adminFoto: Ilustrasi, sumber foto: Papua News
Oleh : Herdiansyah Rahman *)
Stramed, Situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat semakin hari semakin membaik dan kondusif, karena sejumlah langkah positif sudah direncanakan bahkan ada yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi antara lain Presiden Jokowi bersedia untuk bertemu atau berdialog dengan Benny Wenda (walaupun dinilai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) anggap ucapan Presiden Jokowi terkait pertemuan dengan Benny Wenda tidak serius), adanya penegasan dari Menhan RI, Ryamizard Ryacudu bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia, Polisi tetapkan 94 tersangka kerusuhan Papua, Presiden RI akan lakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang akan berakhir pada 2021, Polda Papua tangkap seorang pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Jayapura, termasuk Menhan RI mendapat gelar adat Papua dari suku Sentani dan menekankan pentingnya merajut tali persaudaraan di Papua.
Namun tampaknya di beberapa media sosial juga masih didapati perkembangan sentimen yang kurang menguntungkan terkait Papua dengan isu-isu yang diangkat oleh kelompok separatis Papua ataupun “sayap-sayap politiknya” di berbagai lini antara lain dengan mengangkat upaya Veronica Koman menemui Komisioner HAM PBB menyampaikan situasi terkini di Papua, Papua menjadi fokus kampanye pro pemerintah di media sosial dengan menggunakan akun bot, adanya penilaian bahwa Indonesia semestinya menghargai harkat dan martabat orang Papua dan menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM, adanya ancaman dari Egianus Kogoya menebarkan ancaman untuk membunuh penduduk sipil non-Papua serta adanya penelitian Australian Strategic Policy Institute dan BBC ungkap cara kerja akun bot pro Indonesia dalam konflik di Papua.
Bagaimanapun juga, perkembangan di Papua dan Papua Barat akan selalu menarik untuk dicermati, karena banyaknya kepentingan yang “bermain” di Papua dengan agenda masing-masing, sehingga peluang terjadinya “color revolutions” di Papua dan Papua Barat sangat mungkin terjadi, dengan indikasi banyaknya NGO asing, NGO lokal dan tokoh-tokoh “influencer” dan “strategist” baik dari lokal dan asing yang terus berupaya agar aksi separatisme dengan bungkus “self referendum” mencapai kenyataannya.
Oleh karena itu, tindakan untuk mengantisipasi dan mencegahnya perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri yang masih “menyanyangi” Papua dan Papua Barat harus saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mematahkan upaya menciptakan “color revolutions” di Papua dan Papua Barat yang dilakukan segelintir kelompok yang berkolaborasi dengan kepentingan asing.
Penulis sangat mengapresiasi jika Pemerintah Pusat “tidak mudah berjanji kepada Papua dan Papua Barat”, namun berusaha keras untuk mewujudkan “janji yang sudah terucapkan” kepada warga di Papua dan Papua Barat, agar mereka benar-benar merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sebab itulah, penulis angkat topi jika ada upaya serius dari pemangku kepentingan dari berbagai kementerian/lembaga untuk mewujudkan 9 tuntutan yang disampaikan 61 tokoh-tokoh dari Papua dan Papua Barat yang sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
*) Penulis adalah pemerhati masalah Papua.
Glembert
