan pemerintah adalah hal yang wajar. ”Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” ujarnya awal pekan ini.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya mengatakan, penayangan video Presiden Prabowo di jaringan bioskop merupakan upaya memperluas jangkauan komunikasi publik terkait capaian kerja pemerintah. Hadirnya video juga untuk menjaga keseimbangan informasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akuntabel. Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat.
Menurut dia, wajar jika pemerintah memanfaatkan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop. Selama tujuannya pemanfaatannya adalah untuk menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.
”Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan, bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujar Fifi.
Lebih jauh, katanya, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat. Dengan demikian, pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterima lebih utuh oleh audiens.
Seperti halnya pemanfaatan media sosial, televisi, radio, hingga papan reklame, bioskop hanyalah salah satu saluran komunikasi publik. Namun, substansinya tetap sama, yakni pemerintah menyampaikan pesan pembangunan, kebijakan, ataupun ajakan positif bagi masyarakat.
”Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” tutur Fifi.
Komdigi pun mengajak publik untuk melihat penayangan video di bioskop sebagai upaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, resmi, dan mudah dipahami. Dengan demikian, informasi mengenai capaian pemerintah mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional (Tempo.co)
admin
