Semua masyarakat, baik miskin, menengah, maupun kaya, menikmati subsidi

KN. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa masih banyak kelas menengah dan atas atau orang kaya yang menikmati bantuan sosial (bansos) hingga subsidi yang dikucurkan pemerintah. Hal ini tertulis dalam alokasi anggaran program perlindungan sosial (perlinsos).

Sri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli. Langkah ini diambil bersamaan dengan pengendalian inflasi hingga pembukaan lapangan kerja. Program perlinsos ini nyatanya tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah.

“Selain konsumsi dijaga dengan inflasi dan pembukaan lapangan kerja, kita juga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang tidak hanya rentan, miskin, tapi juga kepada kelas menengah,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Dia mengatakan bahwa masyarakat cenderung melihat APBN hanya menopang bansos seperti sembako, program keluarga harapan (PKH), hingga jaminan kesehatan nasional (JKN). Namun, pada sektor bansos, nyatanya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin di desil 1-4.

Di sisi lain, APBN turut mengucurkan subsidi dan kompensasi, seperti subsidi BBM, listrik, hingga LPG. Pada pos subsidi inilah yang menunjukkan lebih banyak kelas menengah yang menikmatinya.

“APBN juga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, yaitu secara artifisial membuat harga menjadi lebih rendah, seperti harga-harga untuk BBM, listrik, LPG,” kata dia.

“Kalau kita lihat yang biru muda (grafik kategori subsidi dan kompensasi), itu adalah subsidi kompensasi untuk memproteksi daya beli masyarakat hingga seluruh desil. Artinya, semua masyarakat, baik miskin, menengah, maupun kaya, semuanya menikmati subsidi tersebut,” sambung dia

  • Related Posts

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *