admin
KN-JAKARTA, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai keterlibatan Puspom TNI dalam merilis tersangka kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, merupakan bentuk sabotase dan interupsi terhadap penegakan hukum oleh Polri.
Hendardi menganggap kemunculan narasi dari pihak militer justru membingungkan publik karena terdapat perbedaan mendasar dengan temuan kepolisian.
Tabrakan Narasi dan Identitas Pelaku
Sorotan utama tertuju pada ketidaksinkronan data tersangka. Puspom TNI mengumumkan telah mengamankan empat anggota Denma BAIS TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Namun, di sisi lain, Polda Metro Jaya mengidentifikasi tersangka dengan inisial BAC dan MAK, serta menduga adanya jaringan yang melibatkan lebih dari empat orang. SETARA Institute mengkhawatirkan perbedaan ini akan mengaburkan pengungkapan aktor intelektual di balik serangan sistematis tersebut.
Desakan Peradilan Umum dan Evaluasi BAIS
SETARA Institute mendesak Presiden segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk menjamin penyidikan yang objektif.[9, 10] Hendardi menekankan bahwa para tersangka harus diproses melalui peradilan umum, bukan militer, sesuai dengan ketentuan hukum pidana umum.
Selain itu, keterlibatan perwira intelijen memicu tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap fungsi BAIS TNI agar tidak disalahgunakan untuk mengintai warga negara yang kritis terhadap kekuasaan.
