Semua masyarakat, baik miskin, menengah, maupun kaya, menikmati subsidi

KN. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa masih banyak kelas menengah dan atas atau orang kaya yang menikmati bantuan sosial (bansos) hingga subsidi yang dikucurkan pemerintah. Hal ini tertulis dalam alokasi anggaran program perlindungan sosial (perlinsos).

Sri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli. Langkah ini diambil bersamaan dengan pengendalian inflasi hingga pembukaan lapangan kerja. Program perlinsos ini nyatanya tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah.

“Selain konsumsi dijaga dengan inflasi dan pembukaan lapangan kerja, kita juga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang tidak hanya rentan, miskin, tapi juga kepada kelas menengah,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Dia mengatakan bahwa masyarakat cenderung melihat APBN hanya menopang bansos seperti sembako, program keluarga harapan (PKH), hingga jaminan kesehatan nasional (JKN). Namun, pada sektor bansos, nyatanya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin di desil 1-4.

Di sisi lain, APBN turut mengucurkan subsidi dan kompensasi, seperti subsidi BBM, listrik, hingga LPG. Pada pos subsidi inilah yang menunjukkan lebih banyak kelas menengah yang menikmatinya.

“APBN juga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, yaitu secara artifisial membuat harga menjadi lebih rendah, seperti harga-harga untuk BBM, listrik, LPG,” kata dia.

“Kalau kita lihat yang biru muda (grafik kategori subsidi dan kompensasi), itu adalah subsidi kompensasi untuk memproteksi daya beli masyarakat hingga seluruh desil. Artinya, semua masyarakat, baik miskin, menengah, maupun kaya, semuanya menikmati subsidi tersebut,” sambung dia

  • Related Posts

    DJKI Verifikasi Permohonan Penutupan 25 Situs dari PT Kompas Media Nusantara

    KN-Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melalui Direktorat Penegakan Hukum melaksanakan verifikasi atas permohonan penutupan 25 situs yang diajukan oleh PT Kompas Media Nusantara, Rabu 15 April 2026.…

    Indonesia Perjuangkan Instrumen Global Tata Kelola Royalti Digital yang Inklusif Lintas Negara

    KN-JAKARTA, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa usulan instrumen internasional untuk tata kelola royalti digital global ditujukan untuk menjawab kekosongan pengaturan yang belum tercakup dalam perjanjian hak…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *