Glembert
KN. Investasi swasta untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah Rp60 triliun sampai dengan saat ini. Dengan besarnya investasi yang sudah masuk, pemerintah menjamin bahwa proyek IKN tidak akan mangkrak. “Investasi dari swasta itu hampir Rp60 triliun. Jangan banyak lihat yang hoaks-hoaks bahwa ini akan mangkrak, ini pembangunan tidak ada, investasi tidak ada. Jadi semua itu saya pastikan tidak benar,” kata Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimudin, dikutip dari Antara.
Pada tahap awal hingga 2024, pembangunan IKN difokuskan kepada penyelesaian prasarana dasar seperti air minum, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan beberapa fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan pendidikan. “Investasi swasta yang terlibat diantaranya pembangunan hotel, perumahan, mal dan lain-lain termasuk sekolah,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang mana perbankan juga ikut. Dia juga mengungkapkan OIKN segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan IKN. Menurutnya, regulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan agar percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai target pada 2045.
Alimudin menjelaskan proses pembangunan IKN masih panjang dan memerlukan waktu. Menurutnya, manfaat hasil pembangunan ibu kota negara akan dapat dirasakan ketika sudah 20 tahun berlalu.
Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mulai membuat skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Analis Kebijakan Utama Kemenpan-RB Arizal menjelaskan berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Menpan RB, Abdullah Azwar Annas, diputuskan bahwa nantinya ASN yang akan dipindah ke IKN adalah yang masih lajang.
Adapun jumlah ASN yang akan dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahap awal yaitu sebanyak 3.246 ASN dari 36 kementerian/lembaga.
Dimana jumlah ini lebih sedikit dari rancangan awal jumlah ASN yang akan dipindah pada 2024 sebanyak 11.911 orang dari 36 kementerian/lembaga.
Sebab, pemerintah juga menyesuaikan tempat hunian. Bahkan jumlah tersebut belum termasuk dengan keluarganya. “Kemenpan sudah membuat perencanaan pemindahan secara bertahap hingga 2034,” ucapnya.
admin
