adminStramed, Dalam rangka menyelamatkan krisis ekonomi dan defisit anggaran negara, seharusnya bukan cuma gaji PNS saja yang dirubah atau dipotong, tetapi gaji para pejabat dan anggota dewan yang seharusnya dipotong untuk menyelamatkan negara dari ancaman krisis berlapis yang terjadi saat ini, ujar Sekjen Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI, red) Damar Panca Mulya saat diwawancara redaksi terkait kebijakan gaji PNS yang rencananya akan dirubah.
Baik PNS ataupun buruh swasta seharusnya berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji atau upah pertahunnya sebagai upaya untuk menyelamatkan daya beli masyarakat ditengah-tengah hantaman krisis ekonomi. Kebijakan pengetatan anggaran dengan tidak menaikan upah PNS atau buruh swasta adalah merupakan kebijakan yang tidak tepat. Seharusnya pemerintah mencari alternatif lain, semisal dengan kebijakan moratorium hutang luar negeri, jelas Damar.
Bahkan Jokowi sudah menyetujui pemotongan gaji PNS sebesar 2,5% untuk TAPERA yang mulai diberlakukan per Januari 2021, sudah gak naik, dipotong pula. Dan dengan disamakannya gaji PNS secara nasional adalah merupakan jaring pengaman terhadap perlindungan upah dan seharusnya itu juga bisa diterapkan kepada buruh swasta, sehingga tidak ada lagi perusahaan yang mengancam akan relokasi ke daerah yang upahnya lebih rendah, tutupnya mengakhiri wawancara dengan redaksi.(Red)
