admin
KN-JAKARTA — Mantan Ajudan Presiden kedua RI Soeharto, Laksamana TNI (Purn) Sumardjono, membagikan pandangannya mengenai perjalanan demokrasi Indonesia serta pengalamannya selama mendampingi Soeharto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Bina Bangun Bangsa yang dipandu oleh Mayjen TNI (Purn) Prijanto.
Dalam perbincangan tersebut, Sumardjono mengungkapkan rahasia Soeharto mampu memimpin Indonesia selama 32 tahun. Menurutnya, Soeharto selalu menempatkan posisi dirinya sebagai mandataris MPR yang berada di bawah perintah rakyat serta memegang teguh koridor hukum.
“Pak Harto menyampaikan bahwa beliau bisa bertahan 32 tahun karena memegang betul peraturan perundang-undangan. Pertama Pancasila, tidak pernah beliau langgar, dan kedua adalah UUD 1945,” ujar Sumardjono.
Perhatian Terhadap Petani dan Nelayan
Sumardjono menceritakan kepedulian mendalam Soeharto terhadap masyarakat lapisan bawah, khususnya petani dan nelayan. Ia mengingat satu kenangan kuat setiap kali menjemput Soeharto yang baru tiba di Bandara Halim Perdanakusuma usai kunjungan luar negeri lebih dari lima hari atau seminggu.
Pertanyaan pertama yang terlontar dari Soeharto saat melangkah masuk ke dalam mobil adalah terkait kondisi cuaca di tanah air.
“Begitu masuk mobil, yang pertama kali ditanyakan adalah ‘selama saya tinggal, hujan enggak?’. Kalau saya jawab hujan, beliau senang sekali. Tapi kalau tidak hujan, beliau langsung risau memikirkan nasib panen rakyat kecil,” kenangnya.
Kritik terhadap Demokrasi Pascareformasi
Menilai kondisi bangsa setelah reformasi 1998, Sumarjono mengakui bahwa gagasan awal reformasi sangat positif untuk mempercepat kemakmuran melalui kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, dan demokratisasi. Pada era Orde Baru, pembangunan nasional terstruktur dengan baik hingga Indonesia disegani dunia sebagai “Macan Asia”.
Namun, jika dibandingkan dengan realitas saat ini, ia menilai arah perjalanan demokrasi telah bergeser dari tujuannya.
“Kalau kita hadapkan dengan kondisi sekarang, demokrasi yang kita bangun ini kayaknya kebablasan. Kita mendengar dari para ahli hukum bahwa kita kehilangan etika, padahal etika berada di atas hukum,” tegasnya.
Ia menilai salah satu pemicu kondisi tersebut adalah perubahan konstitusi yang tergesa-gesa. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali dalam kurun waktu yang sangat singkat, yakni sepanjang 1999–2002.
Tantangan Kompleksitas Geografis dan Demografis
Di akhir paparannya, Sumardjono menekankan bahwa mengelola Indonesia membutuhkan kehati-hatian ekstra karena faktor kompleksitas yang tinggi. Dari sisi demografi, Indonesia dihuni oleh lebih dari 360 suku bangsa, 718 bahasa daerah, serta beragam etnis dan agama.
Sementara dari sisi wilayah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau yang dipisahkan oleh lautan. Laut yang seharusnya menjadi pemersatu, dalam tataran teknis juga menjadi tantangan pemisah wilayah.
Oleh karena itu, ia mengingatkan hakikat keberadaan pemerintah yang dipilih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus benar-benar diwujudkan untuk membawa seluruh elemen masyarakat yang beragam tersebut menuju satu tujuan bersama, yaitu kemakmuran.
